Polresta Loteng kebut proses hukum tersangka pencabulan

 

OPSINTB.com - Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Lombok Tengah (Loteng), AKP Punguan Hutahaean tengah mempercepat proses hukum perkara sodomi yang melibatkan oknum guru di salah satu Ponpes di Kecamatan Pujut. 

‘’Terkait perkara tersebut sesuai petunjuk pimpinan kami percepat,’’ kata Punguan dikonfirmasi di Mapolresta Loteng, Rabu (1/7/2026).

Dijelaskan, percepatan dilakukan karena tersangka maupun korban mengalami penyakit atau masalah kesehatan akibat dari perbuatan tersebut.

‘’Karena ada penyakit yang dialami oleh si korban maupun si pelaku,’’ imbuhnya.

Selain itu, pihaknya sedang fokus melakukan rehabilitasi psikologi dan kondisi fisik korban. Dalam hal ini pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

‘’Pemulihan psikis, pemulihan kesehatan juga menjadi fokus utama kami selain percepatan hukumnya,’’ ujar Punguan.

Polresta Loteng sebelumnya telah menetapkan oknum guru berinisial MYA (25) sebagai tersangka sodomi terhadap empat orang santri. Punguan menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah salah satu korban melakukan pemeriksaan medis di Puskesmas Sengkol.

‘’Lalu korban melaporkan langsung kepada pimpinan Ponpes bahwa tersangka ini telah melakukan pencabulan (sodomi),’’ terangnya.

Untuk diketahui para korban masih berstatus pelajar madrasah tsanawiyah di Ponpes tersebut. Pihaknya mengapresiasi pimpinan Ponpes yang secara langsung melaporkan kasus ini.

‘’Kami pastikan proses hukum berjalan profesional,’’ pungkasnya. (wan)

Gunung pasir bekas tambang di Pantai Dedalpak jadi primadona

 

OPSNTB.com - Pukul 14.00 panas menyengat, menusuk kepala. Dahi dibuat mengernyit seketika. Ditambah lagi gugusan dan hamparan pasir bekas tambang, membuat lokasi itu panas layaknya timur tengah. 

Meski trik matahari seganas itu, satu dua orang nampak asyik. Melangkah dari hamparan pasir hingga ke puncaknya. 

Sebagiannya menunggu di warung-warung sederhana di lokasi. Menikmati cemilan dan berbagai minuman saset yang di campur es. 

Begitulah suasana Pantai Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. 

Dulu lokasi ini dikenal tertutup, tidak sembarangan orang bisa masuk. Kecuali pekerja dan petugas dari PT tersebut. Saking tertutupnya lokasi ini warga hanya bisa lihat tumpukan pasir dari kejauhan.

Selain tambang, di kolam bekas galian ditemukan bangkai kapal yang diduga merupakan kapal dagang. Tim ahli cagar budaya (TACB) Lombok Timur pun sudah mencoba mengangkat kapal itu namun tak berhasil. 

Saat ini, gunungan pasir bekas tambang itu menjadi primadona. Tiga minggu terakhir lokasi ini ramai dikunjungi tak hanya warga setempat, tapi sampai masyarakat dari wilayah lain. 

"Terhitung baru tiga minggu kita buka ini," kata Husien, saat ditemui di lokasi, Rabu (1/07/226). 

Di lokasi ini setidaknya ada tiga gunungan pasir bekas tambang yang menyerupai bebukitan. 

Mengunjungi lokasi ini wisatawan tak hanya menimakti gunungan pasir. Tapi juga menunggang kuda dengan tarif Rp 25 ribu per sekali naik. 

"Banyak yang menyewa kuda untuk naik, lalu bersuwa foto," kata pria 65 tahun ini. 

Selain menunggang kuda, pengunjung juga bisa menyewa surban khas timur tengah sebesar Rp 10 ribu. Membuat lokasi ini seperti sedang mengunjungi gurun pasir. 

Anak-anak pun tak luput dari perhatian. Untuk mereka ada layang-layang dengan berbagai motif dan ukuran. Semakin membuat lokasi ini tampak hidup. 

Dikatakan Husien, setiap harinya tercatat lebih dari 300 orang mengunjungi lokasi ini. Saat hari libur bisa mencapai seribu orang lebih pengunjung. 

