Himmah NWDI pertanyakan urgensi penataan ruang kerja dewan di Lotim

 

OPSINTB.com - Di tengah keluhan masyarakat terkait hancurnya sejumlah akses jalan vital, para wakil rakyat justru menggelontorkan anggaran hingga Rp 1,2 miliar untuk renovasi interior gedung parlemen tersebut. 

Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (Himmah NWDI) Lombok Timur, Muzanni, mempertanyakan kepekaan para pimpinan dewan dalam menyusun skala prioritas anggaran daerah. Menurutnya, mempercantik ruang kerja anggota dewan, dinilai melukai rasa keadilan masyarakat yang setiap hari harus bertaruh nyawa melewati jalan rusak.

"Fokus pembahasan kita hari ini adalah soal skala prioritas. Antara renovasi interior gedung DPRD Lombok Timur dengan perbaikan akses jalan yang tak kunjung dilakukan. Ini yang menjadi keresahan masyarakat," cetus Muzanni usia menggelar hearing di kantor DPRD Lotim, Jumat (26/6/2026).

Muzanni membeberkan, kerusakan infrastruktur jalan di Lombok Timur sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi isu yang sangat sensitif bagi warga. Ia mencontohkan kondisi riil di daerah pemilihan (Dapil) 4, seperti jalur Pengadangan Jurit kecamatan Pringgasela.

Jalur-jalur itu adalah urat nadi perekonomian dan aktivitas harian masyarakat. Lantaran itu pihaknya menuntut dewan untuk melihat ini lebih serius. 

"Jangan sampai hanya memperhatikan keindahan gedung mereka sendiri, sementara akses vital masyarakat diabaikan," tegasnya. 

Merespons itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, menilai keluhan yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa adalah hal yang wajar. Kendati demikian, ia menolak jika kebijakan rehab gedung ini disebut sebagai bentuk pengabaian terhadap infrastruktur publik.

Menurut Amrul, setiap sektor memiliki porsi dan skala prioritas masing-masing yang tidak bisa serta-merta dipertentangkan. Ia menjelaskan, gedung parlemen tersebut sudah hampir 10 tahun tidak mendapatkan sentuhan perbaikan atau pemeliharaan.

"Kita tidak dalam tataran mengatakan ini lebih penting dan itu tidak penting. Kantor ini sudah tidak diperbaiki hampir 10 tahun. Anggarannya kalau tidak salah sekitar Rp1,2 miliar untuk rehabilitasi. Ini juga untuk fungsi pelayanan publik," jelas Amrul.

Ia menambahkan, perbaikan interior ini bertujuan agar masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi maupun menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bisa merasa nyaman. Begitu juga dengan proses birokrasi pemerintahan, mengingat gedung tersebut menjadi tempat krusial untuk membahas anggaran dan merumuskan kebijakan daerah.

Menyinggung soal jalan yang dipersoalkan, politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan, sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat jalan kita di Lombok Timur cepat rusak yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan Beban jalan. Faktor terakhir, menjadi momok terbesar di Lombok Timur yang memiliki banyak titik galian batuan dan mineral (MBLB).

"Kenapa jalan di Lombok Timur cenderung lebih cepat rusak daripada jalan kota? Masalah utamanya adalah beban kendaraan yang overload. Kita ini punya banyak tambang. Truk-truk yang lewat itu melebihi kapasitas. Jalan yang harusnya hanya kuat menahan beban 8 ton, dipaksa menampung beban hingga 15 ton. Bagaimana jalan tidak cepat rusak?," beber Amrul.

Di akhir keterangannya, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk tidak hanya melayangkan protes setelah jalan rusak, melainkan ikut aktif mengawasi sejak proyek infrastruktur mulai dikerjakan.

"Kalau memang tidak baik, di suarakan sehingga pada saat tataran pekerjaan bisa diperbaiki, Itu lebih penting. Mari kita sama-sama jaga infrastruktur kita mulai dari pengawasan pada saat dikerjakan," tutupnya. (zaa)

Gencarkan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, Satpol PP Lombok Tengah Pasang Baliho di Lima Titik Strategis

 

OPSINTB.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah terus memperluas jangkauan kampanye melawan peredaran rokok tanpa cukai resmi. 

Sebagai bagian dari langkah preventif yang masif, Satpol PP setempat kini tengah menggencarkan sosialisasi gerakan "Gempur Rokok Ilegal" melalui pemasangan baliho berukuran besar di sejumlah titik krusial dan strategis yang tersebar di wilayah Lombok Tengah.

Langkah ini diambil untuk mempersempit ruang gerak peredaran komoditas ilegal yang dinilai merugikan kas negara sekaligus mengancam iklim usaha daerah.

Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Rusdi, S.Sos, mengatakan pihaknya telah memasang baliho sosialisasi di lima lokasi yang dinilai memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi.

“Pemasangan baliho sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dilakukan di lima titik strategis agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Rusdi.

Adapun lima lokasi pemasangan baliho tersebut yakni di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, kemudian di kawasan By Pass Intersection Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat. 

Selanjutnya di Simpang Tiga Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lapangan Sepak Bola Jontlak di Kecamatan Praya Tengah, serta di jalur By Pass Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang berada di Desa Mentokok, Kecamatan Praya Barat Daya.

Menurut Rusdi, pemilihan lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan arus lalu lintas kendaraan dan aktivitas masyarakat yang cukup padat setiap harinya. 

Dengan demikian, informasi mengenai bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal dapat diketahui oleh masyarakat secara lebih efektif.

Ia menjelaskan, sosialisasi melalui media luar ruang menjadi salah satu strategi untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal. 

Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitarnya.

Rusdi menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini akan terus dibarengi dengan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala. Ini menjadi komitmen kami dalam mendukung penegakan aturan serta menjaga ketertiban di masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, peredaran rokok ilegal menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani secara serius karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. 

Padahal, dana yang berasal dari cukai memiliki kontribusi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, keberadaan rokok ilegal juga dinilai menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai dapat dijual dengan harga lebih murah dibandingkan produk legal yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan perizinan.

“Kondisi ini tentu merugikan pelaku usaha yang selama ini taat terhadap aturan. Karena itu, upaya pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat,” katanya.

Melalui pemasangan baliho sosialisasi di berbagai titik strategis tersebut, Satpol PP Lombok Tengah berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberantas rokok ilegal semakin meningkat. 

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan ruang gerak peredaran rokok ilegal dapat semakin dipersempit.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku industri yang mematuhi ketentuan yang berlaku.

Satpol PP Lombok Tengah memastikan akan terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi, pengawasan, serta operasi lapangan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lombok Tengah. (wan)

Cek Desa Berdaya, Gubernur Iqbal pastikan bantuan tepat sasaran dan siap benahi jalan warga

 

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung menyisir Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (25/6/2026), untuk memastikan Program Desa Berdaya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat miskin ekstrem. Peninjauan itu sekaligus menjadi evaluasi lapangan guna mengidentifikasi hambatan yang masih perlu diintervensi agar program pemberdayaan berjalan secara utuh dan berkelanjutan.

Program Desa Berdaya merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan modal usaha, pendampingan ekonomi keluarga, dan intervensi sosial yang terintegrasi.

“Melalui kunjungan seperti ini kita tahu kondisi yang sebenarnya. Sehingga ada saja tambahan program yang harus kita lakukan untuk memastikan seluruh ekosistem pemberdayaan ekonomi yang kita harapkan bisa selesai,” ujar Gubernur Miq Iqbal.

Di Desa Mekarsari, program tersebut telah menjangkau 115 kepala keluarga miskin ekstrem yang masing-masing menerima bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta. Selain itu, 19 kepala keluarga memperoleh bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga total penerima manfaat mencapai 134 kepala keluarga.

Gubernur juga menyambangi rumah Maas dan Maskiah, pasangan suami istri lanjut usia berusia sekitar 70 tahun yang menerima bantuan bedah rumah sekaligus modal usaha. Kunjungan tersebut menjadi simbol bahwa pemerintah ingin memastikan setiap bantuan benar-benar diterima dan dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Di hadapan warga, Miq Iqbal menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar janji, melainkan program yang telah berjalan dan terus dikawal implementasinya.

“Ini bukan janji. Kita sudah turun dan programnya sudah berjalan. Salah satunya Desa Berdaya, di mana 115 KK langsung mendapatkan dukungan modal dan pendampingan agar setiap keluarga memiliki sumber penghasilan,” tegasnya.

Namun, hasil peninjauan di lapangan juga mengungkap tantangan penting yang harus segera diselesaikan. Kondisi jalan menuju Desa Mekarsari, khususnya akses ke Dusun Malaka, masih rusak, sempit, dan sulit dilalui sehingga menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai SDN 4 Mekarsari, warga bahkan harus melewati ruas jalan dengan kondisi yang terjal dan rusak berat. Menurut Gubernur, persoalan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga efektivitas berbagai program pelayanan pemerintah.

“Jalan di Mekarsari, terutama menuju Dusun Malaka, memang menjadi salah satu kendala utama. Karena itu, salah satu intervensi yang perlu kita selesaikan adalah akses jalannya,” ujarnya.

