Silpa tahun 2025 di Lotim disiapkan untuk bayar proyek jalan

 

OPSINTB.com - Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 sebesar Rp 104 miliar. Sisa uang itu direncakan bakal digunakan untuk membayar proyek jalan yang telah dikerjakan.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, sejak awal Pemkab Lotim telah mencadangkan anggaran tersebut sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kendala dalam penyelesaian pembayaran proyek fisik pada tahun berikutnya.

"Silpa itu memang sudah kami siapkan untuk membayar proyek jalan, termasuk pembangunan jalan senilai sekitar Rp 250 miliar. Jadi kami tidak merasa terbebani karena anggarannya sudah dicadangkan sejak awal," ucap H Iron usai menghadiri Rapat Paripurna Rapat ke-1 masa sidang III Tahun 2026 DPRD Lombok Timur yang berlangsung di Rupatama kantor DPRD, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, proyek-proyek yang dilaksanakan pada tahun 2025 memang direncanakan pembayarannya dilakukan pada tahun 2026 melalui dana Silpa. Menurutnya, mekanisme tersebut telah sesuai dengan perencanaan keuangan daerah.

Lantaran itu dia mengklaim tak ada persoalan terkait pembayaran yang tertunda. Di lain sisi, pemerintah memastikan tidak ada hutang jatuh tempo. 

Ia juga menyinggung adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengelolaan uang muka proyek. Menurutnya, sebagian dana yang tidak terpakai kemudian masuk ke dalam komponen Silpa, sehingga turut menambah besaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Dengan kondisi tersebut, Bupati Iron memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai perencanaan. 

"Kewajiban pembayaran proyek dapat diselesaikan tanpa mengganggu pelaksanaan program pembangunan lainnya," terangnya. (zaa)

Wali Kota Bima targetkan PAD capai 30 persen, tiap OPD diminta hadirkan dua inovasi

 

OPSINTB.com – Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin, didampingi Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Selasa (30/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se-Kota Bima.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Semester I Tahun 2026. Ia menargetkan realisasi PAD minimal mencapai 30 persen.

Selain itu, Wali Kota meminta setiap OPD menghadirkan sedikitnya dua inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat posisi Kota Bima menuju predikat Kota Sangat Inovatif sehingga berpeluang memperoleh Insentif Fiskal Daerah dari pemerintah pusat.

Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dan kreativitas dalam menghadirkan berbagai inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan mengingatkan seluruh aparatur agar tetap responsif, berinisiatif, dan menjaga semangat kerja meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas melalui kerja yang inovatif, kolaboratif, serta didukung komunikasi publik yang baik.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melaporkan masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum menyampaikan data inovasi, khususnya pada sektor pelayanan dasar.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan melalui optimalisasi PAD, penguatan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (red)

Kementerian Kebudayaan siapkan revitalisasi tiga istana bersejarah di Sumbawa

 

OPSINTB.com - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyiapkan program revitalisasi tiga bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Sumbawa, yakni Istana Dalam Loka, Istana Bala Kuning, dan Istana Bala Putih. Revitalisasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip konservasi untuk menjaga keaslian bangunan dan nilai sejarahnya.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kementerian Kebudayaan RI di Ruang Rapat Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa. Pertemuan dipimpin Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, serta diikuti secara virtual oleh Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin IV.

Hadir pula Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, Dr. Agus Widiatmoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Direktur Warisan Budaya, Dr. Agus Widiatmoko, menegaskan seluruh tahapan revitalisasi akan mengacu pada kaidah pelestarian cagar budaya. Menurutnya, pemerintah juga akan memperhatikan masukan dari Kesultanan Sumbawa agar proses pemugaran tidak menghilangkan nilai historis maupun karakter arsitektur bangunan.

"Revitalisasi Istana Dalam Loka akan dilakukan tanpa mengubah bentuk asli bangunan. Nilai sejarah, karakter arsitektur, dan keasliannya harus tetap terjaga agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang," ucapnya selasa (30/6/2026).

Sultan Muhammad Kaharuddin IV menyambut baik perhatian pemerintah terhadap pelestarian peninggalan Kesultanan Sumbawa. Ia berharap seluruh proses revitalisasi tetap mempertahankan bentuk asli bangunan sebagai bagian dari identitas sejarah daerah.

Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan atas dukungan terhadap pelestarian aset budaya di daerahnya. 

Menurutnya, revitalisasi bangunan bersejarah tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga berpotensi mendorong pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Perhatian pemerintah pusat terhadap pelestarian cagar budaya menjadi bukti bahwa warisan sejarah daerah memiliki nilai penting untuk dijaga bersama," kata Jarot.

Ia menambahkan, Istana Dalam Loka, Istana Bala Kuning, dan Istana Bala Putih merupakan simbol perjalanan panjang Kesultanan Sumbawa yang memiliki nilai sejarah dan budaya sehingga perlu mendapat penanganan secara berkelanjutan.

