Joy Ride Kopassus tandai penguatan Keamanan Mandalika

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memperkuat sinergi pengamanan kawasan strategis nasional, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Komitmen ini ditandai dengan pelepasan Joy Ride Kopassus (konvoi kendaraan taktis) oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jenderal Djon Afriandi di Pendopo Gubernur NTB, Senin (29/6/2026).

Kegiatan Joy Ride Kopassus ini merupakan bagian dari latihan sinkronisasi Kopassus di KEK Mandalika. Latihan bertujuan meningkatkan kesiapan personel dan koordinasi pengamanan menjelang berbagai agenda nasional dan internasional di Mandalika, termasuk event MotoGP Mandalika.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan latihan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Kopassus. Kehadiran TNI memberikan rasa aman bagi masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta menunjukkan kesiapan negara dalam melindungi kawasan strategis nasional dan mendukung berbagai agenda penting di NTB,” ujar Gubernur Iqbal.

Latihan ini difokuskan pada peningkatan kesiapan personel Kopassus dalam mengamankan kawasan strategis, terutama untuk menyukseskan event-event internasional seperti MotoGP di The Mandalika.

Panglima Kopassus Mayor Jenderal Djon Afriandi menjelaskan bahwa latihan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemampuan dan latihan rutin TNI di berbagai wilayah Indonesia. Selain meningkatkan profesionalisme prajurit, kegiatan ini juga mempererat hubungan TNI dengan masyarakat.

“TNI adalah milik rakyat. Karena itu masyarakat kami beri kesempatan untuk lebih mengenal Kopassus dan melihat langsung keberadaan mereka,” tutur Panglima Djon.

NTB memiliki posisi strategis dalam pertahanan dan keamanan nasional karena menjadi lokasi berbagai Program Strategis Nasional (PSN) serta berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Pengamanan kawasan strategis seperti KEK Mandalika membutuhkan kolaborasi semua pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.

General Manager The Mandalika, Pari Wijaya, juga memberikan dukungan penuh terhadap latihan ini.

“Merupakan kehormatan bagi kami mendukung latihan strategis ini. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi yang baik antara TNI, Polri, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pengamanan objek vital nasional,” ujarnya.

Pari Wijaya menambahkan bahwa The Mandalika sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional rutin menjadi tuan rumah event berskala nasional dan internasional. Oleh karena itu, aspek keamanan, keselamatan, dan kesiapsiagaan menjadi prioritas utama.

“Melalui latihan ini, kami semakin yakin bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci mewujudkan kawasan Mandalika yang aman, tangguh, dan siap mendukung agenda strategis nasional maupun internasional,” tutupnya.

Pelepasan Joy Ride Kopassus berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sepanjang rute konvoi. Kehadiran kendaraan taktis dan prajurit Kopassus tidak hanya menjadi daya tarik, tetapi juga menumbuhkan semangat cinta tanah air di kalangan generasi muda.

Latihan kesiapsiagaan ini dilaksanakan secara terbatas di kawasan PSN KEK Mandalika. Kegiatan ini bukan operasi militer permanen, melainkan simulasi berbagai skenario kedaruratan untuk memastikan seluruh unsur pengamanan siap menjaga situasi yang aman dan kondusif di Mandalika. (red)

Jamnas V BPAN 2026 resmi dimulai di Lombok Timur, perjuangan masyarakat adat kembali disuarakan

 

OPSINTB.com - Jambore Nasional (Jamnas) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) ke lima resmi bergulir, Senin (29/6/2026). Kegiatan tersebut digelar di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur.

Kegiatan yang mengusung tema pemuda adat menjaga identitas, mengelola wilayah adat, dan tangguh menghadapi krisis, ini dihadiri lebih dari 500 peserta dan undangan dari tujuh region, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku, dan Papua.

Kegiatan yang bakal berlangsung hingga 2 Juli 2026 ini, akan diisi dengan dialog publik. Selanjutnya akan digelar menghadirkan berbagai sarasehan mengenai pendidikan adat, kemandirian ekonomi, kepemimpinan pemuda, dokumentasi wilayah adat, hingga gerakan pulang kampung.

Pada 1 sampai 2 Juli 2026, peserta akan mengikuti sidang organisasi untuk menetapkan berbagai dokumen strategis sekaligus memilih Pengurus Nasional BPAN periode 2026–2030.

Sebelum pembukaan resmi, ratusan peserta mengikuti Parade Budaya Pemuda Adat Nusantara dengan mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing.

Parade yang melibatkan masyarakat adat Perigi dan Limbungan tersebut menjadi simbol keberagaman sekaligus penegasan bahwa identitas masyarakat adat merupakan kekuatan yang harus dijaga.

Pembukaan diawali dengan ritual adat yang dipimpin Tetua Adat Komunitas Perigi dan Limbungan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai, kearifan lokal, dan spiritualitas masyarakat adat setempat.

