Tidak hanya masyarakat, pengusaha besar hingga konten kreator tak luput dari sensus ekonomi BPS di Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur memastikan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga seluruh pelaku usaha mulai dari skala mikro, kecil, menengah hingga usaha besar. Bahkan, profesi baru seperti konten kreator yang telah memperoleh penghasilan atau monetisasi juga masuk dalam cakupan pendataan.

Statistisi Ahli Muda sekaligus Ketua Tim Sensus BPS Lombok Timur, Saniagus Munendra menjelaskan bahwa untuk pendataan usaha besar, BPS telah lebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan karena tidak mudah mengakses perusahaan-perusahaan besar secara langsung.

"Mengingat usaha besar ini kadang-kadang hanya untuk melewati gerbangnya saja tidak diizinkan. Karena itu kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah yang mengundang, biasanya mereka lebih terbuka dan memberikan akses kepada petugas BPS," jelas Statistisi Ahli Muda sekaligus Ketua Tim Sensus BPS Lombok Timur, Saniagus Munendra, Sabtu (4/7/2026). 

Melalui kerja sama tersebut, sejumlah pelaku usaha besar telah dihadirkan oleh berbagai dinas, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan yang menghadirkan pemilik maupun manajer tambak udang. Selain itu, pelaku usaha penangkapan ikan di wilayah Pringgabaya juga telah mengikuti pendataan. 

Sementara itu, Dinas Perindustrian turut menghadirkan para pelaku usaha dalam kegiatan yang dilaksanakan dinas tersebut sehingga proses pendataan dapat diselesaikan lebih cepat.

Saniagus menargetkan sebanyak 100 usaha besar di Kabupaten Lombok Timur untuk didata dalam Sensus Ekonomi 2026. Namun jumlah tersebut masih bersifat target awal karena proses pendataan masih berlangsung hingga akhir pelaksanaan sensus.

Menurut Saniagus, klasifikasi usaha besar mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Usaha dikategorikan sebagai usaha besar apabila memiliki omzet di atas Rp 50 miliar per tahun atau memiliki modal pendirian lebih dari Rp 10 miliar.

"Yang dihadirkan oleh pemerintah daerah memang sesuai dengan kategori usaha besar. Tetapi kami tidak hanya terpaku pada usaha besar saja. Usaha menengah, usaha kecil hingga usaha mikro yang dihadirkan pemerintah daerah tetap kami lakukan pendataan," katanya.

Ia juga menegaskan tujuan utama Sensus Ekonomi adalah memiliki daftar lengkap seluruh usaha yang ada, baik usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Semua skala usaha yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Lombok Timur. 

Penentuan skalanya dilakukan setelah seluruh proses pendataan selesai. Baru diketahui mana yang masuk kategori besar, menengah maupun kategori lainnya berdasarkan omzet dan modal usaha. 

Dalam pelaksanaan sensus, pihaknya menggunakan dua metode pendataan. Pertama, pendataan dilakukan di bangunan tempat tinggal untuk usaha yang tidak memiliki lokasi usaha khusus, seperti usaha online, pedagang keliling maupun sebagian usaha pertanian. 

Kedua, pendataan dilakukan langsung di tempat usaha bagi pelaku usaha yang memiliki toko, lapak, kios maupun tempat usaha tetap lainnya.

Menariknya, profesi konten kreator juga masuk dalam cakupan Sensus Ekonomi 2026 ini apabila telah memperoleh penghasilan melalui monetisasi.

"Minimal sudah monetisasi, itu sudah termasuk usaha karena merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan, penghasilan atau keuntungan. Begitu juga usaha trader saham maupun trader kripto, semuanya termasuk kegiatan usaha sehingga masuk dalam Sensus Ekonomi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada perlakuan dan tujuan khusus terhadap profesi konten kreator. BPS mendata seluruh kegiatan ekonomi masyarakat tanpa membedakan jenis usahanya.

Selama masuk kategori usaha semua harus data. Yang tidak masuk adalah buruh, pegawai atau karyawan karena mereka hanya menerima upah dan bukan menjalankan usaha sendiri. 