Miq Iqbal menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak akan optimal apabila infrastruktur dasar sebagai urat nadi aktivitas masyarakat belum memadai. Bantuan modal usaha harus didukung akses transportasi yang layak agar hasil produksi warga dapat dipasarkan dengan mudah dan memberikan nilai ekonomi yang maksimal.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mencari solusi melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat dan berbagai sumber pendanaan yang memungkinkan.

“Yang jelas ini akan kita keroyok bersama-sama sampai selesai. Kita carikan sumber pendanaan yang memungkinkan agar persoalan jalan ini bisa segera ditangani,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Mekarsari, Faizul Bayani, mengungkapkan sedikitnya terdapat tiga titik jalan prioritas yang membutuhkan penanganan segera, meliputi sekitar 950 meter ruas jalan utama dan 1,5 kilometer akses menuju kawasan permukiman warga. Menurutnya, keterbatasan anggaran desa membuat dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menjadi sangat dibutuhkan.

Kunjungan Gubernur ke Desa Mekarsari menunjukkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan. Pemerintah Provinsi NTB terus memastikan setiap program dievaluasi secara langsung di lapangan sehingga intervensi yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan memadukan bantuan modal, perbaikan rumah, pendampingan usaha, dan pembenahan infrastruktur dasar, Program Desa Berdaya diharapkan mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat hingga ke pelosok desa. (red)

Sekolah Lansia Sehati hadir di Jereweh, ruang belajar yang membuat hari tua tak lagi sepi

 

OPSINTB.com - Hari tua tak selalu identik dengan menurunnya aktivitas. Di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, puluhan lanjut usia (lansia) justru memulai lembaran baru melalui Sekolah Lansia Sehati, sebuah ruang belajar yang dirancang untuk membantu lansia tetap aktif, sehat, dan produktif menjalani masa tua.

Program tersebut resmi diluncurkan pada Kamis (25/6/2026) sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi lansia.

Sekolah Lansia Sehati merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Nama Sehati sendiri diambil dari istilah Sumbawa Besai Ate yang bermakna menyatu dalam kebersamaan.

Sebanyak 50 lansia berusia di atas 60 tahun tercatat sebagai peserta angkatan pertama. Mereka akan mengikuti 12 kali pertemuan yang dijadwalkan berlangsung hingga Oktober 2026 di Puskesmas Jereweh.

Dalam program ini, para peserta akan mendapatkan berbagai materi pembelajaran, mulai dari pola hidup sehat, aktivitas fisik, kesehatan mental dan spiritual, pencegahan penyakit, hingga penguatan kemandirian. 

Melalui kegiatan tersebut, para lansia diharapkan tetap memiliki semangat untuk menjalani hari-hari dengan sehat, aktif, dan mandiri.

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj Hanipah menilai Sekolah Lansia Sehati sebagai sebuah inovasi sosial yang patut diapresiasi dan diperluas ke seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurutnya, program ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan para lansia tetap mendapat ruang belajar, ruang bertemu, dan ruang berbagi di usia senja.

Ia berharap kehadiran Sekolah Lansia Sehati dapat menghapus rasa sepi dan kesendirian yang kerap dirasakan para lansia. 

Dengan adanya wadah ini, para orang tua tidak hanya diajak menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat kebahagiaan, semangat hidup, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Melalui Sekolah Lansia Sehati, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ingin membangun masa tua yang tidak hanya sehat, tetapi juga bermakna. 

Sebab, usia senja bukan akhir dari aktivitas, melainkan fase kehidupan yang tetap bisa dijalani dengan penuh semangat, keceriaan, dan kebersamaan. (red)

Wakil Bupati Sumbawa: Kritik masyarakat adalah energi perbaikan, bukan ancaman

 

OPSINTB.com - Wakil Bupati Sumbawa, H Mohamad Ansori menegaskan, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, kritik harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan sebagai ancaman bagi pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumbawa saat menemui massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Ruang Rapat H Hasan Usman, Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/6/2026) kemarin. 

Dalam pertemuan tersebut, Wabup yang didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, menekankan pentingnya ruang diskusi antara pemerintah dan masyarakat agar program-program pemerintah dapat diawasi, dievaluasi, serta dikawal bersama.

"Pemerintah membutuhkan ruang diskusi dan masukan dari masyarakat agar program-program yang dijalankan dapat diawasi, dievaluasi, dan dikawal bersama. Karena itu, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman," ucap Mohamad Ansori di hadapan massa aksi PMII.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah daerah. Menurutnya, keterbukaan menerima masukan merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.

"Kami berterima kasih telah mengkritisi dan memberikan saran. Inilah bagian dari demokrasi, duduk dan dialog agar tidak ada yang tersumbat antara pemerintah dan rakyatnya," katanya.

