Kadis Dikbud Lombok Timur warning kasek: Jangan serahkan revitalisasi sekolah ke kontraktor!

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Nurul Wathoni, melontarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah penerima program revitalisasi sekolah agar tidak menyerahkan pengerjaan proyek kepada pihak ketiga.

Ia menegaskan, seluruh kegiatan revitalisasi sekolah yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut wajib dilaksanakan secara swakelola sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Nurul Wathoni mengingatkan, kepala sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) menjadi pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, bukan kontraktor atau pihak ketiga.

"Dalam swakelola ini yang bertanggung jawab kan kepala sekolah bersama tim P2SP yang dibantu pengawas konsultan. Kami minta kepala sekolah memahami juknis dan bisa melaksanakannya dengan baik," tegas Nurul Wathoni. Jumat (13/11/2026).

Tak hanya soal mekanisme pengerjaan, Nurul juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mencampuri pelaksanaan revitalisasi dengan mengatasnamakan pejabat maupun institusi Dikbud Lombok Timur.

Menurutnya, posisi Dikbud dalam program tersebut sebatas melakukan monitoring. Karena itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam setiap tahapan pelaksanaan revitalisasi.

"Kita tegaskan kalau pihak Dikbud Lombok Timur hanya memiliki tugas monitoring dan tidak boleh ikut campur pada semua tahapan revitalisasi. Karena itu, kalau ada yang mengatasnamakan teman-teman Dikbud Lombok Timur agar dilaporkan kepada kami, bisa ke Sekdis, Kabid atau langsung ke Kadis supaya kita bisa mengambil tindakan," ujarnya.

Nurul Wathoni meminta seluruh kepala sekolah dan P2SP bekerja secara mandiri, transparan, serta bertanggung jawab dengan tetap berkoordinasi bersama konsultan pengawas.

Ia juga mengingatkan kepala sekolah agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku berasal dari Dikbud ataupun membawa-bawa nama pejabat untuk memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

"Silakan Bapak Ibu kepala sekolah dan P2SP bekerja secara mandiri bersama konsultan pengawas. Silakan bekerja baik saja demi sekolahnya agar bisa bagus dan nyaman untuk belajar. Jangan mudah percaya kalau ada yang mengaku dari Dikbud atau mengatasnamakan pejabat. Silakan kerjakan secara swakelola. Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah," pungkasnya. (zaa)

Dinas PUPR Lombok Tengah tetapkan tiga fokus prioritas pembangunan tahun ini

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Rahadian, memaparkan sejumlah fokus prioritas pembangunan daerah pada tahun ini. Program-program tersebut dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun tiga program prioritas yang dipetakan oleh Dinas PUPR Lombok Tengah meliputi: pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten. ''Melakukan percepatan penanganan infrastruktur jalan guna memperlancar jalur logistik, akses pariwisata, serta mobilitas ekonomi warga,'' kata Rahadian pada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Selanjutnya, optimalisasi jaringan irigasi. Pihaknya memastikan ketersediaan dan distribusi air irigasi pertanian tetap terjaga demi mendukung ketahanan pangan daerah.

''Melalui optimalisasi jaringan irigasi, Dinas PUPR berkomitmen menghadirkan layanan pengairan yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh petani,'' imbuhnya.

Terakhir, Rahadian menambahkan, transparansi pengadaan dan pengerjaan proyek. Ia memastikan akan memperketat pengawasan kualitas fisik bangunan serta memastikan seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi teknis dan regulasi yang berlaku.

Selain ketiga program tersebut, Rahadian juga mendorong keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan pembangunan di wilayahnya masing-masing. 

Langkah ini dinilai efektif untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah," pungkasnya. (wan)

Panitia Pilkades Desa Surabaya bisa dilaporkan

 

OPSINTB.com - Sikap panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, yang dinilai tidak merespons persoalan dugaan pemanfaatan penyaluran air bersih untuk kepentingan politik oleh salah satu calon kepala desa (cakades), menuai sorotan masyarakat.

Persoalan tersebut dikhawatirkan dapat memicu kesalahpahaman hingga keributan antarkandidat apabila tidak segera ditangani. Masyarakat pun meminta panitia Pilkades bersikap responsif dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.

Panitia Pilkades dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh calon mendapatkan kesempatan yang sama serta menjaga agar tidak ada aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan selama tahapan pemilihan berlangsung.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur, H. Mustafa, meminta masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran agar segera melaporkannya dengan menyertakan bukti fisik.

Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus disampaikan melalui mekanisme pengawasan yang telah disiapkan, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan dan kabupaten.

"Kalau memang ada temuan semacam itu, di kecamatan ada panitia pengawasan. Silakan difoto dan dilaporkan. Kalau ada bukti fisik, silakan laporkan ke panitia maupun kecamatan," ujarnya. Jumat (13/11/2026).

Mustafa mengatakan, pihaknya juga telah mengingatkan mitra kerja, termasuk forum komunikasi masyarakat (FKM), agar tidak hanya menyampaikan dugaan pelanggaran secara lisan, tetapi turut mengumpulkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, laporan terkait dugaan ketidaknetralan, termasuk indikasi intervensi terhadap masyarakat maupun wali murid, harus disampaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Mustafa juga mengingatkan bahwa pengawasan Pilkades dilakukan secara berjenjang. Jika panitia tingkat desa dinilai tidak merespons laporan, masyarakat dapat meneruskannya kepada pengawas di tingkat kecamatan.

Di tingkat kecamatan, camat bertindak sebagai pembina, sedangkan sekretaris kecamatan menjadi ketua tim pengawas. Apabila persoalan tidak mendapatkan penyelesaian, laporan dapat diteruskan ke tingkat kabupaten.

"Kalau panitia desa diam, laporkan ke kecamatan, ke pengawas. Ada peninjau kecamatan, camat sebagai pembina dan ketuanya Pak Sekcam. Kalau tidak mempan, di kabupaten juga bisa dilaporkan. Yang paling penting gunakan data fisik," tegasnya.

Terkait kemungkinan sanksi terhadap calon yang diduga melakukan pelanggaran, Mustafa menjelaskan, setiap laporan terlebih dahulu harus ditelaah oleh tim. Penanganannya akan disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesalahan yang ditemukan.

Menurutnya, tidak setiap laporan secara otomatis berujung pada pembatalan pencalonan. Tim akan memeriksa bukti dan menilai apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti lebih jauh.

Ia menyebutkan, salah satu aspek yang sangat krusial dalam tahapan pencalonan adalah pemenuhan persyaratan administrasi, seperti keabsahan ijazah serta ketentuan dukungan minimal 10 persen dan keterwakilan wilayah setengah dari ketentuan yang berlaku.

"Kalau ada indikasi ijazah palsu atau pelanggaran lainnya, silakan dilaporkan dan dibuktikan. Nanti ada tim yang menelaah, apakah dilanjutkan atau tidak. Kita lihat seperti apa kesalahannya," jelasnya.

Mustafa berharap masyarakat tidak membiarkan dugaan pelanggaran berkembang menjadi konflik antarkandidat. Seluruh persoalan harus diselesaikan melalui jalur pengawasan dan mekanisme hukum yang berlaku agar pelaksanaan Pilkades di Lombok Timur tetap berjalan aman, tertib, dan demokratis. (zaa)

ZCorner Lombok Tengah: Gebrakan nasional ubah mustahik jadi muzaki

 

OPSINTB.com - Berawal dari penerima bantuan zakat, kini para mustahik didorong untuk tumbuh menjadi pelaku usaha mandiri yang kelak mampu menjadi muzaki. Semangat inilah yang dibangun melalui ZCorner BAZNAS Lombok Tengah (Loteng), sebuah program pemberdayaan ekonomi yang menjadi pilot project BAZNAS Pusat sekaligus yang pertama dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). ZCorner sendiri berlokasi di sebelah timur Kantor BAZNAS Loteng.

ZCorner tidak sekadar menjadi tempat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjalankan aktivitas perdagangan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan, pendampingan, dan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya warga yang sebelumnya berstatus mustahik atau penerima zakat.

''BAZNAS Loteng berupaya menciptakan perubahan dari ketergantungan terhadap bantuan menjadi kemandirian ekonomi. Para penerima manfaat difasilitasi untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas, memperluas pemasaran, hingga memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi muzaki atau orang yang menunaikan zakat,'' kata Wakil Ketua II BAZNAS Loteng TGH Lalu Mala Sar'i dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Komitmen penguatan tersebut kembali diwujudkan melalui kegiatan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM bertema ''Go Digital, Naik Kelas! UMKM Lebih Berdaya di Era Digital'' yang berlangsung di ZCorner BAZNAS Loteng.

Mala Sar'i menekankan membangun usaha tidak cukup hanya dengan keberanian memulai, tetapi membutuhkan konsistensi, kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus berinovasi.