Tak hanya bukit pasir, paparnya, pengunjung juga bisa menikmati suasana pantai. Dua view ini, kata dia, menjadi poin plus lokasi tetsebut. 

Kendati demikian, dirinya mengakui masih banyak yang perlu ditata dan di manfaatkan. Salah satunya kolam-kolan bekas galian tambang bisa sebagai tempat main kano bagi pengunjung. 

"Masih banyak yang perlu di tata lagi. Pelan-pelan kita tata, yang penting ada tempat warga berjualan dulu dan warga sekitar bekerja," ucapnya. 

Lokasi ini pertama kali viral berkat ungguhan seorang netizen di akun facebooknya. 

"Pertama kali di upload pengunjung di facebook. Tanggal 19 di upload tanggal 20 nya ramai," kata Badri yang membawa wartawan media ini ke lokasi. (kin)

20 ribu batang rokok ilegal berhasil diamankan petugas di Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur bersama Kantor Bea Cukai Mataram, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Tim Operasi Penegakan Hukum Cukai Tembakau menggelar operasi pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal di Kecamatan Pringgasela, Sukamulia, dan Suralaga, Senin (29/6/2026).

Sekretaris Satpol PP Lombok Timur, Irwan Agus, mengatakan Satpol PP dalam kegiatan tersebut berperan mendukung pelaksanaan operasi yang dipimpin oleh Bea Cukai.

"Satpol PP hanya membackup kegiatan Bea Cukai. Selain kami, TNI, Polri, dan Kejaksaan juga terlibat dalam operasi ini," ujarnya.

Agus menjelaskan, sasaran utama operasi bukan pedagang eceran, melainkan agen, distributor, atau penyalur rokok ilegal. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penindakan lebih efektif tanpa merugikan pedagang kecil yang memiliki modal terbatas.

"Kalau yang disasar hanya pedagang, sementara distributornya tidak ditindak, maka peredaran rokok ilegal akan tetap terjadi. Karena itu yang menjadi fokus kami adalah penyalurnya," katanya.

Ia menegaskan, tujuan utama operasi bukan mengejar banyaknya barang sitaan, melainkan membangun kesadaran masyarakat agar tidak lagi mengedarkan rokok ilegal.

"Kami tidak bangga dengan banyaknya hasil sitaan. Yang lebih penting adalah munculnya kesadaran dari distributor maupun penyalur agar tidak lagi menjual rokok ilegal, karena hal tersebut merugikan negara," jelasnya.

Operasi tersebut merupakan bagian dari program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang akan terus dilaksanakan sepanjang tahun dengan jadwal yang tidak ditentukan.

Dalam operasi gabungan itu, petugas menemukan barang bukti sebanyak 20.340 batang rokok ilegal, terdiri dari 7.860 batang Sigaret Kretek Mesin Tanpa Cukai (SKM TC) dan 12.480 batang Sigaret Kretek Mesin Tidak Sesuai Peruntukan (SKM TSP).

Rinciannya, di Kecamatan Pringgasela ditemukan 2.100 batang SKM tanpa cukai dan 5.360 batang SKM tidak sesuai peruntukan. 

Di Kecamatan Sukamulia ditemukan 3.960 batang SKM tanpa cukai dan 4.020 batang SKM tidak sesuai peruntukan. 

Sementara di Kecamatan Suralaga ditemukan 1.800 batang SKM tanpa cukai dan 3.100 batang SKM tidak sesuai peruntukan.

Seluruh barang bukti hasil operasi langsung disita dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Mataram untuk diproses lebih lanjut oleh penyidik.

Irwan mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan menangani produsen rokok ilegal, melainkan hanya melakukan penertiban di tingkat distributor dan penyalur di wilayah Lombok Timur.

"Kalau distribusinya bisa dihentikan, otomatis peredaran rokok ilegal di tingkat pedagang juga akan berkurang dan masyarakat akan beralih menjual rokok yang legal," ujarnya.

Ia menambahkan, peredaran rokok ilegal sangat merugikan negara karena tidak memberikan pemasukan dari cukai yang seharusnya digunakan untuk berbagai program, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan petani tembakau, dan pembangunan daerah.