Melalui program revitalisasi tersebut, pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Kesultanan Sumbawa berkomitmen menjaga keaslian warisan budaya sekaligus memperkuat pengembangan destinasi wisata sejarah di Tana Samawa. (red)

Kolaborasi NTB dan Chain of Deeds perkuat citra Lombok sebagai destinasi wisata berkualitas

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas jejaring internasional guna memperkuat posisi Lombok sebagai destinasi wisata berkualitas unggulan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, bersama perwakilan Chain of Deeds, jejaring internasional yang fokus pada pengembangan komunitas, kewirausahaan, investasi, dan kolaborasi lintas negara. Pertemuan berlangsung di Mataram, Senin (29/6/2026).

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata NTB tidak hanya mengejar kuantitas kunjungan wisatawan, melainkan mengutamakan quality tourism atau pariwisata berkualitas. Pendekatan ini bertujuan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sambil tetap menjaga identitas budaya dan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas Lombok.

“Kita ingin mengembangkan pariwisata yang berkualitas, bukan sekadar mengejar jumlah wisatawan. Nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat harus tetap menjadi fondasi pembangunan. Lombok harus dikenal sebagai destinasi yang mampu menghadirkan pengalaman wisata berkualitas sekaligus menjaga jati diri daerah,” ujar Gubernur.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik berbagai peluang kerja sama yang ditawarkan. Pemerintah Provinsi NTB terbuka terhadap kolaborasi internasional yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui promosi pariwisata Lombok, investasi, maupun pengembangan ekonomi syariah.

Untuk itu, Gubernur meminta agar seluruh gagasan yang dibahas segera dituangkan dalam sebuah roadmap sebagai acuan pembahasan dan tindak lanjut bersama.

Selain promosi pariwisata, audiensi juga membahas penguatan ekosistem ekonomi syariah, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga keuangan syariah di NTB, serta pengembangan fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) untuk mendukung penyelenggaraan event berskala internasional di Lombok.

Perwakilan Chain of Deeds, Harun Taylor dan Usman, menyampaikan bahwa Lombok memiliki daya tarik yang sangat kuat di kalangan komunitas Muslim internasional. Menurut mereka, tren global menunjukkan semakin banyak wisatawan yang mencari destinasi wisata aman, religius, dan menawarkan kualitas hidup yang baik.

Chain of Deeds menilai Lombok berpotensi besar menjadi pusat pertemuan komunitas global melalui berbagai kegiatan internasional yang mempertemukan investor, pelaku usaha, filantropis, kreator, dan komunitas Muslim dari berbagai negara. Melalui jejaring internasionalnya, Chain of Deeds siap membantu memperkenalkan Lombok ke mitra-mitra di Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Amerika Utara.

Sebagai langkah awal, Chain of Deeds mengusulkan penyelenggaraan forum atau festival internasional sebagai wadah kolaborasi antara komunitas Muslim dunia, investor, dan pelaku usaha. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat citra Lombok sebagai destinasi wisata halal berkelas dunia sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama ekonomi yang lebih luas bagi NTB.

Audiensi ini menjadi langkah strategis awal dalam membangun kemitraan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Chain of Deeds untuk mempromosikan Lombok di tingkat global, sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata berkualitas yang mengedepankan nilai budaya, keislaman, dan keberlanjutan. (red)

Dikbud Lombok Timur larang sekolah negeri jual seragam

 

OPSINTB.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur melarang sekolah negeri menjual seragam kepada siswa. Kebijakan itu ditegaskan dalam revisi Surat Edaran Nomor 100.4.4/911/Dikbud/2026 yang mulai berlaku pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, M Nurul Wathoni, mengatakan salah satu poin utama dalam edaran tersebut adalah larangan menjadikan pembelian seragam di sekolah sebagai syarat daftar ulang peserta didik baru.

“Dikbud Lotim secara eksplisit melarang sekolah mensyaratkan pembelian seragam pada saat daftar ulang siswa baru. Pembelian seragam siswa menjadi urusan mandiri pihak siswa atau wali murid, bukan tanggung jawab sekolah,” ujar Wathoni di Selong, Selasa (30/06/2026).

Ia menegaskan, aturan ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 yang menyebut pengadaan seragam merupakan tanggung jawab orang tua atau wali murid. 

Dalam edaran yang ditujukan kepada Kepala UPTD, Pengawas, dan Kepala Sekolah SDN serta SMPN se-Lombok Timur itu, Dikbud menekankan dua hal utama.

Pertama, sekolah hanya mengatur jadwal pemakaian seragam yang sudah ada. Sekolah dilarang menambah jenis seragam di luar ketentuan. 