Saat ini BPS belum dapat memastikan jumlah konten kreator yang telah terdata di Lombok Timur karena proses sensus masih berlangsung. Nantinya seluruh usaha akan diklasifikasikan menggunakan Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

"Setiap usaha memiliki kode KBLI. Petugas akan mengisi kode sesuai jenis usaha responden. Setelah seluruh pengolahan data selesai, nanti bisa diketahui berapa jumlah usaha pertanian, industri, pariwisata maupun konten kreator yang ada di Kabupaten Lombok Timur," tuturnya

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan keberatan apabila data miliknya dinilai tidak sesuai dengan hasil wawancara.

Tetapi kalau meminta data milik orang lain, piahknya tidak bisa memberikan lantaran wajib menjaga kerahasiaan data responden. 

Menurut pihaknya, seluruh data yang dikumpulkan hanya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat, bukan berdasarkan nama maupun alamat responden.

"Yang kami keluarkan misalnya jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur yang memiliki mobil atau jumlah penduduk yang menjadi petani. Kami tidak pernah menyebutkan identitas perorangan karena hal tersebut dilindungi oleh kode etik dan Undang-Undang Statistik. Di setiap kuesioner BPS maupun aplikasi pada telepon genggam petugas juga sudah tertulis bahwa seluruh data responden bersifat rahasia," ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Kabupaten Lombok Timur menerjunkan 139 petugas. Sebanyak 3 petugas ditugaskan khusus mendata usaha besar, sedangkan 136 petugas lainnya bertugas melakukan pendataan secara door to door.

Dari 136 petugas tersebut terdiri atas 16 pengawas lapangan dan 120 pendata lapangan. Setiap satu pengawas membina sekitar tujuh hingga delapan orang pendata lapangan.

Setiap pendata bekerja berdasarkan wilayah RT yang telah ditentukan dan tidak diperbolehkan melakukan pendataan di luar wilayah tugasnya. Beban kerja masing-masing petugas berbeda tergantung jumlah penduduk dan usaha yang ada di wilayah tersebut.

"Rata-rata satu pendata akan mendata sekitar 450 hingga 600 usaha atau keluarga selama masa pendataan yang berlangsung sekitar dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026," pungkasnya. (zaa)

Tak lagi berdasarkan kedekatan, bantuan di Lombok Barat mengacu pada Big Data

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus melakukan berbagai gebrakan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Salah satunya dengan memperkuat sistem pendataan terpadu berbasis Big Data yang terintegrasi sebagai dasar penyaluran seluruh program bantuan pemerintah.

Upaya tersebut disampaikan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), saat menghadiri penyerahan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Tahun 2026 hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Sentra Paramita Mataram. Kegiatan berlangsung di Lobby Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (3/7/2026).

Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi kepada Kemensos RI melalui Sentra Paramita Mataram atas dukungan yang terus diberikan kepada masyarakat Lombok Barat melalui program ATENSI.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati LAZ menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini tengah memperkuat sistem pendataan terpadu berbasis Big Data melalui verifikasi faktual masyarakat pada desil 1 hingga desil 3. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

"Seluruh program bantuan harus mengacu pada data yang valid sehingga tepat sasaran. Dengan Big Data yang terintegrasi, bantuan tidak lagi diberikan berdasarkan kedekatan atau praktik-praktik lama, tetapi benar-benar kepada masyarakat yang berhak menerimanya," tegasnya.

Ia menambahkan, bantuan pemerintah harus dipandang sebagai stimulus untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, bukan sebagai bentuk ketergantungan.

"Karena itu, setiap bantuan akan dibarengi dengan penguatan keterampilan dan program pemberdayaan agar para penerima mampu meningkatkan taraf hidupnya,"jelasnya

Bupati LAZ juga berharap seluruh penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan yang diterima secara optimal sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 

Menurutnya, setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga mampu menjadi lebih produktif, mandiri, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarganya. (red)

Terapi pasir di kawasan Pohgading

 

OPSINTB.com - Panas matahari sudah tak strik siang. Rasanya sudah mulai bersahabat. 

