Arab Saudi dan Malaysia masih tutup bagi pekerja migran, Disnakertrans Lombok Timur imbau CPMI waspadai jalur ilegal

 

OPSINTB.com - Sejumlah negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti Arab Saudi dan Malaysia Barat, hingga saat ini masih membatasi atau menutup akses penempatan tenaga kerja migran dari Indonesia. Kondisi tersebut membuat calon pekerja migran Indonesia (CPMI) diminta lebih berhati-hati dan tidak tergiur tawaran keberangkatan melalui jalur nonprosedural.

Staf Pelaksana Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P2K2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur, Fajar Arbain, menjelaskan bahwa penempatan pekerja migran ke Arab Saudi, khususnya untuk sektor informal, masih dihentikan melalui kebijakan moratorium.

Menurutnya, moratorium yang diberlakukan sejak 2014 dan kembali menjadi perhatian pemerintah pada 2021 tersebut berdampak pada penghentian penempatan pekerja migran untuk sektor informal, seperti asisten rumah tangga (ART).

Meski demikian, peluang bekerja di Arab Saudi masih terbuka untuk sektor formal tertentu, seperti barista dan cleaning service, dengan ketentuan calon pekerja harus memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan.

"Kalau sektor informal seperti ART sudah dihentikan. Namun, untuk sektor formal masih ada kemungkinan, seperti barista dan cleaning service. Tentunya calon pekerja harus memiliki keterampilan dan mengikuti pelatihan," jelas Fajar. Jumat (6/11/2026).

Ia mengingatkan, keberangkatan ke Arab Saudi melalui jalur yang tidak sesuai prosedur berisiko menimbulkan persoalan serius bagi calon pekerja migran.

Fajar mengungkapkan, pihaknya masih menemukan kasus perempuan yang tergiur tawaran bekerja ke Arab Saudi melalui sponsor tidak bertanggung jawab. Para calon pekerja biasanya dijanjikan keberangkatan dengan terlebih dahulu diberikan uang saku sekitar Rp5 juta hingga Rp7 juta.

Namun, setelah diberangkatkan dan ditempatkan di penampungan, mereka justru menghadapi ketidakpastian. Bahkan, ada yang harus tinggal di penampungan selama kurang lebih tiga bulan dengan alasan mengikuti pembelajaran dan pelatihan keterampilan.

"Ketika mereka langsung berangkat melalui kantor pusat atau sponsor, keberadaan calon pekerja migran menjadi sulit kami deteksi. Biasanya kami baru mengetahui setelah ada keluarga yang melapor ke satgas Disnakertrans terkait keberadaan anggota keluarganya," ungkapnya.

Sementara itu, untuk negara Malaysia, Fajar menyebutkan bahwa penempatan ke wilayah Malaysia Barat masih ditutup. Penutupan tersebut berkaitan dengan proses penertiban pekerja asing di negara tersebut.

Meski demikian, peluang penempatan ke Malaysia Timur masih tersedia. Pihaknya juga menerima informasi mengenai rencana pelaksanaan wawancara atau temu duga bagi calon pekerja migran yang memiliki peluang kerja melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Malaysia Barat masih tutup, sedangkan Malaysia Timur masih terbuka. Kami mendapat informasi kemungkinan akan ada temu duga bagi calon pekerja yang memiliki peluang kerja ke Malaysia," katanya.

Ia menambahkan, calon pekerja migran yang telah mendaftar melalui Disnakertrans harus mengikuti tahapan seleksi dan pembekalan sebelum diberangkatkan. Dalam proses tersebut, CPMI diberikan edukasi mengenai perjanjian penempatan, hak dan kewajiban pekerja, serta kondisi pekerjaan di negara tujuan.

Salah satu hal yang ditekankan adalah pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Fajar menyebutkan, upah minimum di Malaysia saat ini berada di kisaran RM1.700 per bulan. Karena itu, calon pekerja diingatkan agar mampu mengatur pendapatan, baik untuk kebutuhan pribadi, tabungan maupun kiriman kepada keluarga di kampung halaman.

Selain itu, pihaknya mengimbau para pekerja migran agar fokus bekerja dan menghindari aktivitas yang dapat merugikan kondisi keuangan, seperti judi online dan permainan slot.