Penjabat (Pj) Ketua Umum BPAN, Hero Aprila mengatakan, JAMNAS V BPAN menjadi momentum penting dalam menyusun arah perjuangan organisasi ke depan. Kegiatan ini akan melahirkan dokumen-dokumen organisasi yang menjadi peta jalan perjuangan Pemuda Adat, mulai dari statuta, garis besar program kerja hingga manifesto sebagai pernyataan sikap kolektif Pemuda Adat Nusantara

"Dari kampung kami berbicara untuk Nusantara, untuk Indonesia hingga ," ujar Penjabat (Pj) Ketua Umum BPAN, Hero Aprila, Senin (29/06/226). 

BPAN sendiri didirikan pada 29 Januari 2012 di Curug Nangka, Bogor, sebagai organisasi sayap kepemudaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Selama 14 tahun, BPAN telah menghimpun lebih dari 10 ribu anggota di 124 wilayah pengorganisasian.

"JAMNAS V merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang akan menetapkan statuta baru, garis besar program kerja (GBPK), manifesto organisasi, serta memilih Ketua Umum dan Dewan BPAN periode 2026–2030," ucapnya. 

Mewakili Sekretaris Jenderal AMAN, Deputi I Sekjen AMAN, Eustobio Rero Renggi, menegaskan pentingnya regenerasi kepemimpinan masyarakat adat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

"Ini adalah momentum untuk melanjutkan proses regenerasi demi masa depan masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Banyak wilayah adat dirampas dan masyarakat adat dikriminalisasi karena mempertahankan wilayahnya. Tongkat estafet perjuangan harus terus dijaga," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, H Ahyan, mewakili Bupati Lombok Timur, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan JAMNAS V BPAN di Lombok Timur.

Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan, Pemkab Lombok Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat pada 27 Maret 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat adat.

"Jambore ini adalah bukti bahwa adat tidak punah. Adat hidup karena ada para Pemuda Adat Nusantara. Hutan harus dijaga, bahasa ibu harus dihidupkan, dan tanah adat harus dilindungi. Saya yakin semua itu akan tetap terjaga di pundak generasi muda," demikian sambutan Bupati yang dibacakan H Ahyan. (red)

Pemkab Lotim dorong pelaku UMKM miliki AHU

 

OPSINTB.com - Pemerintah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang bisa diakses online untuk mendaftarkan perseroan perorangan. Pasalnya dengan memegang bliet tersebut dinilai penting untuk memberikan legalitas usaha sekaligus membuka akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Sekretaris Daerah Lombok Timur,  H Muhammad Juaini Taofik, menegaskan UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memiliki legalitas usaha akan menjadi prioritas dalam berbagai program pemerintah daerah. Pemkab Lombok Timur adalah membangun pertumbuhan ekonomi berbasis desa melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan dayasaing. 

"Karena itu, pemerintah daerah memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM melalui program Lotim Berkembang," ucap Sekretaris Daerah Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, saat menghadiri kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online bertema Pemanfaatan Layanan AHU Online secara Mudah, Cepat, dan Mandiri yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (29/6/2026).

Melalui program tersebut kata pria yang karib disapa Kak Ofik, Pemkab akan bekerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang ditanggung pemerintah daerah, sehingga pelaku usaha hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman.

"Nantinya UMKM dan IKM yang sudah memiliki legalitas, termasuk berstatus Perseroan Perorangan, akan menjadi prioritas. Kalau ada bantuan-bantuan nanti kita utamakan dulu yang sudah mendaftar dan diakui oleh negara," katanya 

Kak Ofik optimisme terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur mencapai 7,83 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Capaian tersebut diharapkan menjadikan Lotim sebagai salah satu model pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Layanan AHU Online mampu memangkas proses birokrasi, termasuk pengesahan Perseroan Terbatas (PT) yang kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar tujuh menit," ujarnya. (zaa)

Warga tolak surat keputusan Bupati Lombok Timur mengenai rest area Tetebatu Selatan

 

OPSINTB.com - Rest area Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, kembali memanas setelah 35 tahun lalu sempat redup. Kondisi ini kembali tegang menyusul terbitnya surat keputusan pemerintah mengenai hak atas tanah tersebut. 

Gejolak ini dipicu oleh keluarnya surat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 000.2.3.2/877/PKAD/2026, perihal Penegasan dan Pembatalan Hibah Atas Sebagian Tanah SMPN 3 Sikur untuk Lokasi Sarana Rest Area.

Surat tersebut merujuk pada permohonan dari Pengurus Komite SMPN 3 Sikur bernomor 002/Komite.SMP.3/2026 tertanggal 18 Februari 2026, yang meminta pengembalian fungsi aset sekolah secara utuh seluas 14.440 m² (1,44 hektar) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 14 Tahun 2005.