Satu dua rombongan namapak tiba di Pantai Dedalpak. Di antaranya membawa orang lanjut usia. 

Kedatang para orang tua itu, bukan untuk menikmati gunungan pasir layakanya anak muda. Tapi mereka berkunjung untuk betalet. 

Betalet bagi masyarakat Lingkar Pantai Dedalpak bukan hal baru. Aktivitas ini merupakan warisan dari orang tau terdahulu. 

Betalet merupakan cara masyarakat setempat untuk terapi. Mereka menanam badan ke dalam pasir di pantai tersebut. 

"Betalet di Pohgading sudah menjadi hal biasa. Terlebih sudah bulan puranama dari tanggal 13 hingga 17," kata Husein, Jumat (3/7/2026). 

Batelt termasuk, sudah warisan karena bisa menjadi obat bagi mereka yang mengidap penyakit struk, asam urat. Biasanya setelah beberapa kali mereka bisa sehat. 

Terapi satu ini dilakukan dengan cara melubangi pasir seukuran dada dalam posisi duduk. Disesuaikan dengan ukuran panjang kaki. 

Terapi ini dilakukan selama 1 hingga 2 jam. Usai melakukan betalet harus lari minmal 10 menit atau mandi di pantai. Tujuannya untuk meregangkan kembali urat dan persendian. 

Pasir di areal tersebut bisa menjadi terapi karena kandungan besi hingga 65 persen. Di wilayah ini disebut memiliki muatan tertinggi dibadingkan daerah sekitarnya. 

"Kandungan besi ini mulai dk wayh Ijobalit, Pohgading, hingga Sambalia. kandungan 65 persen itu diketahui tahun 2005 dari hasil kajian amdal," celetuk Badri salah seorang warga Pohgading Timur. (kin)

Kota Bima alami inflasi cukup tinggi, kenaikan harga tiket pesawat salah satu pemicu

 

OPSINTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, Jumat (3/7/2026). 

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, pimpinan BUMN, serta seluruh anggota TPID Kota Bima.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Bima sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor TPID tingkat Provinsi NTB. 

Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Feri mengungkapkan, saat ini Kota Bima menjadi salah satu daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di Provinsi NTB.

Meski demikian, Pemerintah Kota Bima bersama TPID terus melakukan berbagai upaya pengendalian, di antaranya melalui operasi pasar murah secara rutin, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar, serta pemantauan harga kebutuhan pokok.

Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah faktor penyumbang inflasi yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, salah satunya kenaikan harga tiket pesawat. 

Karena itu, ia berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi Pemerintah Kota Bima atas penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut. 

Ia menegaskan, Rakor TPID merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.

Menurutnya, kenaikan inflasi tidak hanya terjadi di Kota Bima, tetapi juga dialami sejumlah kabupaten/kota di Pulau Lombok. Meski demikian, secara bertahap angka inflasi mulai menunjukkan tren penurunan berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak.

Wagub menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik, tetapi juga harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya harga di lapangan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Di akhir arahannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh anggota TPID untuk terus memperkuat kolaborasi dalam merumuskan langkah-langkah konkret guna menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan daya beli masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (red)

150 anak yatim di Lombok Tengah dapat santunan dari komunitas moge GROG

 

OPSINTB.com - Raungan puluhan motor gede atau moge memecah halaman Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) pada Jumat (3/7/2026). Rombongan moge Road Glide Owner Grup (GROG) yang datang bukan untuk pamer, tapi untuk menyerahkan santunan ke 150 anak yatim.

Ketua GROG, M Rudy Sarifuddin menyatakan, kedatangan GROG untuk memberikan santunan adalah bagian dari rangkaian touring. Namun, berbeda dengan touring-touring sebelumnya, yang di mana kegiatan sosial dilakukan di akhir touring, tapi kali ini dilakukan di awal.

‘’Biasanya kami bagi-bagi di akhir, pas mau pulang. Kali ini kami balik. Kegiatan sosial dulu, baru touringnya, dengan berbagai bersama anak-anak yatim,’’ kata Rudy.

