Wagub NTB: Buku Two Islands, One Thread perkuat diplomasi budaya

 

OPSINTB.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Indah Dhamayanti Putri, mendorong penguatan kerja sama budaya dengan Australia melalui dokumentasi dan pengenalan wastra tradisional Lombok dan Bali kepada masyarakat internasional. Upaya tersebut mengemuka dalam peluncuran dan bedah buku Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collections di BaleKita, Mataram, Kamis (29/10/2026).

Peluncuran buku tersebut merupakan kelanjutan dari peluncuran internasional di Adelaide, Australia, sekaligus menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, penulis, kolektor, pemerhati budaya, dan perwakilan pemerintah Australia untuk memperkuat pertukaran pengetahuan mengenai warisan tekstil tradisional.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda mengapresiasi pilihan Lombok dan Bali sebagai fokus kajian dalam buku karya Michael Abbott bersama Dr. James Bennett dan tim peneliti lintas negara. Menurutnya, publikasi ini membuka kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus memperkuat hubungan antarmasyarakat melalui warisan budaya.

“Begitu banyak provinsi yang memiliki keragaman tenunan dan budaya, tetapi beliau memilih Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Bali yang menjadi sumber inspirasi buku yang akan di-launching bersama pada hari ini,” ungkapnya.

Umi Dinda berharap peluncuran buku tersebut dapat memperkuat kerja sama dalam pelestarian budaya, khususnya melalui pengembangan Museum Negeri NTB. Museum, menurutnya, memiliki peran penting dalam merawat koleksi, mendokumentasikan sejarah, dan membuka akses bagi masyarakat untuk mengenal kekayaan tekstil tradisional.

Pengenalan wastra NTB ke tingkat internasional juga membutuhkan dukungan dokumentasi yang kuat dan kerja sama berkelanjutan. Melalui publikasi ilmiah, pengetahuan tentang kain tradisional dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai sejarah dan tradisi masyarakat yang melahirkannya.

Kolektor tekstil Michael Abbott menjelaskan bahwa penyusunan buku ini berangkat dari masih terbatasnya literatur dan penelitian mendalam mengenai tekstil tradisional Lombok. Ia menilai, dokumentasi budaya perlu memberikan ruang lebih besar bagi pengetahuan dan perspektif masyarakat lokal, bukan hanya bertumpu pada kajian akademisi dari luar daerah.

“Maka ada kesenjangan besar yang dikerjakan di buku ini memang ya, suara-suara ilmuwan lebih banyak didominasi oleh ilmuwan Barat. Waktunya sekarang Voices from the Global South, suara-suara dari lokal yang perlu didokumentasikan,” ujarnya.

Buku setebal 572 halaman tersebut mendokumentasikan ratusan motif tekstil tradisional Lombok serta hubungan historis dan budaya dengan Bali. Penyusunannya melibatkan delapan penulis asal NTB bersama tim peneliti lintas negara, memperkuat keterlibatan pengetahuan lokal dalam pencatatan warisan tekstil daerah.

Sebagai tindak lanjut kerja sama, Michael Abbott juga mengumumkan fasilitasi beasiswa selama enam minggu bagi staf permuseuman NTB untuk mempelajari tata kelola museum dan tekstil di Australia. Program ini diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koleksi, penelitian, dan dokumentasi budaya.

Konsul Jenderal Australia untuk Bali, NTB, dan NTT, Jo Stevens, menyambut baik penerbitan buku tersebut sebagai sarana mempererat pemahaman lintas budaya. Menurutnya, buku ini memberi kesempatan kepada masyarakat Australia dan dunia untuk memahami karya tekstil sekaligus mengenal masyarakat dan tradisi di balik penciptaannya.

“Buku ini memberikan kesempatan bagi orang Australia dan orang-orang di seluruh dunia untuk lebih memahami seni dan orang-orang yang telah menciptakannya,” tutur Jo Stevens.