"Jangan sampai ketika pulang ke Indonesia justru tidak membawa hasil karena uang yang diperoleh selama bekerja habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kami berharap mereka benar-benar fokus bekerja dan menabung," tegasnya.

Fajar juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan selama bekerja di luar negeri, termasuk mematuhi ketentuan kehadiran atau absensi yang diberlakukan perusahaan.

Menurutnya, catatan kehadiran dapat menjadi salah satu dokumen pendukung apabila pekerja mengalami persoalan terkait pembayaran gaji. Jika terdapat kekurangan pembayaran upah, pekerja dapat menggunakan bukti kehadiran sebagai bahan pendukung untuk mengajukan klaim sesuai ketentuan yang berlaku di negara penempatan.

"Saya mengimbau masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar selalu mengikuti prosedur resmi melalui jalur yang telah ditetapkan pemerintah," tuturnya

Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya terhadap janji sponsor yang menawarkan keberangkatan cepat tanpa kejelasan dokumen dan legalitas penempatan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik penempatan ilegal sekaligus melindungi calon pekerja migran dari risiko penipuan, eksploitasi, maupun persoalan hukum di negara tujuan. (kin)

Lombok Timur raih hibah Rp11,3 miliar dari BNPB untuk rekonstruksi infrastruktur pascabencana

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima alokasi dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana senilai Rp11,3 miliar lebih dari Pemerintah Pusat. Penyerahan hibah tersebut berlangsung dalam kegiatan Pendampingan dan Penyaluran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, hadir langsung dalam acara tersebut dengan didampingi oleh Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur.

Dana hibah senilai Rp11,3 miliar lebih tersebut dialokasikan secara khusus untuk memulihkan sejumlah infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, diantaranya rekonstruksi Jembatan Apitaik-Teko, Jembatan Ulem-Ulem, Jembatan Berang Panas-Jeruk Manis, dan rehabilitasi Gedung SMPN SATAP 1 Montong Gading. 

Di sela-sela kegiatan tersebut, Bupati H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Pusat terhadap pemulihan infrastruktur di daerahnya. Ia juga mengungkapkan harapannya terkait efektivitas koordinasi penanganan bencana di daerah.

"Kami berharap keberadaan kantor perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat provinsi dapat segera direalisasikan guna mempercepat dan mempermudah jalur koordinasi penanggulangan bencana antara daerah dan pusat," ujar Bupati Lombok Timur.

Dengan dicairkannya dana hibah ini, proses pengerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur jembatan serta fasilitas pendidikan di Lombok Timur diharapkan dapat segera berjalan optimal demi menunjang mobilitas dan aktivitas perekonomian serta pendidikan masyarakat setempat. (zaa)

Sidak Pasar Kebon Roek, Mendag dan Wagub pastikan harga pangan NTB stabil dan pasokan aman

 

OPSINTB.com - Harga dan ketersediaan bahan pokok di Nusa Tenggara Barat (NTB) terpantau terkendali. Sejumlah komoditas bahkan dijual di bawah harga acuan pemerintah. Kondisi ini menjadi modal penting bagi NTB dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Hal tersebut terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, bersama Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Kota Mataram, Kamis (5/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali dan pasokan bahan pokok tersedia bagi masyarakat.

Dalam sidak tersebut, Mendag dan Wagub NTB memantau langsung harga sejumlah komoditas strategis, mulai dari cabai, beras, telur, daging ayam, bawang merah, hingga bawang putih. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga komoditas masih berada di bawah atau sesuai dengan ketentuan harga acuan pemerintah.

Harga cabai tercatat berkisar Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan Rp55.000 per kilogram. Telur dijual di bawah Rp25.000, beras premium masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.900 per kilogram, sedangkan daging ayam berada di kisaran Rp35.000 per kilogram, di bawah harga acuan Rp40.000.

Bawang merah dijual sekitar Rp30.000 per kilogram, lebih rendah dari harga acuan Rp41.500. Sementara itu, bawang putih berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram, di bawah harga acuan Rp39.000.

“Jadi, semua terkendali, pasokannya juga cukup. Secara umum, harga di Provinsi NTB, khususnya Kota Mataram, relatif stabil. Pasokan terjamin dan harga bahan pokok sesuai harga acuan, bahkan sebagian cenderung berada di bawah harga acuan,” ungkap Budi Santoso.

