Wagub NTB: Koperasi Merah Putih harus hidup, bukan sekadar berdiri

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan menekankan kesiapan sumber daya manusia (SDM), permodalan, dan operasionalisasi usaha agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Dari 1.166 unit yang ditargetkan di NTB, sebanyak 484 unit telah memasuki tahap konstruksi, 214 di antaranya rampung, sementara 119 unit mulai beroperasi.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Pembangunan Gerai KDKMP Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 di Hotel Lombok Astori, Senin (26/10/2026).

Menurut Wagub, keberhasilan program KDKMP tidak semata-mata diukur dari jumlah bangunan yang selesai, tetapi dari kemampuan koperasi menjalankan usaha secara produktif, mengelola modal secara berkelanjutan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sukses itu bukan sekadar kita membangun atau menunjukkan kemegahan bangunan koperasi. Setelah bangunan berdiri, harus tersedia SDM yang mampu bekerja. Kemudian, permodalan yang diberikan harus terus berjalan, berputar, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, percepatan pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan penyiapan pengelola yang kompeten dan penyelesaian kendala teknis di lapangan. Wagub juga meminta seluruh tingkatan pemerintahan memperkuat koordinasi agar hambatan yang dihadapi kabupaten/kota dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Jangan mempersulit komunikasi yang dilakukan kabupaten/kota kepada provinsi. Begitu juga tugas provinsi, apa yang menjadi harapan dan keinginan kabupaten/kota disampaikan lagi kepada kementerian dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan, menjelaskan bahwa dari 1.166 target KDKMP, sebanyak 484 unit telah memasuki tahap konstruksi dan 214 unit telah menyelesaikan pembangunan. Sementara itu, 102 unit telah menuntaskan proses verifikasi dan validasi.

Ia menyebut NTB termasuk dalam 10 provinsi yang hasil verifikasi dan validasi KDKMP-nya telah masuk ke Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Hasil tersebut menjadi salah satu dokumen rujukan dalam reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang selanjutnya berkaitan dengan proses pembayaran oleh PT Agrinas dan Kementerian Koperasi kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Di sisi lain, Pemprov NTB menyiapkan penguatan kapasitas pengelola sebagai bagian dari percepatan operasionalisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi 850 bendahara KDKMP dijadwalkan mulai 9 November 2026 untuk meningkatkan kecakapan pengelolaan keuangan dan mendukung tata kelola koperasi yang lebih profesional.

Adanya 119 KDKMP yang telah memulai aktivitas operasional, meskipun pembangunan fisik gerainya belum seluruhnya rampung, menunjukkan bahwa operasionalisasi dapat mulai berjalan seiring penyelesaian infrastruktur. Tahap berikutnya adalah memastikan aktivitas usaha tersebut dikelola secara tertib, memiliki perencanaan yang jelas, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari itu juga membahas sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan KDKMP, strategi percepatan operasionalisasi unit usaha, serta peran manajer koperasi yang ditunjuk PT Agrinas. Kegiatan diikuti 50 peserta secara luring dan 204 peserta secara daring.

Bagi Pemprov NTB, percepatan pembangunan KDKMP harus diikuti langkah konkret untuk menyiapkan pengelola, memastikan tata kelola yang baik, dan mengurai hambatan lintas pemerintahan. Sebab, keberhasilan Koperasi Merah Putih bukan ketika gerainya sekadar berdiri, melainkan ketika koperasi mampu menjalankan usaha, menggerakkan perputaran modal, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (red)

Tembus 500 ton per hari, penanganan sampah di Loteng jauh dari separuh

 

OPSINTB.com - Sampah memang bukan urusan sepele. Menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), volume sampah dari hari ke hari terus meningkat. Mencapai 500 ton. Dengan tingkat keberhasilan penanganan mencapai 80-90 ton per hari. Jauh dari separuhnya.

Kepala DLH Loteng, Lalu Sarkin Junaidi, mengungkap catatan tersebut berdasarkan rata-rata jumlah penduduk Loteng. Sebagai contoh: satu penduduk menghasilkan 1,5 kilogram sampah per hari. Kemudian dikali 1,1 juta jiwa jumlah penduduk Loteng.