Peluncuran Two Islands, One Thread memperlihatkan bahwa diplomasi budaya dapat tumbuh melalui penelitian, publikasi, dan pertukaran pengetahuan yang melibatkan masyarakat lokal. Bagi NTB, kerja sama tersebut perlu terus dikembangkan agar warisan budaya tidak hanya dikenal di luar negeri, tetapi juga semakin dipahami dan dijaga di daerah asalnya.

Melalui kerja sama budaya yang berkelanjutan, NTB dan Australia memiliki ruang untuk saling mengenal lebih dalam melalui warisan tekstil. Pengakuan internasional akan semakin bermakna ketika berjalan seiring dengan penguatan dokumentasi, kapasitas permuseuman, dan pelestarian budaya bagi generasi mendatang. (red)

Partai NasDem targetkan 7 kursi DPRD Lotim pada Pileg mendatang

OPSINTB.com - Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Lombok Timur,  Nurhasanah, menargetkan 7 kursi pada pemilihan legislatif mendatang. Partai besutan H Surya Dharma Paloh itu menyebut target itu tak terlalu berlebihan. 

"Karena kami kemarin di dapil II hampir mendapatkan 2 kursi," kata Nurhasanah, Kamis (29/10/2026). 

Terkait dengan itu dirinya beserta kader bakal bekerja keras lagi. Agar target di dua dapil minimal mendapatkan dua kursi. 

Dia mengatakan saat ini saja, NasDem bisa merebut posisi wakil ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kedepan pihaknya mentargetkan posisi ketu dewan perwakilan rakyat daerah di Gumi Patuh Karya. 

"Insya Allah kedepan paling tidak target kita harus ketua," terangnya. (kin)

Pilkades serentak besok, ini aturan terbaru jam kerja ASN dan libur sekolah di Loteng!

 

OPSINTB.com - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menerbitkan surat edaran tentang 

ketentuan masuk kerja bagi ASN dan ketentuan libur sekolah SD/SMP sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan Kamis, 29 Oktober 2026.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.10.1/298/DPMD/2026 tentang Jam Masuk Kerja ASN dan ke Ketentuan Libur Sekolah jenjang SD/SMP.

''Kami sudah terbitkan surat edaran terkait jam kerja ASN dan ketentuan libur sekolah jenjang SD/SMP, karena ada sebagian sekolah yang dipergunakan untuk lokasi TPS,'' kata Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri, Rabu (28/10/2026).

Adapun bunyi dari surat edaran tersebut adalah bagi SD/SMP yang sekolahnya dipergunakan sebagai lokasi TPS, maka murid sekolah tersebut diliburkan.

''Untuk tenaga pendidik dan ASN tetap masuk untuk membantu kelancaran dan kondusifitas pelaksanaan Pilkades, sedangkan sekolah yang tidak dipergunakan sebagai lokasi TPS tetap masuk seperti biasa,'' rincinya.

Selanjutnya, bagi ASN lingkup Pemkab Loteng tetap masuk untuk melakukan absensi di kantor masing-masing, dan setelah itu kembali ke desa masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya sekaligus melakukan pemantauan/monitoring proses pemungutan suara dalam rangka menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkades.

''Diminta kepada seluruh OPD untuk melaksanakan pemantauan/monitoring pelaksanaan Pilkades sesuai wilayah kecamatan binaan masing-masing,'' demikian Pathul Bahri.

Pilkades serentak di Loteng akan dilaksanakan, Kamis (29/10). Sebanyak 87 desa akan berpartisipasi, dengan jumlah calon kades sebanyak 334 orang.

Adapun jumlah DPT sebanyak 483.326 orang. Polresta Loteng akan mengerahkan 1.083 aparat untuk menjaga ketertiban di area TPS.

Kepala DPMD, Baiq Murniati, memastikan hingga saat ini tidak ada permintaan dari desa untuk menunda jadwal pemungutan suara. Pemda juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkades.