Mendag juga mengungkapkan bahwa NTB memiliki surplus sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai. Potensi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami kenaikan harga. Pemerintah pusat akan mengupayakan distribusi dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah.

Untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan, pemerintah juga memperkuat pemantauan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem ini memungkinkan perkembangan harga berbagai komoditas di pasar seluruh Indonesia dipantau setiap hari sehingga langkah intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Menjelang Nataru, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga kelancaran distribusi, memastikan kecukupan pasokan, serta mengantisipasi potensi gejolak harga. Mendag turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, Bank Indonesia, Bulog, perangkat daerah terkait, distributor, dan produsen yang berperan menjaga stabilitas pangan.

Kondisi harga yang terkendali dan pasokan yang mencukupi menjadi bukti pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi, distribusi berjalan lancar, dan daya beli tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan tenang. (red)

Genjot kualitas pembelajaran anak, Sekda Loteng puji kontribusi Program INOVASI Australia

 

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Firman Wijaya mengatakan dukungan Pemerintah Australia melalui Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) telah memperkuat program pendidikan.

Menurut dia, kemitraan bidang pendidikan dengan Australia dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas.

''Melalui INOVASI, Australia mendukung upaya kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperkuat literasi, numerasi, dan praktik pendidikan inklusif, sehingga setiap anak punya kesempatan belajar yang baik,'' kata Firman, Rabu (4/11/2026).

Dukungan ini, Firman menambahkan, berhasil membantu Loteng dalam meningkatkan kapasitas dan kolaborasi para aktor dalam ekosistem pendidikan untuk bisa memberikan layanan yang baik.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong bermacam inovasi dan kemitraan yang dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berkelanjutan.

''Peningkatan kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan Loteng. INOVASI telah membantu memperkuat kapasitas guru, menghubungkan sekolah dengan PT, dan menghadirkan praktek pembelajaran yang efektif,'' tambahnya.

Sementara itu, Dubes Australia untuk Indonesia, Rod Brazier dalam kunjungannya ke SDN 1 Batujai, menyaksikan langsung proses pembelajaran numerasi yang melibatkan guru dan mahasiswa peserta Program Praktek Lapangan Persekolahan (PPLP) UNU NTB.

Brazier juga mengikuti permainan numerasi bersama murid kelas VI, yang memperlihatkan bagaimana pembelajaran berlangsung secara menyenangkan dan partisipatif.

''Kami dan Pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan lebih dari 75 tahun, dengan pendidikan sebagai fokus utama. Kami percaya bahwa investasi terbaik adalah pendidikan.''

''Melalui INOVASI, Australia mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak Indonesia,'' kata Rod.

Kunjungan Rod ke SDN 1 Batujai menunjukkan bagaimana kemitraan antara kedua negara melalui program ini dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan pendidikan di Loteng.

Pengalaman Loteng memperlihatkan bahwa kolaborasi pemda, sekolah, PT, dan mitra pembangunan dapat memperkuat ekosistem pendidikan, kualitas pembelajaran, serta memperkokoh pondasi SDM yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah di masa depan. (wan)

Yang menarik dari Festival Drumband Tastura Piala Bupati Loteng

 

