Dikes Lombok Timur gelar beragam lomba HUT RI ke-81, perkuat kebersamaan dan semangat kerja

 

OPSINTB.com - Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur, gelar sejumlah kegiatan perlombaan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara internal dengan hanya melibatkan pegawai di kantor setempat, Jumat (21/8/2026).

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H Lalu Aries Fahrozi mengatakan, rangkaian perlombaan tersebut telah dimulai sejak pekan pertama Agustus. Sejumlah kegiatan yang digelar di antaranya lomba lari karung jongkok yang dilaksanakan di area depan Kantor Dinas Kesehatan.

Selain itu, pihaknya juga mengadakan lomba sepak bola dangdut yang diikuti seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Kesehatan. Kegiatan lainnya yakni lomba kepiting bola.

Menurut Aries Fahrozi, berbagai perlombaan tersebut tidak sekadar untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi sarana mempererat rasa kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan Dinas Kesehatan.

“Harapannya tentu itu akan menambah dan menumbuhkan semangat kerja bagi teman-teman semua,” ucapanya.

Puncak rangkaian kegiatan digelar pada Jumat dengan lomba nasi goreng yang pesertanya khusus laki-laki. Peserta lomba diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, sekretaris dinas, serta para kepala bidang di lingkungan Dinas Kesehatan.

Aries mengatakan lomba nasi goreng khusus bapak-bapak tersebut juga memiliki pesan tersendiri. Kegiatan itu ingin menunjukkan bahwa laki-laki tidak hanya bekerja di luar rumah, tetapi juga mampu membantu pekerjaan rumah tangga, termasuk memasak.

“Kenapa pesertanya khusus bapak-bapak, kita mau menunjukkan bahwa bapak-bapak itu selain juga bekerja di luar rumah, sebenarnya bisa juga membantu ibu-ibu di dapur,” katanya.

Selain sebagai kegiatan hiburan, lomba tersebut juga dinilai memiliki unsur edukasi kesehatan, khususnya mengenai pemenuhan gizi dalam makanan. Tim juri menilai beberapa aspek dari nasi goreng yang dibuat peserta.

Aspek yang dinilai meliputi penampilan, rasa, serta kandungan atau komposisi nasi goreng. Kandungan gizi menjadi salah satu perhatian, seperti karbohidrat, protein, lemak, serta unsur gizi lainnya.

“Apakah semua unsur gizi itu ada di situ? Karbohidrat, protein, lemak, dan unsur-unsur gizi yang lain. Itu juga bagian dari penilaian,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan tersebut dijadwalkan berakhir dengan pengumuman pemenang pada Senin. Para pemenang nantinya akan mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. (zaa)

Peduli warga lansia, Lalu Sukri Gandeng wartawan bantu pendaftaran Perlinsos di Desa Kotaraja

 

OPSINTB.com - Kepedulian terhadap warga lanjut usia (lansia), warga sakit, dan penyandang disabilitas ditunjukkan Lalu Sukri di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Karena kondisi kesehatan dan keterbatasan fisik membuat sebagian warga tidak mampu datang langsung ke kantor desa, Lalu Sukri menggandeng wartawan untuk turun ke rumah warga dan membantu proses pendataan serta pendaftaran Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), Jumat (21/8/2026).

Pendampingan tersebut dilakukan agar warga yang memiliki keterbatasan tetap memperoleh akses pelayanan dan tidak tertinggal dalam proses pendataan calon penerima bantuan sosial.

Portal Perlinsos merupakan bagian dari transformasi digital perlindungan sosial yang bertujuan membangun data penerima bantuan sosial yang lebih akurat, sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan pengusulan bantuan sosial serta memantau proses pendataan. 

Langkah Lalu Sukri di Desa Kotaraja menjadi penting karena pelayanan tidak hanya diberikan kepada warga yang mampu datang ke kantor desa, tetapi juga menyentuh masyarakat yang secara fisik maupun kesehatan mengalami keterbatasan.

"Kalau mereka tidak bisa datang ke kantor desa karena sakit atau kondisi fisik, maka kita yang datang mendampingi. Jangan sampai warga yang membutuhkan justru tidak terdata hanya karena keterbatasan," ujarnya.

Ia menilai warga lansia dan penyandang disabilitas membutuhkan perhatian lebih dalam proses pelayanan publik, terutama ketika pemerintah sedang melakukan pendataan perlindungan sosial secara masif.

Pendampingan dilakukan dengan membantu warga menyiapkan serta memasukkan data yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Kehadiran wartawan juga diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya pendataan Perlinsos kepada masyarakat.