Selama ini Dikbud mencatat banyak masukan dan temuan sekolah yang menambah-nambah jenis seragam. Aturan ini tujuannya membuat penggunaan seragam lebih sederhana dan membatasi sekolah mengadakan seragam di luar ketentuan. 

Kedua, terkait seragam batik khas. Bagi sekolah yang belum memilikinya, diminta berkoordinasi dengan UPTD dan pengawas agar penyesuaiannya tidak memberatkan siswa dan orang tua. 

Untuk siswa yang belum memiliki batik khas, imbuhnya, sekolah juga diminta berkoordinasi. Wathoni menambahkan, pemakaian seragam budaya atau muatan lokal tidak perlu tiap minggu. 

“Seragam yang dipakai tinggal memilih putih merah, atau Pramuka dan baju adat. Kita atur tidak tiap minggu lagi, tapi sekali sebulan supaya nilai budaya tetap terpelihara,” katanya

Edaran ini juga mengatur seragam guru. Kebijakan itu diambil menindaklanjuti banyaknya laporan tenaga pendidik yang masuk sekolah dengan pakaian bebas.

“Edaran disusun berdasarkan masukan PGRI dan pihak terkait. Penyusunan jadwal dan aturan seragam sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk PGRI,” ujarnya.

Wathoni meminta seluruh Kepala UPTD, Pengawas, dan Kepala Sekolah memahami dan menindaklanjuti edaran tersebut. 

“Kebijakan ini diharapkan menertibkan praktik di sekolah, meringankan beban orang tua, dan memastikan PPDB berjalan sesuai aturan tanpa pungutan terselubung,” tegasnya.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menanggapi persoalan tersebut. Menurutnya soal baju seragam tak ada arahan dari dirinya. 

"Yang jelas itu tidak ada arahan dari bupati yang begitu-gitu ya, mungkin itu dari kreasi mereka (sekolah-red), mungkin karena mereka menganggap bahwa ada kemampuan dari anak didiknya ya, ya, kalau ada kemampuan di anak didik, kemudian wali juga tidak keberatan, kenapa tidak kan silakan saja itu berjalan," teran Iron. (zaa)

Peresean sebagai perwujudan paripurna falsafah Wiraga, Wirama, dan Wirasa

 

Oleh: Mastur Sonsaka (Penulis Buku Pepadu Sasak Perspektif Etnopsikologi)

Tradisi Peresean masyarakat Sasak di Pulau Lombok, merupakan salah satu warisan budaya yang kaya makna dan tetap relevan di tengah dinamika modernisasi. Lebih dari sekadar pertunjukan seni pertarungan tradisional menggunakan tongkat rotan (penyalin) dan perisai kulit (ende), Peresean merepresentasikan perwujudan yang paripurna dari falsafah Wiraga, Wirama, dan Wirasa. Ketiga pilar tersebut membentuk harmoni utuh antara dimensi jasmani, ritmis, dan spiritual dalam kehidupan manusia.

Wiraga mencerminkan aspek fisik dan ragawi yang menjadi fondasi utama dalam Peresean. Setiap pepadu dituntut memiliki kekuatan, kelincahan, ketahanan, serta penguasaan teknik gerak yang mumpuni. Gerakan menyerang, bertahan, dan menghindar menuntut disiplin jasmani yang tinggi serta postur yang gagah. Dimensi ini tidak hanya menekankan kekuatan fisik semata, melainkan juga tanggung jawab atas tubuh sebagai amanah yang harus dibina dan dikuatkan, sesuai dengan nilai-nilai ketangguhan yang dijunjung tinggi dalam budaya Sasak.

Sementara itu, Wirama menghadirkan prinsip keselarasan ritme dan keseimbangan. Peresean bukanlah pertarungan yang chaos, melainkan seni yang mengikuti irama tertentu, baik dalam pukulan, langkah, respons terhadap lawan, maupun pengawasan wasit (pakembar). Unsur ini mengajarkan pentingnya timing yang tepat, sinkronisasi gerak, serta penyesuaian dengan konteks. Dalam perspektif yang lebih luas, wirama mencerminkan filosofi kehidupan Sasak yang selaras dengan ritme alam, siklus sosial, dan harmoni komunal, sebagaimana tertuang dalam semangat “hidup lurus”.

Puncak keutuhan falsafah tersebut terletak pada Wirasa, yaitu dimensi penghayatan emosional dan kepekaan batin. Di balik setiap benturan, terkandung nilai-nilai luhur seperti sportivitas, keberanian yang terkendali, persaudaraan, serta penghormatan terhadap lawan. Wirasa menjadikan Peresean bukan sekadar kompetisi fisik, melainkan medium pengasuhan jiwa yang mendalam. Tanpa wirasa, tradisi ini kehilangan ruh dan berpotensi tereduksi menjadi kekerasan belaka. Dengan wirasa, Peresean menjadi sarana pendidikan karakter yang menginternalisasi nilai kesederhanaan, kebersihan hati, dan persatuan.