Karena itu, Satpol PP mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di Lombok Timur untuk berpartisipasi memberikan informasi apabila mengetahui adanya distributor atau penyalur rokok ilegal.

"Kami berharap masyarakat ikut membantu memberikan informasi. Dengan begitu, peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara dari cukai dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (zaa)

Silpa tahun 2025 di Lotim disiapkan untuk bayar proyek jalan

 

OPSINTB.com - Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 sebesar Rp 104 miliar. Sisa uang itu direncakan bakal digunakan untuk membayar proyek jalan yang telah dikerjakan.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, sejak awal Pemkab Lotim telah mencadangkan anggaran tersebut sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kendala dalam penyelesaian pembayaran proyek fisik pada tahun berikutnya.

"Silpa itu memang sudah kami siapkan untuk membayar proyek jalan, termasuk pembangunan jalan senilai sekitar Rp 250 miliar. Jadi kami tidak merasa terbebani karena anggarannya sudah dicadangkan sejak awal," ucap H Iron usai menghadiri Rapat Paripurna Rapat ke-1 masa sidang III Tahun 2026 DPRD Lombok Timur yang berlangsung di Rupatama kantor DPRD, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, proyek-proyek yang dilaksanakan pada tahun 2025 memang direncanakan pembayarannya dilakukan pada tahun 2026 melalui dana Silpa. Menurutnya, mekanisme tersebut telah sesuai dengan perencanaan keuangan daerah.

Lantaran itu dia mengklaim tak ada persoalan terkait pembayaran yang tertunda. Di lain sisi, pemerintah memastikan tidak ada hutang jatuh tempo. 

Ia juga menyinggung adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengelolaan uang muka proyek. Menurutnya, sebagian dana yang tidak terpakai kemudian masuk ke dalam komponen Silpa, sehingga turut menambah besaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Dengan kondisi tersebut, Bupati Iron memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai perencanaan. 

"Kewajiban pembayaran proyek dapat diselesaikan tanpa mengganggu pelaksanaan program pembangunan lainnya," terangnya. (zaa)

Wali Kota Bima targetkan PAD capai 30 persen, tiap OPD diminta hadirkan dua inovasi

 

OPSINTB.com – Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin, didampingi Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Selasa (30/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se-Kota Bima.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Semester I Tahun 2026. Ia menargetkan realisasi PAD minimal mencapai 30 persen.

Selain itu, Wali Kota meminta setiap OPD menghadirkan sedikitnya dua inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat posisi Kota Bima menuju predikat Kota Sangat Inovatif sehingga berpeluang memperoleh Insentif Fiskal Daerah dari pemerintah pusat.

Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dan kreativitas dalam menghadirkan berbagai inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan mengingatkan seluruh aparatur agar tetap responsif, berinisiatif, dan menjaga semangat kerja meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas melalui kerja yang inovatif, kolaboratif, serta didukung komunikasi publik yang baik.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melaporkan masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum menyampaikan data inovasi, khususnya pada sektor pelayanan dasar.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan melalui optimalisasi PAD, penguatan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (red)

Kementerian Kebudayaan siapkan revitalisasi tiga istana bersejarah di Sumbawa

 

OPSINTB.com - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyiapkan program revitalisasi tiga bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Sumbawa, yakni Istana Dalam Loka, Istana Bala Kuning, dan Istana Bala Putih. Revitalisasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip konservasi untuk menjaga keaslian bangunan dan nilai sejarahnya.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kementerian Kebudayaan RI di Ruang Rapat Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa. Pertemuan dipimpin Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, serta diikuti secara virtual oleh Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin IV.

Hadir pula Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, Dr. Agus Widiatmoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Direktur Warisan Budaya, Dr. Agus Widiatmoko, menegaskan seluruh tahapan revitalisasi akan mengacu pada kaidah pelestarian cagar budaya. Menurutnya, pemerintah juga akan memperhatikan masukan dari Kesultanan Sumbawa agar proses pemugaran tidak menghilangkan nilai historis maupun karakter arsitektur bangunan.

"Revitalisasi Istana Dalam Loka akan dilakukan tanpa mengubah bentuk asli bangunan. Nilai sejarah, karakter arsitektur, dan keasliannya harus tetap terjaga agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang," ucapnya selasa (30/6/2026).

