Kadis PUPR Lombok Tengah pastikan perbaikan jalan Ketangan–Kelekuh lewat DAK 2027

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lalu Rahadian, menyatakan bahwa Kementerian PUPR telah menyetujui perbaikan ruas jalan Ketangan–Kelekuh yang menghubungkan Desa Pengengat dengan Desa Dadap, Kecamatan Pujut. Jalan sepanjang 11 kilometer tersebut akan diperbaiki menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2027.

​"Diusulkan tiga ruas, tetapi yang lolos hanya satu ruas, yakni Ketangan–Kelekuh ini. Panjangnya sekitar 11 kilometer," ujar Lalu Rahadian di Kantor Bupati Lombok Tengah, Jumat (13/11/2026).

​Ia menerangkan bahwa kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya diundang oleh Kementerian PUPR ke Bandung, Jawa Barat, untuk menjalani proses verifikasi. Dua ruas jalan lain yang turut diusulkan adalah ruas Kelekuh–Bumbang dan Tanak Beak–Gunung Tunak. Namun, kedua ruas tersebut belum lolos verifikasi.

​"Ruas Ketangan–Kelekuh itu masuk dalam DAK 2027. Itulah hasil yang kami dapatkan setelah saya ke Bandung kemarin, dari tiga ruas yang kami usulkan," tambahnya.

​Terkait ruas Tanak Beak–Gunung Tunak, Rahadian melanjutkan, ruas tersebut sebenarnya hampir lolos verifikasi pada 2025. Namun, karena terkendala anggaran, Kementerian PUPR membatalkannya. Oleh karena itu, ia berharap perbaikan ruas Tanak Beak–Gunung Tunak dapat direalisasikan pada tahun mendatang, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

​"Ya, mungkin saat itu negara sedang mengalami keterbatasan anggaran karena dialihkan ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)," terangnya.

​Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perbaikan ruas Ketangan–Kelekuh merupakan bagian dari program tematik untuk mendukung sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). "Program ini bersifat tematik, yakni Tematik Pariwisata, sehingga ruas ini kami usulkan," kata Rahadian.

​Menurut Rahadian, perbaikan ruas Ketangan–Kelekuh menjadi prioritas karena kondisinya telah lama mengalami kerusakan parah, terlebih jalur tersebut merupakan akses penghubung menuju kawasan wisata.

​"Kondisinya sudah lama rusak berat sehingga perbaikannya kami prioritaskan. Jalur ini juga terhubung langsung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika," pungkasnya. (wan)

Wabup Nursiah dorong petani Tanak Rarang melek teknologi lewat program BMRP

OPSINTB.com - Petani di Desa Tanak Rarang, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng) dilatih menerapkan sistem pengelolaan air presisi guna mendongkrak produktivitas jagung di lahan kering. Pelatihan praktis dan pemantauan lapangan ini menyasar lahan pertanian seluas 10 hektare.

Dalam sekolah lapang yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026), para petani dibekali keterampilan teknis untuk mengatasi keterbatasan air di lahan kering. Materi pelatihan difokuskan pada cara membaca sensor kelembapan tanah, mengatur jadwal dan volume irigasi, mengoperasikan sistem distribusi air, serta merawat peralatan secara mandiri agar teknologi tersebut dapat terus digunakan dalam jangka panjang.

Program ini dijalankan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian melalui skema Competitive Grant ICARE 2026, bekerja sama dengan Yayasan Kabua Dana Rasa dan Koperasi Konsumen Syari’ah Maju Mandiri Modern (3M).

Wakil Bupati Loteng, H.M. Nursiah, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi yang menyentuh langsung persoalan lapangan. Ia mendorong agar para petani memaksimalkan fasilitas dan pelatihan ini supaya budidaya jagung menjadi lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan hasil panen.

''Penerapan irigasi berbasis data sensor kelembapan ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi petani lahan kering di Loteng agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada curah hujan, sehingga pola tanam menjadi lebih terukur dan produktif,'' ujar suami dari Hj. Winarsih itu.

Kepala BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, Dr. Rima Purnamayani, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama perwakilan BRMP NTB, Dinas Pertanian Loteng, Koperasi Konsumen Syari'ah Maju Mandiri Modern (3M), Kepala Desa Tanak Rarang, dan kelompok petani penerima manfaat.