OPSINTB.com - Festival Drumband Tastura Piala Bupati Lombok Tengah di GOR Tastura Praya ditutup pada Ahad, 1 November 2026. Festival yang digelar selama dua hari ini diikuti sebanyak 1.800 peserta dari berbagai kelompok usia dan satuan pendidikan.
''Festival ini sebagai panggung bagi talenta-talenta muda NTB untuk mempertunjukkan kemampuan terbaiknya dalam seni dan olahraga drumband,'' kata Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H Lalu Firman Wijaya dikonfirmasi Selasa (3/11/2026).
Kata dia, selain mengasah keterampilan bermusik, festival ini sebagai sarana membangun disiplin, kekompakan, kreatifitas, keberanian, dan semangat kompetisi secara sehat.
Apa yang menarik dari festival drumband ini?
Firman menjelaskan festival ini bukan sekadar ajang perebutan juara, tapi bagian dari cara menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter, disiplin, percaya diri, dan dapat bekerjasama secara tim.
''Jangan cepat puas dengan capaian yang diperoleh. Keberhasilan membutuhkan proses panjang, latihan konsisten, dan semangat pantang menyerah,'' jelasnya.
Pemkab Loteng sendiri dengan adanya kegiatan ini, dapat melahirkan bibit-bibit drumband terbaik yang akan memperkuat Gita Abdi Praja Tastura pada masa mendatang. Gita Abdi Praja Tastura adalah unit drumband kebanggaan Pemkab Loteng.
SDN Janggawana sabet juara umum 
Berdasarkan hasil rekapitulasi TDOF 2026, SDN Janggawana, Kecamatan Janapria berhasil menyabet juara umum kategori junior (SD/MI), dengan nilai 1.967.
''Ada 9 mata lomba yang melibatkan 13 unit, tim dari Loteng dan sejumlah wilayah lain di NTB,'' terangnya.
Adapun kategori yang dilombakan antara lain Street Parade, Concert Art, Ensemble Pianika, Ensemble Permission, Ensemble Colour Guard, Individual Field Commander, dan Individual Drum Major.
Dengan antusiasme 1.800 peserta tahun ini, Festival Drumband Tastura 2027 diharapkan semakin meriah, kompetitif, dan menjangkau lebih banyak talenta muda berbagai daerah. (iwn)

Antrean penyeberangan Kayangan - Poto Tano jadi perhatian, Pemprov NTB segera evaluasi

 

OPSINTB.com - Antrean panjang kendaraan pada lintasan penyeberangan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menuju Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Waktu tunggu yang mencapai dua hingga tiga jam pada kondisi tertentu dipengaruhi sejumlah kendala teknis, proses verifikasi administrasi pelayaran, serta cuaca ekstrem yang mengharuskan operasional kapal mengutamakan keselamatan.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi resmi Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kelancaran layanan penyeberangan pada lintasan strategis yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut.

Salah satu faktor utama adalah pengetatan proses verifikasi manifest penumpang dan kendaraan oleh Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP). Langkah ini dilakukan sejalan dengan peningkatan pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan pelayaran, terutama setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal menjadi perhatian nasional.

Dalam mekanisme tersebut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan setelah proses verifikasi manifest diselesaikan. Prosedur ini penting untuk memastikan kesesuaian data penumpang dan kendaraan dengan kondisi aktual sebelum kapal diberangkatkan. Namun, proses pemeriksaan yang lebih ketat turut memengaruhi waktu keberangkatan dan berkontribusi pada penumpukan antrean.

“Verifikasi manifest merupakan bagian penting dari pengawasan keselamatan pelayaran. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan. Namun, kita juga perlu mencari solusi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif sehingga tidak menimbulkan waktu tunggu yang terlalu lama bagi masyarakat,” ujar Aka.

Selain itu, kendala teknis berupa gangguan operasional atau trouble pada sejumlah kapal yang telah terjadwal turut memengaruhi kapasitas layanan. Kapal yang mengalami gangguan harus menjalani pemeriksaan dan perbaikan, sementara proses penyiapan atau penggantian armada membutuhkan waktu tersendiri.

Faktor lainnya adalah kondisi cuaca dalam sekitar tiga pekan terakhir yang relatif ekstrem, terutama angin kencang dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut berdampak terhadap operasional kapal dan menuntut kehati-hatian lebih besar demi menjamin keselamatan penumpang, awak kapal, serta kendaraan yang diangkut.

Aka menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat antrean panjang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah koordinatif yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan solusi yang terukur.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan NTB berencana menggelar pertemuan pada Senin mendatang dengan Syahbandar pada KUPP, PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator penyeberangan, serta GAPASDAP. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi operasional, kesiapan armada, proses pelayanan, dan langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca.

“Yang kita inginkan adalah solusi konkret. Keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas, tetapi kelancaran pelayanan dan kenyamanan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, seluruh pihak akan kita ajak duduk bersama untuk mengevaluasi kondisi ini dan merumuskan langkah perbaikan,” tegasnya.

Pemprov NTB berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan perbaikan sistem pelayanan, meningkatkan kesiapan armada, serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kendala teknis dan cuaca. Dengan demikian, layanan penyeberangan Kayangan - Poto Tano dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan memberikan kepastian perjalanan yang lebih baik bagi masyarakat. (red)

Cegah pemborosan, Dikes Lombok Timur sinkronkan pengadaan obat puskesmas

 

OPSINTB.com - Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur melakukan sinkronisasi rencana kebutuhan obat (RKO) di seluruh puskesmas untuk memastikan pengadaan obat sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mencegah pemborosan akibat obat kedaluwarsa.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, H Lalu Aries Fahrozi, mengatakan perencanaan kebutuhan obat didasarkan pada pola penyakit dan jumlah kunjungan pasien pada tahun sebelumnya.