''Masyarakat diharapkan turut menjaga suasana aman dan kondusif serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persatuan,'' harap Baiq Murniati. (wan)

Ketua DPD Partai NasDem Lotim bakal rajin turun perkuat kerja-kerja politik

 

OPSINTB.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lombok Timur, gelar rapat kerja daerah dan pelantikan bagi pengurus DPC partai besutan Surya Paloh tersebut. 

Kegiatan yang berlangsung di Rinjani Waterpark, Selong, Lombok Timur itu dihadiri oleh sejumlah petinggi partai NasDem diantaranya Ketua DPW NasDem, Mori Hanapi, DPR RI Fauzan Khalid, Ktua DPD Partai NasDem Nurhasanah, sejumlah kader dan simpatisan. 

Dalam pidatonya, Ketua DPD Partai NasDem Lombok Timur, Nurhasanah, mengatakan kegiatan tersebut bukan hanya seremoni tapi momentum konsolidasi untuk partai sekaligus memperteguh perjuangan. 

Dia memaparkan, Pemilu 2024 partai NasDem mampu mengamankan sebanyak 68.558 suara, berhasil merebut 5 kursi dan mengantarkannya menjadi salah satu pimpinan di DPRD Kabupaten Lombok Timur. 

"Capaian ini merupakan hasil dari semua pihak baik kader, caleg, relawan, simpatisan, dan ini kepercayaan dari masyarakat," kata Ketua DPD Partai NasDem Lotim, Nurahsanah, Rabu (28/10/2026). 

Dia mengatakan, hasil ini tak boleh membuat kader berpuas diri, melainkan menambab semangat terus mengembangkan partai. Nurhasanah, menekankan agar membangun kekuatan partai yang berkelanjutan. 

Dirinya berjanji bakal terus meningkatkan konsolidasi organisasi di Lotim agar program-program pokok bisa terarah dan terus berkesinambungan. 

Dirinya menegaakan, bakal turun ke masing-masing DPC turun untuk menjaga soliditas dan loyalitas kader. Dia memandang mereka merupakan akar perjuangan lantaran itu harus terus diperkuat. 

Kerja-kerja paratai, kata dia, harus lebih keras lagi. Baik mengembangkan sayap-sayapnya, memperbaiki aktivitas politik disetiap wilayah supaya masyarakat semakin besar. 

"Setelah pelantikan ini DPC akan membentuk pengurus DPRt NasDem," terangnya. 

Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem NTB, Mori Hanapi, berpesan agar pengurus DPC lebih serius. Pengurus DPW, kata dia, bakal memberikan remunerasi setiap tiga bulan sekali sebagai stimulasi. 

Dia mengatakan, tantangan Pileg tahun 2029 bakal lebih besar. Semua pihak kata dia, sudah mengumpulkan sumber daya dan strategi. 

"Tentunya NasDem tak mau ketinggalan," terangnya. 

Sementara itu, DPR RI dari Partai NasDem, Fauzan Khalid, mengatakan kunci sukses partai hanya bergantung pada dua hal yakni solid dan silaturrahim. 

"Rahasia politik itu solid dan jaga silaturrahmi, itu aja," tegasnya. (kin)

Terus perluas ekosistem transaksi digital, kini Bank NTB Syariah dekatkan layanan perbankan kepada masyarakat Dompu

OPSINTB.com - PT Bank NTB Syariah terus mendorong perluasan akses layanan perbankan dan transaksi digital bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Nusa Tenggara Barat. Melalui rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Kabupaten Dompu pada 23–25 Oktober 2026, Bank memperkenalkan layanan perbankan yang dapat mendukung aktivitas transaksi masyarakat dan pelaku usaha.

Pemanfaatan layanan transaksi digital menjadi salah satu aspek penting dalam memperluas inklusi keuangan. Selain memberikan alternatif cara pembayaran, penggunaan layanan digital juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk mulai mengintegrasikan transaksi non-tunai dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Direktur Dana dan Transaksi Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, mengatakan bahwa peningkatan literasi keuangan harus disertai dengan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan.