Pemerintah Daerah dalam suratnya menyatakan bahwa persetujuan hibah yang tertuang dalam surat nomor 030/531/PKAD/2023 tanggal 15 Mei 2023 dinyatakan batal demi hukum. Alasan Pemda, Pemerintah Desa Tetebatu Selatan dianggap tidak menindaklanjuti pembangunan fisik Rest Area serta belum melengkapi dokumen administrasi hibah (Keputusan Bupati, Naskah Hibah, dan BAST) dalam tenggat waktu dua tahun (hingga batas 15 Mei 2025).

Di konfirmasi melalui aplikasi Whatsapp,  Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tetebatu Selatan, Kusma Adnan, mengatakan masyarakat menginginkan tanah itu tetap menjadi milik warga setempat. Pasalanya, sebelum diserahkan ke sekolah tanah itu memang merupakan lapangan desa. 

"Tahun 1991 tanah ini masih lapangan disana kami main bola, baru setelah itu diberikan ke SMP, " kata pria yang karib disapa Uncle Kus ini, Senin (29/06/2026). 

Dia menceritakan, 35 tahun yang lalu juva terjadi kejadian serupa. Namun, oleh pemerintah waktu itu berjanji bakal memberikan masyarakat lokasi baru. 

Namun demikian, setelah puluhan tahun berlalu janji itu tak kunjung juga terealisasi. Oleh tim pemerintah lanjutnya, juga telah turun meninjau lokasi itu sehingga diberikan hak guna pakai terhadap tanah itu. 

Tanah itu, terangnya, saat ini menjadi pusat kegiatan. Seperti pasar malam, kegiatan kepariwisataan, posyandu, hingga kegiatan masyarakat. 

"Karena dekat dengan kuburan, lokasi ini sering digunakan sebagai tempat parkir jika ada warga yang layatan," ucapnya. 

Selain itu, pemerintah desa melalui dana desa juga telah membangun tempat itu berupa penombakan. Selain itu, juga masyarakare setempat mendapat bantuan berupa sanitasi dari Dinas Perkim Lombok Timur. 

Bahkan, bebernya, karena lokasinya di pusat kawasan wisata Bappeda juga telah membuat master plan untuk mempercantik lokasi ini. Meski hal ini tak terwujud lantaran faktor anggaran. 

Menurutnya, baik sekolah maupun rest area hanya sebatas hak guna pakai. Lantaran itu dirinya menduga, laporan tentang lokasi itu ke Pemda Lotim tidak dilakukan dengan jujur. 

Dirinya mengaku sudah mendatangi pihak sekolah serta mengundang untuk duduk bersama agar mendapati solusi atas persoalan itu. 

"Kami tidak menolak sekolah. Sekolah harus tetap ada begitu juga lapangan ini harus tetap ada," tegas Uncle Kus. (kin)

Wamenkop sebut koperasi bisa menjadi solusi nyata ekonomi masyarakat

 

OPSINTB.com – Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, kunjungi Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani di Desa Rarang. Kedatangan Wamen Koperasi ini menjadi panggung pengakuan atas keberhasilan model koperasi syariah di Lombok Timur.

Pemerintah pusat menilai koperasi tersebut mampu menjadi benteng ekonomi masyarakat di tengah ancaman rentenir dan pinjaman online ilegal.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H Muahammad Juaini Taofik, yang didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Baiq Farida Apriani, menyampaikan pemerintah terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Lotim Berkembang. Dengan memberikan kredit tanpa bunga untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Bahkan, beber Ofik, program tersebut meraih peringkat pertama nasional sebagai akses keuangan daerah. Menurutnya, konsep kawasan bebas riba yang dikembangkan Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani, menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan yang sehat.

"Kami banyak belajar dari Koperasi Karya Terpadu Madani. Semua keberhasilan ini tidak diraih secara instan, tetapi melalui proses panjang dan konsisten," ucap Ofik, Minggu (28/06/226). 

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua Koperasi Karya Terpadu Masani, Baiq Rusmiati. Dia dinilai berhasil membangun koperasi sejak 1993 hingga menjadi salah satu koperasi syariah yang berkembang pesat.

Menurut Wamen, keberhasilan koperasi tersebut lahir dari dua faktor utama, yakni pengurus yang amanah dan kepercayaan penuh dari anggota. 

Di tengah maraknya pinjaman online ilegal, koperasi justru hadir sebagai lembaga keuangan yang sehat, legal, dan berpihak kepada masyarakat.

"Koperasi ini membuktikan bahwa ekonomi berbasis gotong royong mampu menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Inilah wajah koperasi yang sesungguhnya," tegasnya.

Lantaran itu dirinya mengingatkan pentingnya literasi keuangan agar masyarakat tidak mudah terjebak pinjaman online ilegal maupun berbagai bentuk penipuan berkedok investasi.