Rima menyebut, kegiatan monitoring dan sekolah lapang ini digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga penelitian, mitra pelaksana, dan petani dalam menerapkan inovasi teknologi pertanian. 

''Langkah ini difokuskan pada pengelolaan air yang terukur guna mendongkrak produktivitas jagung lahan kering sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Loteng,'' tutup Rima. (wan)

Kak Ofik minta guru bertanggung jawab atas kelanjutan pendidikan siswa

 

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur yang juga Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyoroti pentingnya peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Ia meminta seluruh tenaga pendidik memastikan tidak ada anak didik yang putus sekolah saat memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Hal itu di sampaikan Kak Ofik saat melepas peserta jalan sehat dalam rangka memperingati HUT ke-81 PGRI, Hari Guru Nasional (HGN), HUT ke-55 KORPRI, dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Taman Rinjani Selong, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, peningkatan IPM tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan dan pengawasan serius dari seluruh elemen pendidikan, terutama dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak setiap tahun ajaran.

Ia secara khusus meminta guru sekolah dasar (SD) mengawal lulusan agar melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Begitu pula guru SMP harus memastikan peserta didiknya melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas.

"Kepada keluarga besar pendidikan, pastikan di setiap tahun ajaran setiap anak didiknya bisa melanjutkan sekolah. Misalnya guru SD pastikan anak-anak didiknya yang SD lanjut ke SMP, dan guru SMP pastikan lanjut ke jenjang menengah (SMA)," tegasnya.

Sebelum melepas peserta, Sekda terlebih dahulu menyampaikan salam takzim Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada seluruh undangan dan peserta. 

Ia menyebut Bupati menyambut baik kegiatan tersebut dan memastikan akan hadir pada upacara puncak peringatan mendatang.

Kegiatan diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan jalan sehat yang mengambil titik start dan finis di kawasan Taman Rinjani Selong. 

Peserta menyusuri sejumlah ruas jalan utama Kota Selong, di antaranya Jalan H. Moh. Faisal dan Jalan Prof. M. Yamin, sebelum melintasi kawasan perkantoran Kejaksaan Negeri Lombok Timur melalui Jalan Prof. Dr. Soepomo.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembagian doorprize dan hiburan panggung dari Bapackguru yang mengundang antusiasme peserta.

Jalan sehat tersebut diikuti guru SD dan SMP se-Kabupaten Lombok Timur, tenaga kesehatan, serta jajaran KORPRI lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (red)

Kadis Dikbud Lombok Timur warning kasek: Jangan serahkan revitalisasi sekolah ke kontraktor!

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Nurul Wathoni, melontarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah penerima program revitalisasi sekolah agar tidak menyerahkan pengerjaan proyek kepada pihak ketiga.

Ia menegaskan, seluruh kegiatan revitalisasi sekolah yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut wajib dilaksanakan secara swakelola sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Nurul Wathoni mengingatkan, kepala sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) menjadi pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, bukan kontraktor atau pihak ketiga.

"Dalam swakelola ini yang bertanggung jawab kan kepala sekolah bersama tim P2SP yang dibantu pengawas konsultan. Kami minta kepala sekolah memahami juknis dan bisa melaksanakannya dengan baik," tegas Nurul Wathoni. Jumat (13/11/2026).

Tak hanya soal mekanisme pengerjaan, Nurul juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mencampuri pelaksanaan revitalisasi dengan mengatasnamakan pejabat maupun institusi Dikbud Lombok Timur.

Menurutnya, posisi Dikbud dalam program tersebut sebatas melakukan monitoring. Karena itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam setiap tahapan pelaksanaan revitalisasi.

"Kita tegaskan kalau pihak Dikbud Lombok Timur hanya memiliki tugas monitoring dan tidak boleh ikut campur pada semua tahapan revitalisasi. Karena itu, kalau ada yang mengatasnamakan teman-teman Dikbud Lombok Timur agar dilaporkan kepada kami, bisa ke Sekdis, Kabid atau langsung ke Kadis supaya kita bisa mengambil tindakan," ujarnya.

Nurul Wathoni meminta seluruh kepala sekolah dan P2SP bekerja secara mandiri, transparan, serta bertanggung jawab dengan tetap berkoordinasi bersama konsultan pengawas.