Ketiga unsur Wiraga, Wirama, dan Wirasa bekerja secara integral dan saling melengkapi dalam Peresean, sehingga menjadikannya perwujudan falsafah yang paripurna. Integrasi ini selaras dengan semangat “Lombok Mirah Sasak Adi”, yang menekankan kejujuran sebagai permata utama dalam realitas kehidupan.

Dalam konteks kontemporer, di mana generasi muda sering terpapar disintegrasi antara tubuh, ritme, dan jiwa akibat pengaruh teknologi dan gaya hidup modern, Peresean menawarkan model pendidikan holistik yang berharga. Pelestarian tradisi ini bukan semata upaya menjaga atraksi budaya atau pariwisata, melainkan komitmen mempertahankan warisan filosofis yang membentuk manusia utuh, tangguh, harmonis, dan berempati. Oleh karena itu, berbagai pihak pemerintah, tokoh adat, akademisi, serta generasi muda—perlu bersinergi untuk terus mendalami, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai luhur Peresean.

Peresean bukanlah relik masa lalu semata. Ia merupakan guru kehidupan yang abadi, di mana falsafah Wiraga, Wirama, dan Wirasa menyatu secara sempurna. Melalui pemahaman dan penghayatan yang mendalam, tradisi ini diharapkan terus berkontribusi bagi pembentukan karakter bangsa yang berakar kuat pada kearifan lokal Nusantara.

Joy Ride Kopassus tandai penguatan Keamanan Mandalika

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memperkuat sinergi pengamanan kawasan strategis nasional, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Komitmen ini ditandai dengan pelepasan Joy Ride Kopassus (konvoi kendaraan taktis) oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jenderal Djon Afriandi di Pendopo Gubernur NTB, Senin (29/6/2026).

Kegiatan Joy Ride Kopassus ini merupakan bagian dari latihan sinkronisasi Kopassus di KEK Mandalika. Latihan bertujuan meningkatkan kesiapan personel dan koordinasi pengamanan menjelang berbagai agenda nasional dan internasional di Mandalika, termasuk event MotoGP Mandalika.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan latihan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kopassus. Kehadiran TNI memberikan rasa aman bagi masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta menunjukkan kesiapan negara dalam melindungi kawasan strategis nasional dan mendukung berbagai agenda penting di NTB,” ujar Gubernur Iqbal.

Latihan ini difokuskan pada peningkatan kesiapan personel Kopassus dalam mengamankan kawasan strategis, terutama untuk menyukseskan event-event internasional seperti MotoGP di The Mandalika.

Panglima Kopassus Mayor Jenderal Djon Afriandi menjelaskan bahwa latihan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemampuan dan latihan rutin TNI di berbagai wilayah Indonesia. Selain meningkatkan profesionalisme prajurit, kegiatan ini juga mempererat hubungan TNI dengan masyarakat.

“TNI adalah milik rakyat. Karena itu masyarakat kami beri kesempatan untuk lebih mengenal Kopassus dan melihat langsung keberadaan mereka,” tutur Panglima Djon.

NTB memiliki posisi strategis dalam pertahanan dan keamanan nasional karena menjadi lokasi berbagai Program Strategis Nasional (PSN) serta berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Pengamanan kawasan strategis seperti KEK Mandalika membutuhkan kolaborasi semua pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.

General Manager The Mandalika, Pari Wijaya, juga memberikan dukungan penuh terhadap latihan ini.

“Merupakan kehormatan bagi kami mendukung latihan strategis ini. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi yang baik antara TNI, Polri, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pengamanan objek vital nasional,” ujarnya.

Pari Wijaya menambahkan bahwa The Mandalika sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional rutin menjadi tuan rumah event berskala nasional dan internasional. Oleh karena itu, aspek keamanan, keselamatan, dan kesiapsiagaan menjadi prioritas utama.

“Melalui latihan ini, kami semakin yakin bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci mewujudkan kawasan Mandalika yang aman, tangguh, dan siap mendukung agenda strategis nasional maupun internasional,” tutupnya.

Pelepasan Joy Ride Kopassus berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sepanjang rute konvoi. Kehadiran kendaraan taktis dan prajurit Kopassus tidak hanya menjadi daya tarik, tetapi juga menumbuhkan semangat cinta tanah air di kalangan generasi muda.

Latihan kesiapsiagaan ini dilaksanakan secara terbatas di kawasan PSN KEK Mandalika. Kegiatan ini bukan operasi militer permanen, melainkan simulasi berbagai skenario kedaruratan untuk memastikan seluruh unsur pengamanan siap menjaga situasi yang aman dan kondusif di Mandalika. (red)