Untuk Informasi, Program pendataan Perlinsos di Lombok Timur sendiri mendapat perhatian karena daerah ini menjadi salah satu lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial nasional.

Pemkab Lombok Timur bahkan mengerahkan ribuan Agen Perlinsos untuk mempercepat pendataan masyarakat. Sebanyak 2.576 Agen Perlinsos dikerahkan dalam pelaksanaan pendataan penerima bantuan sosial di daerah tersebut. 

Perkembangan terbaru menunjukkan capaian pendataan sementara di Lombok Timur telah mencapai sekitar 101 ribu kepala keluarga (KK) hingga pertengahan Agustus 2026. Angka tersebut disebut menjadi capaian tertinggi secara nasional dalam pemanfaatan aplikasi Perlinsos. 

Sementara target tahap awal yang harus dicapai Lombok Timur berada di kisaran 140 ribu KK.

Dengan demikian, masih terdapat puluhan ribu keluarga yang perlu didorong untuk segera melakukan pendataan sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026.

Capaian tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat Lombok Timur dalam mengikuti transformasi digital perlindungan sosial. Namun, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat, terutama lansia, warga sakit, penyandang disabilitas, serta keluarga yang memiliki keterbatasan akses teknologi, dapat terdata.

Bupati Lombok Timur juga sebelumnya telah mendorong percepatan aktivasi Portal Perlinsos dan pembentukan satuan tugas untuk memperkuat pelaksanaan pendataan serta meningkatkan akurasi data kemiskinan dan penerima bantuan sosial.

Lalu Sukri berharap kepedulian dan pendampingan seperti yang dilakukan di Desa Kotaraja dapat terus dilakukan di tengah masyarakat.

"Intinya kita ingin membantu. Warga yang sakit, lansia, dan penyandang disabilitas jangan sampai kesulitan mendapatkan pelayanan hanya karena mereka tidak mampu datang sendiri," katanya.

Menurutnya, keberhasilan program Perlinsos bukan hanya soal jumlah warga yang sudah terdaftar, tetapi juga bagaimana masyarakat yang paling membutuhkan dapat benar-benar terjangkau oleh sistem pendataan.

Pendampingan warga secara langsung di rumah menjadi salah satu bentuk kepedulian agar transformasi digital perlindungan sosial benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan. (red)

Pemprov Sumsel studi tiru tata kelola IPR ke NTB

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melakukan studi tiru ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait penerapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Langkah ini bagian dari upaya Sumsel menyiapkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, aman, dan ramah lingkungan.

Studi tiru digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/8/2026). Rombongan Sumsel diterima Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB Abul Chair, Kepala Dinas ESDM Samsudin, serta pimpinan perangkat daerah terkait.

Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa pengalaman NTB dalam menata pertambangan rakyat penting dipelajari. Aktivitas tambang berdampak langsung pada perekonomian dan lingkungan. “Kita tidak ingin daerah yang subur ini tidak bisa diwariskan ke generasi selanjutnya,” ujarnya.

Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin menjelaskan, NTB memiliki 68 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di lima kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 16 blok sudah memiliki dokumen pengelolaan yang ditetapkan pemerintah pusat (5 di Lombok Barat, 3 di KSB, 3 di Sumbawa, 4 di Dompu, dan 1 di Bima).

Proses lanjutan mencakup dokumen reklamasi pascatambang, sosialisasi, pembagian blok, serta verifikasi koperasi pengelola. Hingga kini, 21 koperasi mengajukan IPR dan tiga di antaranya sudah ditetapkan. Target utama IPR adalah menekan ilegal mining sekaligus memberikan legalitas kepada masyarakat setempat.

Penerbitan IPR melibatkan lintas OPD, termasuk Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, DPMPTSP, DLHK, dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap lokasi diverifikasi agar tidak menimbulkan konflik lahan, kawasan hutan, atau persoalan sosial. Retribusi IPR masih menunggu regulasi pusat, sementara Perda pendelegasian kewenangan minerba sedang dibahas DPRD NTB.

Samsudin menegaskan tiga fungsi IPR: meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjadi sumber PAD untuk pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyatakan kedatangan ke NTB untuk mempelajari tata kelola pertambangan rakyat, khususnya emas. Sumsel sudah memiliki WPR yang ditetapkan pusat, namun masih menghadapi persoalan legalitas dan keselamatan kerja. “Kami mau belajar agar tambang di Sumsel bisa legal, aman, dan manfaatnya dirasakan masyarakat lokal,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kekayaan alam dikelola masyarakat setempat, bukan hanya meninggalkan kerusakan lingkungan.