Selain itu, Wamen mendorong masyarakat menyukseskan Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen memperkuat ekonomi desa. 

"Melalui koperasi, masyarakat diharapkan memperoleh akses modal yang mudah, pangan murah, serta layanan simpan pinjam yang aman," paparnya. 

Semenatara itu, Ketua Koperasi Syariah Karya Terpadu Madani, Baiq Rusmiati mengungkapkan,  koperasi yang dipimpinnya berawal dari kelompok kecil beranggotakan 10 petani dan nelayan pada 1993. 

Selama perjalanannya, koperasi tersebut juga telah menerima berbagai penghargaan dari pemerintah pusat sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi.

"Kini koperasi ini telah memiliki 4.902 anggota dengan aset mencapai sekitar Rp 20 miliar, serta bergerak di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat," terangnya. (zaa)

Himmah NWDI pertanyakan urgensi penataan ruang kerja dewan di Lotim

 

OPSINTB.com - Di tengah keluhan masyarakat terkait hancurnya sejumlah akses jalan vital, para wakil rakyat justru menggelontorkan anggaran hingga Rp 1,2 miliar untuk renovasi interior gedung parlemen tersebut. 

Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (Himmah NWDI) Lombok Timur, Muzanni, mempertanyakan kepekaan para pimpinan dewan dalam menyusun skala prioritas anggaran daerah. Menurutnya, mempercantik ruang kerja anggota dewan, dinilai melukai rasa keadilan masyarakat yang setiap hari harus bertaruh nyawa melewati jalan rusak.

"Fokus pembahasan kita hari ini adalah soal skala prioritas. Antara renovasi interior gedung DPRD Lombok Timur dengan perbaikan akses jalan yang tak kunjung dilakukan. Ini yang menjadi keresahan masyarakat," cetus Muzanni usia menggelar hearing di kantor DPRD Lotim, Jumat (26/6/2026).

Muzanni membeberkan, kerusakan infrastruktur jalan di Lombok Timur sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi isu yang sangat sensitif bagi warga. Ia mencontohkan kondisi riil di daerah pemilihan (Dapil) 4, seperti jalur Pengadangan Jurit kecamatan Pringgasela.

Jalur-jalur itu adalah urat nadi perekonomian dan aktivitas harian masyarakat. Lantaran itu pihaknya menuntut dewan untuk melihat ini lebih serius. 

"Jangan sampai hanya memperhatikan keindahan gedung mereka sendiri, sementara akses vital masyarakat diabaikan," tegasnya. 

Merespons itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, menilai keluhan yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa adalah hal yang wajar. Kendati demikian, ia menolak jika kebijakan rehab gedung ini disebut sebagai bentuk pengabaian terhadap infrastruktur publik.

Menurut Amrul, setiap sektor memiliki porsi dan skala prioritas masing-masing yang tidak bisa serta-merta dipertentangkan. Ia menjelaskan, gedung parlemen tersebut sudah hampir 10 tahun tidak mendapatkan sentuhan perbaikan atau pemeliharaan.

"Kita tidak dalam tataran mengatakan ini lebih penting dan itu tidak penting. Kantor ini sudah tidak diperbaiki hampir 10 tahun. Anggarannya kalau tidak salah sekitar Rp1,2 miliar untuk rehabilitasi. Ini juga untuk fungsi pelayanan publik," jelas Amrul.

Ia menambahkan, perbaikan interior ini bertujuan agar masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi maupun menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bisa merasa nyaman. Begitu juga dengan proses birokrasi pemerintahan, mengingat gedung tersebut menjadi tempat krusial untuk membahas anggaran dan merumuskan kebijakan daerah.

Menyinggung soal jalan yang dipersoalkan, politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan, sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat jalan kita di Lombok Timur cepat rusak yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan Beban jalan. Faktor terakhir, menjadi momok terbesar di Lombok Timur yang memiliki banyak titik galian batuan dan mineral (MBLB).

"Kenapa jalan di Lombok Timur cenderung lebih cepat rusak daripada jalan kota? Masalah utamanya adalah beban kendaraan yang overload. Kita ini punya banyak tambang. Truk-truk yang lewat itu melebihi kapasitas. Jalan yang harusnya hanya kuat menahan beban 8 ton, dipaksa menampung beban hingga 15 ton. Bagaimana jalan tidak cepat rusak?," beber Amrul.

Di akhir keterangannya, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk tidak hanya melayangkan protes setelah jalan rusak, melainkan ikut aktif mengawasi sejak proyek infrastruktur mulai dikerjakan.

"Kalau memang tidak baik, di suarakan sehingga pada saat tataran pekerjaan bisa diperbaiki, Itu lebih penting. Mari kita sama-sama jaga infrastruktur kita mulai dari pengawasan pada saat dikerjakan," tutupnya. (zaa)