Menurutnya, pelaku UMKM harus mampu menjaga keberlangsungan usaha dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, usaha yang dirintis tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

''Jangan hanya semangat di awal. Usaha harus dijalankan secara konsisten, terus berinovasi, dan tidak mudah menyerah,'' pesannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Loteng, Iswandi Khairy Ramen, mengajak para pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat promosi dan mengembangkan usaha.

''Penting sekali kita memahami dunia digital dalam rangka promosi dan mengembangkan potensi usaha yang ingin kita bangun dan kembangkan,'' tegasnya.

Ia menjelaskan, media sosial dan berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan produk, membangun identitas usaha, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Selain pemasaran digital, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keamanan data dan transaksi digital agar aktivitas usaha dapat berjalan lebih aman dan profesional.

Kehadiran kegiatan literasi digital di ZCorner menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM. Sebab, pendampingan usaha tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat berjualan, tetapi juga perlu diikuti peningkatan pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

Melalui ZCorner, BAZNAS Lombok Tengah membawa misi yang lebih besar dari sekadar pemberian bantuan, yakni membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Harapannya, para mustahik yang mendapatkan pembinaan dan fasilitas usaha hari ini, suatu saat mampu berdiri mandiri, meningkatkan kesejahteraan keluarga, bahkan beralih status menjadi muzaki. (wan)

Terhalang izin pusat, penertiban kabel internet di Loteng tertunda

 

OPSINTB.com - Rencana penertiban kabel jaringan internet (WiFi) yang semrawut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah (Loteng) belum terealisasi akibat kendala kewenangan perizinan.

Kepala Diskominfo Loteng, H Lalu Herdan, menyatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung karena izin pembangunan infrastruktur jaringan internet tersebut diterbitkan oleh pemerintah pusat.

"Penertiban kabel WiFi yang semrawut masih terkendala izin. Sebab, kewenangan izin pembangunan jaringan WiFi berada di pemerintah pusat," ujar Lalu Herdan dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, Kominfo telah memanggil sejumlah penyedia layanan internet (ISP) untuk menertibkan kabel jaringan secara mandiri, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil.

''Kami sudah panggil ISP untuk menertibkan, tapi sepertinya mereka belum bergerak ya,'' imbuhnya.

Pemkab Loteng menggarap Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum penertiban. Herdan menegaskan, aturan tersebut disusun sebagai langkah preventif agar aparat di lapangan tidak melanggar ketentuan saat melakukan penertiban.

''Jangan sampai kita sembarangan menertibkan, nanti kita yang disomasi. Perbup ini langkah awal,'' jelas Herdan.

Sebelumnya, Kominfo, Satpol PP, dan penyedia layanan internet pernah bertemu membahas urgensi penertiban, dan perlunya regulasi tata ruang serta kebijakan teknis pemasangan kabel fiber optik.

Dalam pertemuan itu, Kominfo meminta ISP lebih selektif dalam bekerjasama dengan reseller. Dalam arti reseller harus berkomitmen mengikuti aturan dan menjaga estetika lingkungan saat melakukan pemasangan kabel.

ISP sendiri mendukung rencana pemotongan kabel dropcore yang dinilai semerawut dan mengganggu estetika.

''Kabel yang membahayakan keselamatan masyarakat harus segera ditindak,'' kata perwakilan ISP.

Menanggapi persoalan ini, Komisi III DPRD Loteng mendorong Diskominfo berinovasi terkait menjamurnya usaha internet rumahan. Sejauh ini, menurut dewan, kehadiran usaha internet telah memberikan kontribusi positif bagi daerah.

''Siapkan solusi agar pengelolaan jaringan internet di masyarakat berjalan tertib. Misalnya pemasangan kabel jaringan internet yang kerap terlihat semerawut di sejumlah pemukiman,'' kata dewan.

Ke depan, Kominfo diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih baik dan mempercepat pembangunan daerah. (iwn)

Sinergi pusat dan daerah optimalkan pengembangan sektor perdagangan

 

OPSINTB.com - Memperkuat sarana dan prasaran perdagangan di Lombok Timur, Bupati H Haerul Warisin melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso. Audiensi berlangsung Rabu, (11/11/2026) di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta.

Bupati Haerul pada kesempatan tersebut menyinggung upaya percepatan ekspor porang sebagai salah satu komoditas strategis daerah. Ia berharap dukungan kementerian perdagangan terkait akses dan peluang ekspor komoditas porang Lombok Timur secara langsung, tanpa melalui perantara atau daerah lain. Upaya ini diharapkan dapat memperluas nilai tambah dan dampak ekonomi bagi masyarakat, utamanya petani maupun pelaku usaha porang. 

