Berdamai tapi berujung gaduh, TIDAR NTB desak Badan Kehormatan DPD RI usut dugaan intimidasi Arya Wedakarna

 

OPSINTB.com - Belakangan publik dibuat geram atas mediasi antara Hilda, seorang warga Lombok, dengan pemilik Sintya Tailor, Ni Made Tiadnyani alias Bu Sintya.

Kendati kedua belah pihak sudah berdamai, justru muncul dugaan tindakan rasis yang dilakukan oleh seorang warga setempat yang kini menjabat sebagai anggota DPD RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, yang akrab disapa Arya Wedakarna.

Dugaan itu mendapat tanggapan setelah potongan video yang viral di jagat media. Arya Wedakarna diduga mengancam wanita asal Lombok, Hilda.

Dalam video yang beredar, anggota DPD RI Arya menyela penjelasan Hilda. Senator asal Bali itu seolah membusungkan dada dan diduga menekan mental warga asal Lombok tersebut.

Dalam video itu, Hilda menjelaskan bahwa dirinya mengunggah kejadian tersebut ke akun miliknya karena emosi akibat bahasa yang dilontarkan oleh pemilik tailor yang menurutnya tidak bisa diterima.

Penjelasannya pun disela oleh senator asal Bali itu. Dia membusungkan dada dan menekan mental perempuan yang berasal dari Lombok tersebut.

“Ini mumpung saya juga pengawas undang-undang perpajakan, nanti saya bisa mintakan CSR sesuai Undang-Undang Nomor 40,” ujar Arya.

“Misalkan ditutup nih, kamu mau tanggung jawab enggak? Ayo ngomong dong di depan kami. Puas kamu?” ucap Arya.

“Keluarga punya hak melaporkan kamu dengan UU ITE,” terangnya.

Lontaran kata-kata ini yang banyak pihak sayangkan keluar dari senator tersebut. Salah satunya adalah Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Nusa Tenggara Barat, Muhammad Alfian.

Menurut Alfian, mediasi sejatinya merupakan proses untuk menemukan solusi win-win tanpa unsur intimidasi atau ancaman.

“Cara mediasinya sudah tidak benar dan tidak paham SOP menjadi mediator,” kata Alfian.

Oleh karena itu, dirinya berharap ini menjadi atensi di kalangan senator dan Badan Kehormatan DPD RI agar bisa diinvestigasi lebih dalam.

“Dan untuk masyarakat, saya berharap jangan terprovokasi dan tetap tenang. Jaga diri agar tidak semakin menambah kegaduhan di ruang publik, lebih-lebih di media sosial,” harapnya. (kin)

Jelang hari kemerdekaan, Bupati Iron serahkan kesejahteraan kepada guru ngaji, marbot, RT, dan kadus

 

OPSINTB.com - Menjelang peranyaan HUT ke 81 Republik Indonesia, Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menyerahkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap kepada para guru ngaji, marbot masjid, ketua RT dan kepala lingkungan. 

Hal ini menandakan bahwa, masyarakat merdeka atas kesejahteraan yang dapatkan dari pemerintah daerah berupa bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Namun dalam tahap awal ini masih sebagian diberikan yaitu menyasar di 14 kecamatan, namun 7 kecamatan menunggu giliran. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Ballroom kantor Bupati, Jumat (14/8/2026).

"karena jumlah penerima terlalu banyak,terutama marbot masjid, maka penerima dilakukan secara step by step," ucap Iron panggilan akrab Haerul Warisin.

Menurutnya, tugas guru ngaji, marbot, RT dan Kadus sangat berat. Mereka bertugas membangun pemerintahan, menjaga ketertiban lingkungan, sekaligus memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi.

"Mereka ini mengabdi kepada masyarakat. Tanpa ada gaji maupun dana pensiun. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang menanggung anak istrinya," tegasnya.

Karena itu, Pemkab Lotim memasukkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk jaga-jaga. 

"Kita ini untuk berjaga-jaga. Kalau sakit ada BPJS yang biayai. Kalau diambil oleh Allah, ahli warisnya dapat santunan. Bayangkan sedihnya kalau seorang meninggal dunia, anak dan istri tidak dapat apa-apa. Ini juga untuk bekal mereka," lanjutnya.

lebih lanjut Bupati Iron,mengatakan program ini tidak hanya diberikan kepada para guru ngaji dan marbot, tetapi juga komunitas lainnya, dan Pemkab sudah menganggarkan.