Menurutnya, kedua indikator tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menyusun rencana kebutuhan obat (RKU), sehingga pengadaan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

"Pengadaan obat itu salah satu yang menjadi indikator atau pertimbangan kuat adalah pola layanan yang kita berikan sebelumnya, bagaimana pola penyakit yang terjadi di tahun sebelumnya, kemudian berapa kebutuhan yang kita butuhkan bisa kita lihat dari situ," ucapnya Rabu (4/11/2026).

Aries menjelaskan, mekanisme pengadaan obat di puskesmas saat ini mengalami perubahan seiring status puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status tersebut, puskesmas memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan obat secara mandiri.

Meski demikian, Dikes tetap meminta setiap puskesmas menyampaikan RKO untuk disinkronkan dengan RKU yang disusun dinas. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pengadaan obat.

"Sekarang semua sudah bisa dilakukan di puskesmas yang berstatus BLUD. Tetapi untuk sinkronisasi tetap kami minta RKO-nya, supaya tidak terjadi pembelian obat yang tidak sesuai," jelasnya.

Selain melakukan sinkronisasi, Dikes Lombok Timur juga tetap mengadakan obat sebagai persediaan penyangga atau buffer bagi puskesmas yang mengalami kekurangan. Persediaan tersebut juga mencakup bahan medis habis pakai (BMHP) dan cairan medis.

Aries menegaskan, pengadaan obat yang terencana dan sesuai kebutuhan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

"Harapan kita memang penggunaan obat lebih efisien, artinya betul-betul pengadaan obat itu sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat yang dilayani di puskesmas tersebut," katanya.

Terkait kemungkinan adanya obat yang kedaluwarsa, Aries mengakui hal tersebut dapat terjadi, terutama pada obat-obatan yang jarang digunakan karena kasus penyakit tertentu relatif sedikit.

Namun, ia memastikan setiap obat kedaluwarsa harus dikelola sesuai prosedur, mulai dari proses pemusnahan hingga pelaporan. Dikes juga terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada seluruh puskesmas melalui tim farmasi.

Ia menyebutkan, pengelolaan persediaan obat juga dilakukan dengan memperhatikan masa kedaluwarsa. Obat dengan masa kedaluwarsa lebih dekat harus diprioritaskan untuk digunakan terlebih dahulu.

"Harapannya supaya obat yang sudah kita beli ini tidak sia-sia. Kami juga melakukan bimtek dari Dinas Kesehatan kepada seluruh puskesmas yang ada di Lombok Timur," ungkapnya.

Di sisi lain, Aries menegaskan bahwa setiap pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan harus mendapatkan pelayanan, termasuk pelayanan kefarmasian sesuai kebutuhan medisnya.

Menanggapi informasi mengenai pasien yang diminta membeli obat sendiri, pihaknya akan melakukan penelusuran langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan yang terjadi.

"Kami akan pastikan apa masalahnya supaya tidak terjadi seperti yang disampaikan tadi. Kami akan cek ke lapangan. Penegasan kami jelas, semua layanan kesehatan di fasyankes, termasuk layanan kefarmasiannya, harus diberikan," tegasnya.

Aries juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, ketika obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia di puskesmas, terdapat mekanisme yang dapat ditempuh melalui kerja sama dengan apotek.

Dalam skema tersebut, pasien dapat mengambil obat di apotek yang telah bekerja sama, sementara pembayaran dilakukan oleh puskesmas melalui mekanisme klaim sesuai ketentuan.

Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi solusi ketika terdapat keterbatasan persediaan obat di fasilitas kesehatan, dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelayanan pasien.

"Yang paling utama sebenarnya semua obat yang dibutuhkan kita siapkan di puskesmas. Tetapi karena ada keterbatasan tertentu, hal itu bisa saja dilakukan sepanjang layanan kepada pasien betul-betul bisa diberikan dengan baik sesuai kebutuhan," pungkasnya. (zaa)