Di hadapan peserta aksi, Wabup menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia mengakui masih banyak persoalan yang perlu dibenahi, namun penyelesaiannya membutuhkan proses dan kerja bersama.

"Semua ada proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi tujuan akhirnya sama, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Mohamad Ansori juga mengakui bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) masih perlu diperkuat.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait distribusi gas bersubsidi, ia menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Saya tidak akan ragu mencabut izin pangkalan yang terbukti bermain di atas penderitaan masyarakat," ujarnya.

Wakil Bupati menutup dialog dengan menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan menjadi modal penting untuk membahas berbagai persoalan daerah secara terbuka, sekaligus mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat. (red)

200 anak yatim disantuni, Bupati: Memuliakan mereka adalah kewajiban

 

OPSINTB.com - Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti peringatan 10 Muharram 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan santunan bagi 200 anak yatim piatu di Dusun Batu More, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang telah menjadi tradisi turun-temurun selama 46 tahun itu kembali menjadi ruang kebersamaan, kepedulian, dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Mengusung tema Membangun Persatuan dan Kesatuan dengan Meningkatkan Tali Silaturahmi, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin, bersama jajaran Baznas Provinsi NTB, Baznas Kabupaten Lombok Timur, unsur kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat.

Di hadapan ratusan warga dan anak-anak yatim yang hadir, Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi masyarakat Montong Baan yang terus menjaga tradisi santunan ini selama puluhan tahun. 

Ia menilai kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian sosial dan penguatan ukhuwah Islamiyah.

"Ini bukan hanya acara tahunan, tetapi bukti bahwa masyarakat kita masih menjaga nilai kebersamaan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama, terutama anak-anak yatim yang harus kita muliakan bersama," ucap Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya menjadikan Tahun Baru Islam 1 Muharram sebagai momentum hijrah menuju perubahan yang lebih baik.

Menurutnya, semangat menyambut tahun baru Islam harus terus ditumbuhkan di tengah masyarakat, seiring dengan upaya memperkuat identitas keagamaan umat Islam.

"Kita ingin menghapus cara pandang masyarakat yang hanya ramai memperingati 1 Januari, padahal umat Islam juga memiliki tahun baru sendiri yang tak kalah penting untuk dimaknai. Kita tetap harus toleran, tetapi semangat menyambut tahun baru Islam harus ditegakkan," tegasnya.

Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan keseriusan dalam memperingati Tahun Baru Islam dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD.

Menurutnya, berbagai kegiatan yang digelar dalam momentum 1 Muharram tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan, kegiatan yang dimeriahkan melalui Car Free Night dan Car Free Day telah menjadi ruang pergerakan ekonomi bagi pelaku UMKM. Bahkan, menurutnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah mampu memicu perputaran ekonomi yang jauh lebih besar.

"Uang satu miliar yang kita keluarkan bisa menghasilkan puluhan miliar. Buktinya, UMKM kita bergerak melalui Car Free Night dan Car Free Day. Kalau tidak seperti itu, pertumbuhan ekonomi kita sulit. Untuk meraih hasil besar, kita harus berani berkorban," ujarnya.

Tak hanya menyoroti aspek pembangunan dan ekonomi, Bupati juga mengingatkan pentingnya memuliakan anak yatim. Ia menyebut, kepedulian terhadap anak yatim bukan hanya bentuk solidaritas sosial, melainkan juga ajaran agama yang memiliki keutamaan besar.

"Barang siapa memuliakan anak yatim, maka kelak ia akan bersama Rasulullah SAW. Karena itu, kegiatan seperti ini tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab masyarakat semata, tetapi juga harus menjadi perhatian pemerintah," katanya.

Atas dasar itu, Bupati meminta Baznas untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung kegiatan santunan anak yatim yang dilaksanakan masyarakat di berbagai wilayah. Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam agenda sosial keagamaan seperti ini adalah sebuah keharusan.

"Pemerintah wajib hukumnya untuk ikut serta dan mendukung kegiatan mulia seperti ini, karena manfaatnya sangat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Sobahul Herawadi dalam laporannya menyampaikan bahwa santunan tahun ini diberikan kepada 200 anak yatim yang berasal dari wilayah Montong Baan Selatan dan Montong Baan Induk. Ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bupati Lombok Timur di tengah masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Bupati di tengah-tengah kami. Kegiatan ini adalah wujud kepedulian kita bersama terhadap anak-anak yatim," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 10 juta untuk Desa Montong Baan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan santunan dan penguatan kegiatan sosial keagamaan masyarakat. (zaa)