"Ini bentuk perhatian. Kalau masyarakat Lotim mampu berpartisipasi, mari jadi peserta mandiri juga. Target kita Lotim jadi kabupaten terbanyak masyarakatnya masuk BPJS Ketenagakerjaan," harapnya.

Pada kesempatan itu Bupati juga meminta masyarakat segera mendaftar diri pada aplikasi Perlinsos yang sedang dilakukan Pemda. Dirinya telah meminta camat dan kepala desa menggerakkan seluruh warga agar datang ke kantor desa untuk mendaftarkan diri.

"Sangat rugi kalau tidak terdaftar. Dan jangan salahkan pemerintah. Data inilah yang menentukan apakah masyarakat dapat bantuan atau tidak. Selama ini ada yang seharusnya dapat bantuan tapi karena RT dan Kadus tidak beritahu dan tidak terdaftar, maka namanya tidak ada," ujarnya.

Sementara itu Ketua BAZNAS Lombok Timur, H Muhammad Kamli mengatakan, tahap pertama jumlah kuota untuk terdaftar di BPJS ketenagakerjaan sebanyak 1.087 orang yang tersebar di 14 kecamatan, dengan rinciannya: 664 guru ngaji tradisional, 112 marbot masjid, 55 kepala lingkungan, dan 281 ketua RT.

"Insya Allah tinggal 7 kecamatan lagi masih dalam proses validasi data. Yang jelas semua kecamatan menjadi sasaran program pembayaran jaminan perlindungan sosial terhadap masyarakat kita yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat," kata Kamli.

Sebelumnya bebernya pihaknya telah memberikan jaminan sosial kepada 1.200 orang guru madrasah honor murni dengan masa kerja 10 sampai 35 tahun. 

"Pembayaran sudah dilaksanakan, " Jelasnya. Seraya berharap apa yang telah dilakukan ini, akan membawa manfaat bagi para penerima. (zaa)

Anggaran Pilkades di Lotim masih ngambang

 

OPSINTB.com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur dijadwalkan 27 Januari 2027 mendatang. Berbagai persiapan menyambut pesta demokrasi desa itu pun telah dipersiapkan, termasuk peraturan darah baru saja disahkan. 

Namun dari berbagai persiapan itu, satu yang masih jadi soal yakni prihal anggaran. 

Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Abdul Halid mengatakan, pihaknya bersama eksekutif dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Lotim, menyepakati hari pencoblosan yakni tanggal 27 Januari 2027. Kepastian itu diputuskan saat masih pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pilkades. 

"Selain jadwal, DPRD juga masih membahas skema pembiayaan Pilkades," kata Abdul Halid, Jumat (14/8/2026). 

Menurutnya, terdapat dua kemungkinan sumber anggaran, yakni melalui APBD induk dan APBD perubahan.

Sebagian anggaran, lanjutnya, untuk pelaksanaan pencoblosan telah dipersiapkan dalam APBD induk. Sementara kebutuhan anggaran lainnya dapat dialokasikan melalui APBD perubahan.

"Mengenai besaran anggaran serta pola pembiayaan yang akan dibebankan kepada pemerintah daerah maupun desa, DPRD masih menunggu formulasi dari pihak eksekutif," terangnya. 

Halid menyebut perda sebelumnya memang mengamanatkan adanya pola sharing pembiayaan. Namun, penerapannya tetap akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan masing-masing desa.

Bisa jadi semua akan ditanggung pemerintah daerah. Tapi, dapat juga melalui polas sharing bagi desa-desa yang punya kemampuan. 

Ia menambahkan, formulasi pembiayaan tersebut saat ini sedang dirancang oleh eksekutif. DPRD nantinya akan melihat kembali angka yang disiapkan, terutama dengan mempertimbangkan kondisi efisiensi anggaran.

"Nanti dilihat sesuai dengan kemampuan daerah," ujarnya.

Terkait tahapan Pilkades, Abdul Halid mengatakan proses persiapan sudah mulai dilakukan. Pembentukan panitia serta tahapan teknis lainnya akan menjadi kewenangan pihak eksekutif.