Studi tiru ini diharapkan memperkuat kerja sama antardaerah dalam membangun tata kelola IPR yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga lingkungan. (red)

Tahapan Pilkades serentak di Lotim tunggu APBD perubahan

 

OPSINTB.com - Setelah Perda tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diketok, tak membuat tahapan langsung tancap gas. Pasalnya Pemkab masih menunggu keputusan anggaran perubahan yang saat ini tengah menjadi pembahasan. 

Kepala Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Hambali menegaskan, tahapan Pilkades baru sampai tahap persiapan revisi Perda dan Perbub. 

"Kita belum rapat, belum bersurat kapan waktunya kita membentuk panitia di desa-desa," kata Kadis PMD, Hambali, Kamis (20/8/2026). 

Tahapan selanjutnya bisa ditempuh jika anggaran perubahan sudah di ketok. Jadwal yang dimaksud ialah pembentukan panitia, bimbingan teknis penyususnan daftar pemilih, pembagian TPS, sampai dengan pemilihan. 

Pihaknya mengusulkan Rp 16 miliar namun disetujui hanya 14 miliar. Anggaran itu, kata dia, hampir 80 persen dihibahkan ke desa yang nantinya dikelola oleh panitia. 

"Sisanya sekitar Rp 1,9 miliar bakal dikelola oleh kabupaten," paparnya. 

Dia mengatakan, dengan rentang waktu pemilihan ini bakal dilakukan revisi jadwal. Pihaknya, akan melihat tahapan yang bisa di mepetkan atau bahkan dihilangkan. 

Pihaknya pun tidak berani mematok waktu pembentukan panitia di kabupaten mau pun desa sebelum APBD Perubahan di ketok. Selain, tahapan akan berjalan juga ada konsekwensi lain. 

"Kalau SK ditetapkan konsekwensi nya kan honor nantinya," terangnya. 

Sebelumnya Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, sempat menyinggung prihal perhelatan demokrasi di desa itu usai melantik Pj Kepala Desa, Selasa kemarin, 18 Agustus 2026. 

Menurut H Iron, pemerintah saat ini tengah merampungkan anggaran untuk kesuksesan pesta demokrasi tingkat desa itu agar bisa selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dia mengatakan, anggaran direncakan disediakan sekitar Rp 14 miliar, dan tak ada dana shering dari Pemdes. 

"Insya Allah sebelum puasa sudah clear. Puasa itu sudah ada yang terpilih," kata H Iron, kepada awak media. (kin)

Diskominfotik Loteng rangkul BSSN tepis ancaman siber

 

OPSINTB.com - Diskominfotik Loteng bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk peningkatan keamanan ruang siber. Sinergi tersebut mengemuka dalam uji petik Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengamanan Ruang Siber dalam Mendukung Keamanan Nasional di semester pertama 2025.

Kepala Diskominfotik Loteng, H Lalu Herdan menjelaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi dinasnya untuk semakin memperkuat sinergi dengan BSSN.

''Terutama dalam membangun tata kelola keamanan informasi, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi serangan siber,'' jelas Herdan di ruangannya, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi objek strategis pelaku peretasan. Oleh sebab itu, pemerintahan berbasis elektronik membutuhkan perlindungan yang memadai.

''Agar layanan publik tetap berjalan aman, andal, dan berkelanjutan,'' imbuhnya.

Kolaborasi dengan BSSN, Herdan melanjutkan, menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah.

Sinergi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Tim Tanggap Insiden Siber Pemda Loteng dalam pencegahan, deteksi, dan pemulihan ketiga terjadi peretasan.

''Selain aspek teknis penguatan keamanan siber juga membutuhkan peningkatan kesadaran seluruh perangkat daerah dalam perlindungan data, pengamanan akun secara konsisten,'' katanya.

Dengan koordinasi yang semakin kuat ini, Pemda berharap perlindungan terhadap infrastruktur digital pemerintah terus ditingkatkan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

''Kami berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan BSSN sebagai bagian dari upaya mendukung keamanan ruang siber,'' tutup Herdan. (iwn)

Bupati Iron dorong Joben jadi bagian paket wisata unggulan Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, secara resmi membuka acara Opening Joben dalam rangka pemberian tanda batas Areal Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) yang berlokasi di kawasan Resort Tetebatu dan Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Lotim dalam mengembangkan dan mengintegrasikan potensi wisata alam di daerah. 

Pemerintah daerah mendorong pengelolaan kawasan wisata dengan mengoptimalkan kemampuan daerah, termasuk melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bupati Haerul Warisin menyampaikan, rencana pengembangan kawasan wisata secara terintegrasi dengan menghubungkan sejumlah destinasi unggulan di Lombok Timur dalam satu paket perjalanan wisata.