Sultan Muhammad Kaharuddin IV menyambut baik perhatian pemerintah terhadap pelestarian peninggalan Kesultanan Sumbawa. Ia berharap seluruh proses revitalisasi tetap mempertahankan bentuk asli bangunan sebagai bagian dari identitas sejarah daerah.

Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan atas dukungan terhadap pelestarian aset budaya di daerahnya. 

Menurutnya, revitalisasi bangunan bersejarah tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga berpotensi mendorong pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Perhatian pemerintah pusat terhadap pelestarian cagar budaya menjadi bukti bahwa warisan sejarah daerah memiliki nilai penting untuk dijaga bersama," kata Jarot.

Ia menambahkan, Istana Dalam Loka, Istana Bala Kuning, dan Istana Bala Putih merupakan simbol perjalanan panjang Kesultanan Sumbawa yang memiliki nilai sejarah dan budaya sehingga perlu mendapat penanganan secara berkelanjutan.

Melalui program revitalisasi tersebut, pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Kesultanan Sumbawa berkomitmen menjaga keaslian warisan budaya sekaligus memperkuat pengembangan destinasi wisata sejarah di Tana Samawa. (red)

Kolaborasi NTB dan Chain of Deeds perkuat citra Lombok sebagai destinasi wisata berkualitas

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas jejaring internasional guna memperkuat posisi Lombok sebagai destinasi wisata berkualitas unggulan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, bersama perwakilan Chain of Deeds, jejaring internasional yang fokus pada pengembangan komunitas, kewirausahaan, investasi, dan kolaborasi lintas negara. Pertemuan berlangsung di Mataram, Senin (29/6/2026).

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata NTB tidak hanya mengejar kuantitas kunjungan wisatawan, melainkan mengutamakan quality tourism atau pariwisata berkualitas. Pendekatan ini bertujuan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sambil tetap menjaga identitas budaya dan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas Lombok.

“Kita ingin mengembangkan pariwisata yang berkualitas, bukan sekadar mengejar jumlah wisatawan. Nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat harus tetap menjadi fondasi pembangunan. Lombok harus dikenal sebagai destinasi yang mampu menghadirkan pengalaman wisata berkualitas sekaligus menjaga jati diri daerah,” ujar Gubernur.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik berbagai peluang kerja sama yang ditawarkan. Pemerintah Provinsi NTB terbuka terhadap kolaborasi internasional yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui promosi pariwisata Lombok, investasi, maupun pengembangan ekonomi syariah.

Untuk itu, Gubernur meminta agar seluruh gagasan yang dibahas segera dituangkan dalam sebuah roadmap sebagai acuan pembahasan dan tindak lanjut bersama.

Selain promosi pariwisata, audiensi juga membahas penguatan ekosistem ekonomi syariah, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga keuangan syariah di NTB, serta pengembangan fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) untuk mendukung penyelenggaraan event berskala internasional di Lombok.

Perwakilan Chain of Deeds, Harun Taylor dan Usman, menyampaikan bahwa Lombok memiliki daya tarik yang sangat kuat di kalangan komunitas Muslim internasional. Menurut mereka, tren global menunjukkan semakin banyak wisatawan yang mencari destinasi wisata aman, religius, dan menawarkan kualitas hidup yang baik.

Chain of Deeds menilai Lombok berpotensi besar menjadi pusat pertemuan komunitas global melalui berbagai kegiatan internasional yang mempertemukan investor, pelaku usaha, filantropis, kreator, dan komunitas Muslim dari berbagai negara. Melalui jejaring internasionalnya, Chain of Deeds siap membantu memperkenalkan Lombok ke mitra-mitra di Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Amerika Utara.

Sebagai langkah awal, Chain of Deeds mengusulkan penyelenggaraan forum atau festival internasional sebagai wadah kolaborasi antara komunitas Muslim dunia, investor, dan pelaku usaha. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat citra Lombok sebagai destinasi wisata halal berkelas dunia sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama ekonomi yang lebih luas bagi NTB.

Audiensi ini menjadi langkah strategis awal dalam membangun kemitraan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Chain of Deeds untuk mempromosikan Lombok di tingkat global, sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata berkualitas yang mengedepankan nilai budaya, keislaman, dan keberlanjutan. (red)