Ia juga mengingatkan kepala sekolah agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku berasal dari Dikbud ataupun membawa-bawa nama pejabat untuk memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

"Silakan Bapak Ibu kepala sekolah dan P2SP bekerja secara mandiri bersama konsultan pengawas. Silakan bekerja baik saja demi sekolahnya agar bisa bagus dan nyaman untuk belajar. Jangan mudah percaya kalau ada yang mengaku dari Dikbud atau mengatasnamakan pejabat. Silakan kerjakan secara swakelola. Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah," pungkasnya. (zaa)

Dinas PUPR Lombok Tengah tetapkan tiga fokus prioritas pembangunan tahun ini

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Rahadian, memaparkan sejumlah fokus prioritas pembangunan daerah pada tahun ini. Program-program tersebut dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun tiga program prioritas yang dipetakan oleh Dinas PUPR Lombok Tengah meliputi: pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten. ''Melakukan percepatan penanganan infrastruktur jalan guna memperlancar jalur logistik, akses pariwisata, serta mobilitas ekonomi warga,'' kata Rahadian pada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Selanjutnya, optimalisasi jaringan irigasi. Pihaknya memastikan ketersediaan dan distribusi air irigasi pertanian tetap terjaga demi mendukung ketahanan pangan daerah.

''Melalui optimalisasi jaringan irigasi, Dinas PUPR berkomitmen menghadirkan layanan pengairan yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh petani,'' imbuhnya.

Terakhir, Rahadian menambahkan, transparansi pengadaan dan pengerjaan proyek. Ia memastikan akan memperketat pengawasan kualitas fisik bangunan serta memastikan seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi teknis dan regulasi yang berlaku.

Selain ketiga program tersebut, Rahadian juga mendorong keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan pembangunan di wilayahnya masing-masing. 

Langkah ini dinilai efektif untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah," pungkasnya. (wan)

Panitia Pilkades Desa Surabaya bisa dilaporkan

 

OPSINTB.com - Sikap panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, yang dinilai tidak merespons persoalan dugaan pemanfaatan penyaluran air bersih untuk kepentingan politik oleh salah satu calon kepala desa (cakades), menuai sorotan masyarakat.

Persoalan tersebut dikhawatirkan dapat memicu kesalahpahaman hingga keributan antarkandidat apabila tidak segera ditangani. Masyarakat pun meminta panitia Pilkades bersikap responsif dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.

Panitia Pilkades dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh calon mendapatkan kesempatan yang sama serta menjaga agar tidak ada aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan selama tahapan pemilihan berlangsung.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur, H. Mustafa, meminta masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran agar segera melaporkannya dengan menyertakan bukti fisik.

Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus disampaikan melalui mekanisme pengawasan yang telah disiapkan, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan dan kabupaten.

"Kalau memang ada temuan semacam itu, di kecamatan ada panitia pengawasan. Silakan difoto dan dilaporkan. Kalau ada bukti fisik, silakan laporkan ke panitia maupun kecamatan," ujarnya. Jumat (13/11/2026).

Mustafa mengatakan, pihaknya juga telah mengingatkan mitra kerja, termasuk forum komunikasi masyarakat (FKM), agar tidak hanya menyampaikan dugaan pelanggaran secara lisan, tetapi turut mengumpulkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, laporan terkait dugaan ketidaknetralan, termasuk indikasi intervensi terhadap masyarakat maupun wali murid, harus disampaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Mustafa juga mengingatkan bahwa pengawasan Pilkades dilakukan secara berjenjang. Jika panitia tingkat desa dinilai tidak merespons laporan, masyarakat dapat meneruskannya kepada pengawas di tingkat kecamatan.

Di tingkat kecamatan, camat bertindak sebagai pembina, sedangkan sekretaris kecamatan menjadi ketua tim pengawas. Apabila persoalan tidak mendapatkan penyelesaian, laporan dapat diteruskan ke tingkat kabupaten.

"Kalau panitia desa diam, laporkan ke kecamatan, ke pengawas. Ada peninjau kecamatan, camat sebagai pembina dan ketuanya Pak Sekcam. Kalau tidak mempan, di kabupaten juga bisa dilaporkan. Yang paling penting gunakan data fisik," tegasnya.