"Saat ini saya sedang berpikir bagaimana kita memaketkan Joben dengan Tetebatu, Tetebatu dengan kawasan Ekas, dan Ekas dengan Sembalun," ucap Bupati Iron.

Jadi, jika empat titik saja yang dapat dikunjungi dalam satu hari, ditambah Pantai Pink, sebutnya, maka target kunjungan wisatawan akan tercapai. 

Menurutnya, konsep integrasi destinasi tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman wisata yang lebih beragam sekaligus meningkatkan lama kunjungan wisatawan di Lombok Timur.

H Iron menegaskan bahwa pengembangan kawasan wisata tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta kearifan lokal.

"Pembangunan fasilitas pendukung, termasuk homestay, akan diarahkan agar tidak menghilangkan kondisi alami kawasan," katanya. 

Selain pengembangan sektor pariwisata, pemerintah daerah juga melihat peluang ekonomi lain dari potensi sumber daya alam yang ada. Salah satunya adalah pengembangan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang bersumber dari mata air pegunungan di kawasan tersebut.

Pengelolaan potensi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peran BUMD.

"Kita akan selesaikan satu per satu. Fokus kita sekarang adalah memastikan paket wisata ini berjalan lancar dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk investor yang akan membangun fasilitas pendukung," bebernya

Bupati berkomitmen meningkatkan berbagai fasilitas pendukung pariwisata di kawasan tersebut. Upaya itu diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

"Dengan konsep pengembangan yang terintegrasi dan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan, kawasan Joben, Tetebatu, Ekas, Sembalun hingga Pantai Pink diharapkan dapat menjadi rangkaian destinasi unggulan yang semakin memperkuat sektor pariwisata Lombok Timur," pungkasnya. (zaa)

Tingkatkan ekonomi lokal, Tim Universitas Cordova sulap ikan gabus Desa Meraran jadi bakso premium

 

OPSINTB.com - Tim dosen dari Universitas Cordova yang diketuai oleh Lidiawati, bersama anggota Sahratullah, dan Sumarlin, melaksanakan program pemberdayaan berbasis masyarakat di Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Program yang berlangsung pada 19 Juli 2026 ini menyasar Kelompok Wanita Istri Nelayan sebagai mitra utama untuk menciptakan produk unggulan desa.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya potensi ikan gabus (Channa striata) di Danau Lebo’ Desa Meraran yang selama ini hanya dijual segar atau menjadi ikan asin tradisional dengan nilai jual rendah. Padahal, ikan gabus memiliki kandungan protein dan albumin yang sangat tinggi, yang bermanfaat bagi penyembuhan luka dan kesehatan balita. Untuk meningkatkan nilai tambah tersebut, tim pengabdian memberikan solusi berupa diversifikasi produk menjadi bakso ikan gabus yang higienis dan memiliki daya simpan lebih lama. 

Proses pemberdayaan dilakukan melalui lima tahapan sistematis, mulai dari persiapan, sosialisasi, hingga pelatihan teknis produksi dan manajemen. Masyarakat tidak hanya diajarkan cara mengolah ikan, tetapi juga didukung dengan implementasi teknologi tepat guna, seperti penggunaan mesin penggiling daging stainless steel, mesin pencetak bakso otomatis, dan teknologi pengemasan vakum (vacuum sealer).

"Kami ingin mengubah paradigma mitra dari sekadar penjual ikan mentah menjadi produsen pangan olahan premium," ujar tim pelaksana dalam laporannya. 

Hasilnya sangat signifikan, kapasitas produksi kelompok kini meningkat drastis mencapai ±5 kg per mingu atau sekitar 1500 butir bakso. Selain itu, produk "Bakso Ikan Gabus Meraran" kini memiliki desain label kemasan yang informatif dan dipasarkan secara digital melalui WhatsApp Business serta media sosial.

Foto: Kelompok Wanita Istri Nelayan Desa Meraran ubah ikan gabus jadi bakso premium.

Keberhasilan program ini juga diperkuat dengan adanya jejaring kemitraan strategis. Bakso ikan gabus tersebut telah disepakati untuk menjadi menu tambahan di Posyandu melalui kerja sama dengan BUMDes Meraran sebagai upaya pencegahan stunting di desa.

Melalui program ini, diharapkan Kelompok Istri Nelayan Desa Meraran dapat terus mandiri secara ekonomi dan menjadikan bakso ikan gabus sebagai ikon produk lokal yang berdaya saing tinggi, sejalan dengan konsep One Village One Product (OVOP). (red)