“Pertama, kita bersama-sama dengan perbankan, OJK, dan Bank Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat melalui literasi keuangan. Setelah itu, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengakses layanan perbankan,” katanya.

Dalam kegiatan BIK 2026 di Dompu, Bank NTB Syariah turut mendorong pemanfaatan layanan perbankan, mulai dari pembukaan rekening hingga penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk transaksi digital. Pengenalan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses keuangan formal kepada masyarakat.

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transaksi digital dapat menjadi salah satu alternatif untuk melayani pembayaran pelanggan. Penggunaan pembayaran non-tunai juga dapat mendukung pencatatan transaksi yang lebih teratur, sehingga pelaku usaha memiliki informasi yang lebih baik untuk mengevaluasi perkembangan bisnisnya.

Namun, perluasan penggunaan transaksi digital perlu berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai cara menggunakan layanan keuangan secara bijak. Edukasi mengenai keamanan bertransaksi, perlindungan data pribadi, serta kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Bank NTB Syariah memandang inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produk dan layanan perbankan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pengenalan layanan transaksi digital perlu disertai dengan pemahaman mengenai manfaat, mekanisme penggunaan, dan risiko yang perlu diantisipasi.

Partisipasi Bank NTB Syariah dalam BIK 2026 di Dompu juga mencerminkan pentingnya sinergi antara industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin mengenal layanan keuangan formal sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Ke depan, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan perbankan dan mendorong pemanfaatan transaksi digital secara bertanggung jawab. Melalui upaya tersebut, Bank berharap layanan keuangan dapat semakin mudah dijangkau dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari perekonomian daerah. (red)

 

Wagub NTB: Koperasi Merah Putih harus hidup, bukan sekadar berdiri

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan menekankan kesiapan sumber daya manusia (SDM), permodalan, dan operasionalisasi usaha agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Dari 1.166 unit yang ditargetkan di NTB, sebanyak 484 unit telah memasuki tahap konstruksi, 214 di antaranya rampung, sementara 119 unit mulai beroperasi.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Pembangunan Gerai KDKMP Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 di Hotel Lombok Astori, Senin (26/10/2026).

Menurut Wagub, keberhasilan program KDKMP tidak semata-mata diukur dari jumlah bangunan yang selesai, tetapi dari kemampuan koperasi menjalankan usaha secara produktif, mengelola modal secara berkelanjutan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sukses itu bukan sekadar kita membangun atau menunjukkan kemegahan bangunan koperasi. Setelah bangunan berdiri, harus tersedia SDM yang mampu bekerja. Kemudian, permodalan yang diberikan harus terus berjalan, berputar, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, percepatan pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan penyiapan pengelola yang kompeten dan penyelesaian kendala teknis di lapangan. Wagub juga meminta seluruh tingkatan pemerintahan memperkuat koordinasi agar hambatan yang dihadapi kabupaten/kota dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Jangan mempersulit komunikasi yang dilakukan kabupaten/kota kepada provinsi. Begitu juga tugas provinsi, apa yang menjadi harapan dan keinginan kabupaten/kota disampaikan lagi kepada kementerian dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan, menjelaskan bahwa dari 1.166 target KDKMP, sebanyak 484 unit telah memasuki tahap konstruksi dan 214 unit telah menyelesaikan pembangunan. Sementara itu, 102 unit telah menuntaskan proses verifikasi dan validasi.

Ia menyebut NTB termasuk dalam 10 provinsi yang hasil verifikasi dan validasi KDKMP-nya telah masuk ke Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Hasil tersebut menjadi salah satu dokumen rujukan dalam reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang selanjutnya berkaitan dengan proses pembayaran oleh PT Agrinas dan Kementerian Koperasi kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Di sisi lain, Pemprov NTB menyiapkan penguatan kapasitas pengelola sebagai bagian dari percepatan operasionalisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi 850 bendahara KDKMP dijadwalkan mulai 9 November 2026 untuk meningkatkan kecakapan pengelolaan keuangan dan mendukung tata kelola koperasi yang lebih profesional.