"Yang jelas kami di eksekutif sudah memberikan catatan bahwa pelaksanaan Pilkades itu pencoblosan tanggal 27 Januari 2027. Terkait teknis mulai dari pembentukan panitia, penetapan DPT dan seterusnya, kita serahkan kepada panitia eksekutif," pungkasnya.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam pembahasan Peda Pilkades ialah ketentuan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa. 

Keputusan yang diambil PPPK tidak harus mengundurkan diri ketika mendaftar sebagai calon kepala desa.

Pengunduran diri dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang Pilkades. Keputusan ini diambil, agar ada pemerataan kebijakan dengan PNS. 

"Sementara untuk perangkat desa beda lagi. Karena perangkat desa bukan berstatus PPPK. Jika terpilih sebagai kepala desa, yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan terkait statusnya sebagai perangkat des," ucapnya. (kin)

Jembatan Armco Desa Aik Bual diresmikan, aktivitas masyarakat kini lancar

 

OPSINTB.com - Jembatan Armco di Dusun Ramus, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng) menjadi salah satu jembatan yang diresmikan secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Jembatan ini merupakan jembatan vital penghubung Desa Aik Bual dan Waja Geseng.

Setahun silam, jembatan ini putus. Tak mampu menahan matrial banjir yang datang dari hulu sungai. Karena vitalnya jembatan ini, masyarakat saat itu secara swadaya menggantikannya dengan jembatan dari bambu.

''Setelah terputus, dulu kami bangun swadaya bersama masyarakat,'' tutur Hairul Anam, Pokdarwis Desa Aik Bual di lokasi, Kamis (13/8/2026).

Anam menjelaskan, jembatan dari bambu itu tak dapat mendukung aktivitas masyarakat secara penuh. Pedagang, anak sekolah, dan mobil pengantar MBG harus memutar ke arah yang lebih jauh.

''Sekarang anak-anak kami dapat menerima MBG dengan lancar. Terimakasih Pak Presiden. Ini kado kami di HUT RI ke-81,'' jelas pria berbadan kurus itu.

Dandim 1620/Loteng, Letkol Arh Muhammad Arifin mengatakan, selain jembatan Armco, dua jembatan lain juga dalam tahap pengerjaan. Keduanya berlokasi di Desa Teduh, Praya Barat Daya dan Desa Batunyala, Praya Tengah. Selain jembatan, pihaknya juga membangun 17 titik air, yang tersebar di Kecamatan Pujut dan Praya Timur.

''Jadi ini memang program dari pemerintah dengan slogan ''Jembatan Merah Putih Presisi''. Jembatan ini sudah secara resmi diresmikan dan bisa digunakan secara luas oleh masyarakat yang berada di sekitar kedua desa ini,'' kata Arifin.

Ia meyakinkan, jembatan yang dibangun personel TNI ini memiliki konstruksi yang kuat, karena melibatkan orang yang handal dari Dinas PUPR setempat, dan konsultan yang hebat.

Adapun dipilihnya jembatan ini adalah karena prioritas. Pertimbangannya karena tingginya aktivitas masyarakat kedua desa. Sehingga pihak Kodim melakukan asesmen yang kemudian diteruskan ke pusat.

''Kami juga pertimbangkan terkait penerima manfaat. Dan alhamdulilah ditentukanlah jembatan ini untuk dibangun,'' ujarnya.

Asisten II Setda Loteng, H Lalu Muliawan menyampaikan, jembatan ini telah sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk kualitas pun, kata dia, tak perlu diragukan lagi karena dibangun dengan sangat baik.

''Pemda berharap masyarakat bisa menjaga, merawat, dan menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama,'' papar Muliawan.

Untuk penambahan jembatan serupa, Pemda akan berkoordinasi dengan Kodim 1620/Loteng, dan direncanakan dalam kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). (wan)

Dugaan pungli di Pelabuhan Kayangan, Gampar minta APH usut tuntas

 

OPSINTB.com - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Rasuah (GAMPAR), datangi Mapolres Lombok Timur. Aksi tersebut berkaitan dengan dugaan pungutan liar (Pungli) di Pelabuhan Kayangan.