Bupati Haerul juga berkonsultasi terkait revitalisasi dan pembangunan fisik dua pasar rakyat, yakni Pasar Pringgabaya (Pringgabaya)  dan Pasar Montong Beter (Sakra Barat). Bupati percaya pasar tradisional memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan perekonomian lokal sehingga revitalisasinya menjadi penting. 

Mendag yang didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyambut baik koordinasi Pemerintah Lombok Timur. Ia pun mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengembangan sektor perdagangan. Ia berjanji mendukung penuh kelancaran aktivitas ekspor produk porang dari Lombok Timur agar mampu menembus pasar internasional. (red)

Apresiasi program Desa Berdampak, Wabup Lotim: Waspadai penguasaan lahan!

 

OPSINTB.com - Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia (FKPT-TPI) menggelar International Community Engagement dan Field Visit sekaligus launching realisasi subsidi bunga KUR Program Lotim Berkembang di Lapangan Umum Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Selasa (12/11).

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya hadir me-launching program tersebut bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi anggota FKPT-TPI.

Dalam sambutannya, Wabup menilai Desa Jeruk Manis beruntung memiliki kepala desa yang visioner meski wilayahnya terbatas dan berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani. Namun ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penguasaan lahan dan homestay oleh pihak luar, sebagaimana yang terjadi di Mandalika dan Sembalun.

“Mudah-mudahan Pak Kades bisa menjaga itu, terlebih dengan peraturan tata ruang. Banyak lahan-lahan yang kena kawasan lahan berkelanjutan, LSD, dan sebagainya. Mohon untuk dicermati sehingga program pariwisata yang bapak kembangkan bisa berjalan,” pesannya.

Terkait Program Lotim Berkembang yang digulirkan sejak 2020 melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Wabup menjelaskan hingga 2025 telah tersalur sekitar Rp6 miliar atau rata-rata Rp1 miliar per tahun. Tahun 2026 pagu dinaikkan menjadi Rp1,5 miliar. Penyaluran dilakukan melalui Bank NTB Syariah dan BPR Syariah dengan sasaran UMKM, petani, dan peternak.

“Satu orang diberikan pinjaman Rp15 juta dengan bunga 6 persen. Sehingga kita berharap sampai akhir tahun ini mudah-mudahan bisa terealisasi sekitar 1.600-an peternak,” terangnya.

Wabup juga mengapresiasi program Desa Berdampak yang dijalankan FKPT-TPI di Desa Jeruk Manis karena sangat membantu daerah.

Kepala Desa Jeruk Manis Nasipudin menegaskan pihaknya mengembangkan wisata desa, bukan sekadar desa wisata. Wisatawan, terutama mancanegara, diajak merasakan aktivitas keseharian masyarakat. Desa ini mengembangkan pertanian organik, melestarikan padi lokal, serta memperkenalkan pangan lokal berupa umbi-umbian seperti ubi gadung. Di sektor peternakan, didukung Universitas Mataram, kotoran ternak diolah menjadi biogas untuk kebutuhan homestay. Ia melihat peluang integrasi pertanian, peternakan, energi terbarukan, dan pupuk organik.

“Kami berharap ke depan Desa Jeruk Manis dapat menjadi salah satu laboratorium kehidupan, tempat ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dikaji di ruang akademik, tetapi juga diterapkan dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

Ketua FKPT-TPI Yusuf Hendrawan mengaku salut atas program kampus berdampak di desa tersebut.

“Ini luar biasa kegiatannya dilaksanakan oleh Pak Doktor Satrio. Mudah-mudahan dengan hadirnya Universitas Mataram, khususnya Fakultas Teknologi Pangan dan Industri, membawa berkah dan kebermanfaatan bagi masyarakat, utamanya Lombok dan sekitarnya untuk bisa terus maju dan berkembang dengan berbagai hasil riset dan karya ilmiah yang terhilirisasi,” ujarnya.

Ia berharap Desa Jeruk Manis bisa dikenal hingga mancanegara. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi lebih luas antara pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dan masyarakat agar desa tumbuh mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama digelar diskusi dengan narasumber dari AGRO-CMU serta pameran produk unggulan desa, antara lain jagung, markisa, kopi, singkong, umbi-umbian (bebae, gembili, maros), produk olahan, dan kerajinan lokal. (red)