Adanya 119 KDKMP yang telah memulai aktivitas operasional, meskipun pembangunan fisik gerainya belum seluruhnya rampung, menunjukkan bahwa operasionalisasi dapat mulai berjalan seiring penyelesaian infrastruktur. Tahap berikutnya adalah memastikan aktivitas usaha tersebut dikelola secara tertib, memiliki perencanaan yang jelas, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari itu juga membahas sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan KDKMP, strategi percepatan operasionalisasi unit usaha, serta peran manajer koperasi yang ditunjuk PT Agrinas. Kegiatan diikuti 50 peserta secara luring dan 204 peserta secara daring.

Bagi Pemprov NTB, percepatan pembangunan KDKMP harus diikuti langkah konkret untuk menyiapkan pengelola, memastikan tata kelola yang baik, dan mengurai hambatan lintas pemerintahan. Sebab, keberhasilan Koperasi Merah Putih bukan ketika gerainya sekadar berdiri, melainkan ketika koperasi mampu menjalankan usaha, menggerakkan perputaran modal, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (red)

Tembus 500 ton per hari, penanganan sampah di Loteng jauh dari separuh

 

OPSINTB.com - Sampah memang bukan urusan sepele. Menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), volume sampah dari hari ke hari terus meningkat. Mencapai 500 ton. Dengan tingkat keberhasilan penanganan mencapai 80-90 ton per hari. Jauh dari separuhnya.

Kepala DLH Loteng, Lalu Sarkin Junaidi, mengungkap catatan tersebut berdasarkan rata-rata jumlah penduduk Loteng. Sebagai contoh: satu penduduk menghasilkan 1,5 kilogram sampah per hari. Kemudian dikali 1,1 juta jiwa jumlah penduduk Loteng.

''Ada istilahnya ''timbulan sampah'' dihitung berdasarkan rata-rata; misalkan per orang itu 1,5 kilogram per hari, dikalikan dengan jumlah penduduk. Itu sekitar 500 sekian ton per hari,'' kata Sarkin pada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Kata dia, perlu tenaga ekstra untuk menangani sampah. Selain itu, terbatasnya jumlah armada menjadi salah satu kendala. ''Jadi, perlu bantuan dari desa, dari perusahaan, dan sebagainya,'' tambahnya.

Sarkin juga menyebut, menumpuknya sampah karena kurangnya kesadaran masyarakat. Padahal, desa/kelurahan telah memfasilitasi dengan mengerahkan armada, yang kini hampir merata di seluruh desa.

''Masyarakat mau gampangnya, mau enaknya sendiri. Jadi, kalau sudah bersih rumah, terserah. Dia buang sampah di jalan, di kali,'' sebut Sarkin.

Maka solusi paling sederhana, menurut dia, masyarakat diharapkan kembali menghidupkan kearifan lokal, seperti nenek moyang dahulu. Dengan menggali lubang di pekarangan rumah, kemudian membuang sampah di lubang tersebut.

''Nanti bisa jadi kompos dan bisa dimanfaatkan untuk tanam cabai, tomat, dan lain-lain,'' terangnya.

Kendati demikian, ia menyatakan kondisi ini belum masuk kondisi ''darurat''. Yang jelas, kata dia, di tengah meningkatnya volume sampah, kesadaran masyarakat justru berkurang.

''Ini yang perlu bantuan teman-teman, menghimbau agar tidak buang sampah sembarangan,'' papar Sarkin.

Kepala Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, H Ahmad Nusilah, mengatakan sejak adanya pemangkasan dana desa,  penanganan sampah menjadi lebih berat karena minimnya dana. Sebelum DD dipangkas, desa dapat melakukan pengangkutan secara masif.

''Tapi, saat sekarang ini diambil pusat sampai tersisa Rp 300 juta, jadi berat melakukan pembuangan ke TPA,'' ujarnya. (iwn)