''Ada istilahnya ''timbulan sampah'' dihitung berdasarkan rata-rata; misalkan per orang itu 1,5 kilogram per hari, dikalikan dengan jumlah penduduk. Itu sekitar 500 sekian ton per hari,'' kata Sarkin pada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Kata dia, perlu tenaga ekstra untuk menangani sampah. Selain itu, terbatasnya jumlah armada menjadi salah satu kendala. ''Jadi, perlu bantuan dari desa, dari perusahaan, dan sebagainya,'' tambahnya.

Sarkin juga menyebut, menumpuknya sampah karena kurangnya kesadaran masyarakat. Padahal, desa/kelurahan telah memfasilitasi dengan mengerahkan armada, yang kini hampir merata di seluruh desa.

''Masyarakat mau gampangnya, mau enaknya sendiri. Jadi, kalau sudah bersih rumah, terserah. Dia buang sampah di jalan, di kali,'' sebut Sarkin.

Maka solusi paling sederhana, menurut dia, masyarakat diharapkan kembali menghidupkan kearifan lokal, seperti nenek moyang dahulu. Dengan menggali lubang di pekarangan rumah, kemudian membuang sampah di lubang tersebut.

''Nanti bisa jadi kompos dan bisa dimanfaatkan untuk tanam cabai, tomat, dan lain-lain,'' terangnya.

Kendati demikian, ia menyatakan kondisi ini belum masuk kondisi ''darurat''. Yang jelas, kata dia, di tengah meningkatnya volume sampah, kesadaran masyarakat justru berkurang.

''Ini yang perlu bantuan teman-teman, menghimbau agar tidak buang sampah sembarangan,'' papar Sarkin.

Kepala Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, H Ahmad Nusilah, mengatakan sejak adanya pemangkasan dana desa,  penanganan sampah menjadi lebih berat karena minimnya dana. Sebelum DD dipangkas, desa dapat melakukan pengangkutan secara masif.

''Tapi, saat sekarang ini diambil pusat sampai tersisa Rp 300 juta, jadi berat melakukan pembuangan ke TPA,'' ujarnya. (iwn)

Memasuki tahap verifikasi balon kades, Kak Ofik warning sejumlah poin

 

OPSINTB.com - Verifikasi dokumen persyaratan bakal calon kepala desa dijadwalkan 28 Oktober 2026 atau setelah masa pendaftaran ditutup yakni 27 Oktober 2026. Untuk memastikan semua bisa berjalan sesuai dengan tahapan, panitia Pilkades Serentak Kabupaten Lombok Timur gelar rapat koordinasi secara daring untuk membahas proses verifikasi dokumen persyaratan bakal calon kepala desa. 

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, H Muhammad Juaini Taofik, bersama sejumlah unsur terkait, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Hukum, panitia pemilihan kepala desa di 157 desa, serta panitia pengawas tingkat kecamatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kak Ofik panggilan karib Sekda, menegaskan bahwa verifikasi merupakan kewenangan panitia pemilihan tingkat desa. Hasilnya, kata dia, wajib disampaikan secara transparan kepada para bakal calon.

"Bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat diberikan kesempatan memperoleh penjelasan melalui mekanisme klarifikasi, sehingga bakal calon maupun tim pendukung dapat mengetahui secara jelas alasan dokumen atau persyaratan yang diajukan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)," kata Kak Ofik selaku Ketua Panitia Kabupaten Lombok Timur pada Pilkades Serentak tahun 2027, Selasa (27/10/2026).

Beberapa persoalan menjadi perhatian dalam rapat tersebut, antara lain dukungan KTP yang berasal dari unsur ASN, baik PNS maupun PPPK, perangkat desa, BPD, serta panitia pemilihan desa. 

Berdasarkan hasil konsultasi, kata dia, dukungan KTP dari unsur-unsur tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan sebagai dukungan bakal calon. 

Hal ini berkaitan dengan prinsip netralitas yang harus dijaga oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk tidak berpihak dalam proses pemilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Selanjutnya, rapat membahas mekanisme perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa. Perbaikan masih dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. 

"Kesempatan klarifikasi dapat diberikan terhadap dokumen pendukung yang telah dilampirkan tetapi masih belum lengkap atau belum sempurna," ujarnya. 