Rudy yang juga seorang perwira tinggi kepolisian tersebut berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim. ‘’Semoga bantuan ini bermanfaat dan mereka senang,’’ ujarnya.

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri yang menyambut kedatangan GROG mengapresiasi rombongan yang telah memilih Loteng sebagai lokasi touring dan kegiatan sosial.

Menurut Pathul, kepedulian GROG adalah contoh bahwa hobi dapat berjalan beriringan dengan aksi kemanusiaan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

‘’Terimakasih atas kepedulian GROG terhadap anak-anak yatim di Loteng. Semoga kegiatan ini berkah dan berlanjut,’’ katanya.

Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, kesempatan itu dimanfaatkan Pathul untuk memaparkan potensi wisata di Loteng, yang bisa dijadikan tujuan touring. Ia mengajak anggota GROG menikmati keindahan wisata alam, seperti wilayah utara Loteng dengan air terjunnya yang eksotis, dan pesona wilayah selatan dengan hamparan pantai pasir putih.

‘’Semoga touring ini tetap bermanfaat untuk masyarakat,’’ harap Pathul. (wan)

Baznas Lombok Timur bidik TNI dan Polri sebagai sumber penghimpunan zakat, infak, dan sedekah

 

OPSINTB.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur terus memperluas sumber penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Selain menyasar berbagai lembaga pemerintah, nonpemerintah, BUMD, dan kalangan pengusaha, Baznas kini membidik personel TNI dan Polri untuk menjadi muzaki.

Langkah tersebut merupakan salah satu menjalankan kewajiban agama, serta perintah Allah melalui Al-Qur'an, juga perintah Presiden.

"Alhamdulillah, ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam rangka membangun sumber-sumber ZIS di seluruh wilayah Lombok Timur dan seluruh masyarakat Lombok Timur, baik itu lembaga pemerintah, nonpemerintah, BUMD maupun para pengusaha," ucap Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, secara khusus kepada institusi TNI dan Polri, Baznas Lombok Timur telah melayangkan surat. Menurutnya, kedua institusi tersebut telah memberikan respons positif terhadap ajakan yang disampaikan.

Sebelumnya kata dia, pada pejabat lama juga pihaknya sudah melakukan sosialisasi. Dari dua institusi ini, menurutnya sangat menerima dan mendukung program itu. 

Muhammad Kamli mengatakan dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi bersama dalam membantu pemerintah menjalankan program sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan.

Ia menegaskan bahwa kewajiban zakat, infak, dan sedekah bukan merupakan perintah Bupati maupun lembaga, melainkan perintah agama.

"Kewajiban zakat, infak, dan sedekah itu bukan merupakan perintah bapak bupati, bukan perintah lembaga, tetapi sudah perintah agama, perintah Allah melalui Al-Qur'an, perintah presiden, agar seluruh ASN yang berdomisili di Kabupaten Lombok Timur menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga Baznas sesuai dengan surat edaran yang sudah kita sampaikan kepada semua lembaga," jelasnya.

Menurutnya, Baznas juga telah menyampaikan motivasi kepada Kapolres dan Dandim agar program pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan TNI dan Polri dapat segera diwujudkan.

"Insya Allah, kalau ini bisa kita laksanakan akan memberikan nilai dan manfaat yang sangat luar biasa. Lewat kegiatan zakat, infak, dan sedekah serta UPZ di lembaga itu, nantinya pihak kepolisian maupun TNI bisa melaksanakan kegiatan sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, pdan pkeagamaan secara berkala," lterangnya. 

Selain TNI dan Polri kata Kamli, Baznas Lombok Timur juga terus melakukan sosialisasi kepada DPRD Lombok Timur.

"Alhamdulillah, sudah tiga kali kbermusyawarah dan tinggal satu kali lagi menunggu diundang audiensi oleh Ketua DPR dan seluruh jajaran pimpinan fraksi untuk sama-sama duduk bermusyawarah dan bermufakat agar semua masyarakat Lombok Timur yang memenuhi persyaratan untuk berzakat serta yang terpanggil melaksanakan infak dan sedekah dapat merealisasikannya," tutupnya. (zaa)