Terkait kemungkinan sanksi terhadap calon yang diduga melakukan pelanggaran, Mustafa menjelaskan, setiap laporan terlebih dahulu harus ditelaah oleh tim. Penanganannya akan disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesalahan yang ditemukan.

Menurutnya, tidak setiap laporan secara otomatis berujung pada pembatalan pencalonan. Tim akan memeriksa bukti dan menilai apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti lebih jauh.

Ia menyebutkan, salah satu aspek yang sangat krusial dalam tahapan pencalonan adalah pemenuhan persyaratan administrasi, seperti keabsahan ijazah serta ketentuan dukungan minimal 10 persen dan keterwakilan wilayah setengah dari ketentuan yang berlaku.

"Kalau ada indikasi ijazah palsu atau pelanggaran lainnya, silakan dilaporkan dan dibuktikan. Nanti ada tim yang menelaah, apakah dilanjutkan atau tidak. Kita lihat seperti apa kesalahannya," jelasnya.

Mustafa berharap masyarakat tidak membiarkan dugaan pelanggaran berkembang menjadi konflik antarkandidat. Seluruh persoalan harus diselesaikan melalui jalur pengawasan dan mekanisme hukum yang berlaku agar pelaksanaan Pilkades di Lombok Timur tetap berjalan aman, tertib, dan demokratis. (zaa)

ZCorner Lombok Tengah: Gebrakan nasional ubah mustahik jadi muzaki

 

OPSINTB.com - Berawal dari penerima bantuan zakat, kini para mustahik didorong untuk tumbuh menjadi pelaku usaha mandiri yang kelak mampu menjadi muzaki. Semangat inilah yang dibangun melalui ZCorner BAZNAS Lombok Tengah (Loteng), sebuah program pemberdayaan ekonomi yang menjadi pilot project BAZNAS Pusat sekaligus yang pertama dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). ZCorner sendiri berlokasi di sebelah timur Kantor BAZNAS Loteng.

ZCorner tidak sekadar menjadi tempat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjalankan aktivitas perdagangan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan, pendampingan, dan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya warga yang sebelumnya berstatus mustahik atau penerima zakat.

''BAZNAS Loteng berupaya menciptakan perubahan dari ketergantungan terhadap bantuan menjadi kemandirian ekonomi. Para penerima manfaat difasilitasi untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas, memperluas pemasaran, hingga memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi muzaki atau orang yang menunaikan zakat,'' kata Wakil Ketua II BAZNAS Loteng TGH Lalu Mala Sar'i dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Komitmen penguatan tersebut kembali diwujudkan melalui kegiatan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM bertema ''Go Digital, Naik Kelas! UMKM Lebih Berdaya di Era Digital'' yang berlangsung di ZCorner BAZNAS Loteng.

Mala Sar'i menekankan membangun usaha tidak cukup hanya dengan keberanian memulai, tetapi membutuhkan konsistensi, kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus berinovasi.

Menurutnya, pelaku UMKM harus mampu menjaga keberlangsungan usaha dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, usaha yang dirintis tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

''Jangan hanya semangat di awal. Usaha harus dijalankan secara konsisten, terus berinovasi, dan tidak mudah menyerah,'' pesannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Loteng, Iswandi Khairy Ramen, mengajak para pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat promosi dan mengembangkan usaha.

''Penting sekali kita memahami dunia digital dalam rangka promosi dan mengembangkan potensi usaha yang ingin kita bangun dan kembangkan,'' tegasnya.

Ia menjelaskan, media sosial dan berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan produk, membangun identitas usaha, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Selain pemasaran digital, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keamanan data dan transaksi digital agar aktivitas usaha dapat berjalan lebih aman dan profesional.

Kehadiran kegiatan literasi digital di ZCorner menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM. Sebab, pendampingan usaha tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat berjualan, tetapi juga perlu diikuti peningkatan pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

Melalui ZCorner, BAZNAS Lombok Tengah membawa misi yang lebih besar dari sekadar pemberian bantuan, yakni membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Harapannya, para mustahik yang mendapatkan pembinaan dan fasilitas usaha hari ini, suatu saat mampu berdiri mandiri, meningkatkan kesejahteraan keluarga, bahkan beralih status menjadi muzaki. (wan)