Hal tersebut berbeda dengan dokumen atau persyaratan yang sama sekali tidak ada maupun persyaratan yang secara tegas diwajibkan oleh aturan.

Selanjutnya, persoalan pembuktian ijazah pendidikan bakal calon kepala desa juga tak lepas menjadi perhatian. Syarat minimal pendidikan calon kepala desa adalah tamat SMP atau sederajat. 

Seluruh dokumen administrasi yang diterbitkan panitia harus didasarkan pada tingkat pendidikan yang dapat dibuktikan secara sah. 

Penegasan tersebut sekaligus mengingatkan panitia agar tidak mengganti persyaratan yang telah diatur secara tegas dalam peraturan daerah maupun Peraturan Bupati dengan dokumen lain yang tidak diperbolehkan oleh regulasi.

Sekda meminta panitia pemilihan kepala desa untuk terus membangun komunikasi dan tidak ragu berkonsultasi apabila menemukan persoalan teknis maupun administrasi selama proses verifikasi. 

Konsultasi dapat dilakukan dengan sesama panitia pilkades di tingkat kecamatan, panitia pengawas kecamatan, maupun panitia tingkat kabupaten. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Ia juga mengingatkan, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan melalui mekanisme pleno, bukan hanya berdasarkan keputusan ketua panitia secara pribadi.

Prinsip imparsialitas atau ketidakberpihakan menjadi hal mendasar yang harus dijaga oleh seluruh panitia. Apabila terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan, panitia harus mengambil keputusan berdasarkan regulasi, tanpa membedakan bakal calon berdasarkan jumlah massa, dukungan politik, maupun faktor lain. 

"Panitia pemilihan kepala desa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi, memberikan ruang klarifikasi secara proporsional, serta menjalankan setiap tahapan pilkades secara transparan, objektif, dan berintegritas," terang Kak Ofik. (red)

Pemda Loteng gelontorkan Rp 58,6 miliar untuk perbaiki 15 ruas jalan

 

OPSINTB.com - Kritik masyarakat kepada Pemda Lombok Tengah (Loteng) terkait jalan telah ditanggapi. Pemda telah menganggarkan Rp 58,6 miliar untuk menggarap 15 ruas jalan. Terutama menuntaskan jalan-jalan perbatasan dengan kabupaten lain yang selama ini dikeluhkan warga.

''Rencana kita sih sampai dua bulan pelaksanaannya,'' kata Sekretaris Dinas PUPR Loteng, Sarjan dikonfirmasi Selasa (27/10/2026).

Kata Sarjan, permintaan masyarakat soal perbaikan jalan adalah yang terbanyak. Sehingga, perbaikan ini adalah respons dari Pemda terkait persoalan tersebut.

''Permintaan yang banyak saat ini soal jalan. Ini salah satu respons dari Pemda Loteng-lah untuk menjawab persoalan jalan,'' imbuhnya.

Sarjan menjelaskan, anggaran diambil dari APBD murni, dan telah melalui proses pembahasan pada APBD perubahan. Ia telah meminta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk mempercepat proses tender.

Selain itu, Sarjan meminta masyarakat mendukung serta mendoakan agar pelaksanaan berjalan dengan baik.

''Doakan ya supaya lancar, karena dibutuhkan juga oleh masyarakat, dan kinerja kita juga bisa bertambah,'' ujarnya.

Ia menambahkan, perbaikan nanti tergantung kondisi jalan. Ada yang dikerjakan berdasarkan tingkat kerusakan, aspal penuh, dan lain sebagainya. ''Pokoknya kita pilih tipe penanganan yang cepat. Soalnya kalau lambat, takutnya nanti tidak sesuai waktunya,'' Sarjan menambahkan.

Sementara, berdasarkan data Bagian PBJ, sebanyak 112 perusahaan konstruksi telah mendaftar untuk perbaikan 15 ruas jalan yang ditender. ''Pokja telah merampungkan evaluasi terhadap seluruh peserta pendaftar (perusahaan,red),'' terang Kepala Bagian PBJ, Edi Johanes.