Korlap aksi Gempar, Junaidi mengatakan, kegiatan pungli tersebut sudah berlangsung lama. Setiap sopir yang masuk, dimintai sejumlah uang oleh oknum salah satu koperasi suwasta di Lotim. 

"Kami merasa resah atas apa yang dialami para sopir yang beraktivitas di pelabuhan kayangan, karena mendzolimi hak para sopir," ujar Juned, dalam orasinya di depan Mapolres Lombok Timur, Kamis (13/8/2026). 

Juned menduga, keberadaan Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) yang bertugas di lokasi itu terkesan lalai dalam menjalankan tugasn. Dia menyangkan KP3 tak mengetahui kegiatan dugaan pungli di Pelabuhan Kayangan itu. 

Dia mejelaskan, aksi itu digelar berangkat dari hasil kajian dan investigasi yang tidak sebenatar. Menggali dari para sopir yang melewati pelabuhan. 

Sopir, imbuhnua, merasa dirugikan akibat dimintai sejumlah uang padahal diloket tiket gerbang masuk pelabuha sdh melakukan transaksi pembayaran. Lantaran itu Gampar, kata dia, menuntut agar APH mngusut tuntas kegiatan yang melanggar hukum tersebut.

"Ini kan aneh, kami mendapat informasi ASDP saja tidak tahu kegiatan dugaan pungutan liar itu, padahal itu terjadi diwilayah mereka," terangnya.

APH khususnya KP3 Kayangan yang bertugas dipelabuhan, kata dia, jangan tutup mata atas segala dugaan tindakan melawan hukum yang secara nyata dipertontonkan. Dia meminta aparat usut sampai tuntas dugaan kasus tersebut. 

"Bila perlu tangkap dan penjarakan oknum-oknum itu melakukan dugaan tindakan melawan hukum didepan mata," tegasnya. 

Salah seorang sopir yang enggan disebutkan identitasnya mengaku telah beberapa kali diminta membayar saat beroperasi di kawasan Pelabuhan Kayangan. Padahal, dirinya tidak pernah terdaftar sebagai anggota koperasi.

"Kami bukan anggota koperasi, tetapi tetap diminta membayar. Yang kami pertanyakan, apa dasar pungutan itu kepada kami," 

Dia mengaku selama ini memilih memenuhi permintaan tersebut agar aktivitas transportasi tidak terganggu. Namun, mereka berharap ada kejelasan mengenai dasar penerapan pungutan terhadap pengendara yang bukan anggota koperasi.

Keresahan para pengendara itu mencuat setelah beredarnya surat himbauan Koperasi Jasa Transportasi Tiga Berlian Kayangan yang memuat besaran kontribusi Rp 200 ribu untuk bus besar atau medium dan Rp 100 ribu untuk kendaraan jenis Hiace maupun Elf. (kin)

CKG di Lotim mencapai 46 persen, tertinggi di NTB

 

OPSINTB.com - Pemerintah terus gencar galakan program cek kesehatan gratis (CKG) bagi masyarakat. Pemeriksaan untuk dilakukan untuk deteksi dini resiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, hingga gangguan kesehatan lainnya yang kerap terlambat diketahui masyarakat.

Melalui pemeriksaan gratis, masyarakat dapat segera mengetahui kondisi kesehatannya dan mendapatkan tindak lanjut apabila ditemukan risiko penyakit tertentu.

Untuk memperluas cakupan pelayanan, Dinas Kesehatan tidak hanya mengandalkan pelayanan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Strategi jemput bola dilakukan agar layanan kesehatan bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau yang selama ini jarang melakukan pemeriksaan kesehatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Timur, Syaiful Idris, mengatakan capaian cek kesehatan gratis telah mencapai 46 persen dari jumlah penduduk. Jumlah itu menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi di NTB. 

"Target kita sekitar 60 persen. Dibandingkan tahun kemarin dengan periode yang sama, target tahun ini memang meningkat," ujar Syaiful Idris, Kamis (13/8/2026). 

Menurut Syaiful, pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pemeriksaan kesehatan gratis kini tidak hanya dilakukan melalui posyandu. 

"Tetapi juga melibatkan kecamatan, desa, lembaga pemerintahan, hingga sejumlah institusi lainnya," ucapnya. (zaa)