Berikut daftar ruas jalan yang masuk rencana perbaikan: Medas-Sintung, Ganti-Janapria, Waker-Bunklotok, Mujur-Teruwai, Pengadang-Braim, Penujak-Mangkung, Piang-Bunmas, Rambitan-Kedaron, Beson-Kerembong, Tandek-Sukarar, Olor Agung-Enjak, Beleke-Lengkok Buak, Gerunung-Kwang Rundun, Repok Bijang-Peseng, dan Kawo-Teruwai. (iwn)

Abdul Gafur resmi daftar sebagai bakal calon Kades Kalijaga Baru, janji tuntaskan persoalan air bersih dan sampah

 

OPSINTB.com - Abdul Gafur, resmi mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa Kalaijaga Baru, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Bajang Gafur, daftar sekira pukul 09.00 Wita dikawal puluhan warga. 

Bajang Gafur maju tak hanya berniat menjadi penggembira, namun telah melalui perenungan lama. Sejumlah persoalan disebutnya harus segera diatasi. 

"Yang pertama yakni kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting kemajuan Desa Kalijaga Baru. Ini titik poin kami berani mencalonkan diri kadi kepala desa," ucapnya kepada opsintbcom, Senin (26/10/2026). 

Pencalonannya itu, terangnya, telah melalui pertimbangan yang matang dan rasional. Di lain sisi, dirinya melihat perkembangan desa itu tak memiliki progres yang signifikan. 

Sebagai pemuda, tegasnya, membuatnya resah. Sebagai bentuk tanggung jawab itulah dirinya memantapkan diri seabagai calon pada Pilkades Kalijaga Baru. 

Dia meyakini, dengan pengalaman dan jejaring yang dimilkinya mampu melakukan percepatan pembangunan bagi tanah kelahirannya itu. 

Hal-hal kecil seperti tersedianya air bersih pengelolaan sampah hingga penerangan lampu jalan bakal menjadi fokus dalam tahapan pertama. Sebab, kata dia, meski permasalahaan itu dari dulu adanya namun hingga kini belum juga bisa terselesaikan. 

"Persoalan ini belum serius di selesaikan," ucapnya. 

Sebagai wujud kepeduliannya itu beberapa hal telah ia lakukan salah satunya dengan mengulurkan tangan membangun sumur bor. Hal itu dilakukan agar warga tak terlalu kesusahaan lagi persoalan air bersih. 

Bajang Gapur juga berujar, dirinya memilliki hubungan baik dengan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif. Kedekatan itulah yang membuatnya yakin untuk maju pada pesta demokrasi di Desa Kalijaga Baru. 

"Saya mengajak untuk kita sama-sama ciptakan rasa aman dan nyaman. Mungkin bagi sebagian lain pemilihan ini ada pertarungan tapi bagi saya dan tim, ini adalah ajang silaturahmi," pungkas Gafur. (kin)

Bale Adat Limbungan perkenalkan pesona budaya lewat lensa budaya

OPSINTB.com - Upaya memperkenalkan kembali Bale Adat Limbungan kepada masyarakat luas dilakukan melalui kegiatan Lensa Budaya: Revitalisasi Rumah Adat Limbungan melalui Tradisi Merarik, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Dusun Limbungan, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), tersebut memadukan pertunjukan tradisi merarik, lomba fotografi menggunakan ponsel, dan pertunjukan budaya.

Kegiatan ini digagas oleh Dr. Sri Agustina, M.Pd., dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, serta masyarakat adat setempat. Lebih dari 200 orang hadir untuk menyaksikan sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkenalkan potensi budaya Limbungan kepada publik.

Dalam sambutannya, Sri Agustina mengatakan bahwa Bale Adat Limbungan masih belum banyak dikenal, baik oleh masyarakat umum maupun wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok dan wilayah NTB.

“Jadi, untuk memperkenalkan kembali rumah adat Limbungan, saya menggunakan budaya merarik melalui lomba fotografi dengan tujuan untuk melestarikan rumah adat Limbungan,” ungkapnya.

Ia berharap generasi muda dan masyarakat setempat dapat mengambil peran dalam memperkenalkan Bale Adat Limbungan, mulai dari tingkat lokal dan regional hingga nasional. Menurutnya, semakin luasnya pengenalan terhadap kawasan adat tersebut diharapkan dapat mendorong kunjungan wisatawan dan membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

“Karena dengan banyaknya kunjungan wisatawan, kita tahu bahwa hal itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, bahkan daerah kita,” tegasnya.

Edukasi tradisi merarik kepada generasi muda!

Selain memperkenalkan rumah adat, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi mengenai tradisi merarik dalam budaya masyarakat Sasak. Sri Agustina menilai masih terdapat pemahaman yang kurang tepat mengenai tradisi tersebut, termasuk anggapan yang mengaitkannya dengan praktik pernikahan usia dini.

“Sehingga saya memperkenalkan kembali budaya tradisi merarik ini guna menghilangkan stigma akan pernikahan usia dini karena tradisi merarik, khususnya di Limbungan,” jelasnya.

Melalui pertunjukan budaya, peserta diperkenalkan pada sejumlah tahapan dalam tradisi merarik, mulai dari midang, nyelabar, maling atau mbait, merarik, nyongkolan, hingga bales lampak nae.

Pengenalan tahapan tersebut diharapkan dapat membantu generasi muda memahami proses dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenalkan tradisi lokal melalui pendekatan yang lebih dekat dengan generasi muda.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, panitia menggelar lomba fotografi menggunakan telepon seluler dengan total hadiah Rp1,5 juta. Peserta diminta mengabadikan momen kegiatan dan mengunggah hasil karyanya ke akun media sosial masing-masing.

Jumlah tanda suka (like) dan komentar turut menjadi salah satu unsur penilaian lomba. Skema ini sekaligus dimaksudkan untuk memperluas jangkauan promosi Bale Adat Limbungan melalui media sosial, dengan melibatkan Komunitas phonegraphy Lombok sebagai bagian dari dewan juri.

Sri Agustina berharap kegiatan tersebut dapat mendorong anak-anak muda Limbungan untuk terus mengasah kemampuan, meningkatkan kreativitas, dan menghasilkan karya, khususnya di bidang fotografi.

“Anak-anak muda Limbungan harus terus mengasah kemampuan, lebih kreatif dan berkarya, khususnya melalui fotografi agar rumah adat ini semakin banyak yang tahu,” tutupnya.

Pemerintah desa apresiasi upaya pelestarian budaya

Perwakilan Pemerintah Desa Perigi yang hadir dalam kegiatan tersebut, yakni sekretaris desa, Bapak Moh. Ihsan effendi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Lensa Budaya. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tradisi merarik sebagai bagian dari warisan budaya leluhur.

“Dengan melihat pertunjukan proses merarik ini, semoga kita semua dapat melestarikan kembali budaya atau tradisi merarik sebagai warisan terdahulu kita. Karena setiap tahapannya ada makna dan filosofi yang baik,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi merarik dapat memiliki perbedaan antara satu desa dengan desa lainnya. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak menghilangkan tujuan yang terkandung dalam tradisi masing-masing.

Menurutnya, lomba fotografi dan keterlibatan para kreator konten dapat menjadi alternatif untuk menyosialisasikan tradisi merarik kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong keberlanjutan pelestarian budaya lokal.

Peserta berharap Limbungan semakin dikenal

Antusiasme terhadap potensi Bale Adat Limbungan juga disampaikan Elsa Fitri Rahma, salah seorang peserta kegiatan. Ia mengaku tertarik dengan kawasan adat tersebut, terutama karena luas wilayah dan kehidupan masyarakatnya.

“Bale Adat Limbungan mirip dan bagus seperti Desa Adat Sade. Karena wilayahnya luas dan penduduknya lumayan ramai. Atau mungkin ini Desa Sade kedua, ya,” tuturnya sambil tersenyum.

Elsa berharap kegiatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kunjungan ke Bale Adat Limbungan sehingga semakin banyak orang mengenal dan menyaksikan kekayaan budaya khas Lombok.

“Semoga setelah ini Bale Adat Limbungan ramai, banyak pengunjung dan melihat budaya Bale Adat khas Lombok,” tutupnya.

Melalui perpaduan pertunjukan tradisi, fotografi, dan promosi digital, Lensa Budaya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memperkenalkan Bale Adat Limbungan kepada generasi muda dan khalayak yang lebih luas, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya lokal. (red)