Pemkab Lotim berhasil pertahankan gelar juara 1 Jamsostek Award

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berhasil mempertahankan gelar juara 1 kategori pemerintah daerah pada Jamsostek Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026.

Trend positif ini menjadi bukti komitmen nyata dalam memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan para pekerja di Gumi Patuh Karya. 

Lombok Timur unggul atas Kabupaten Lombok Utara di posisi juara 2 dan Kabupaten Sumbawa di posisi juara 3. Bupati Lotim H. Haerul Warisin menerima langsung penghargaan yang digelar di Mataram, Rabu (26/8/2026). 

​Penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat bersama BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan atas keberhasilan Lombok Timur mendaftarkan serta melindungi 30.108 pekerja di wilayahnya, yang mencakup pekerja rentan, pekerja mandiri, hingga tenaga non-ASN.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Lotim atas komitmen  memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Lombok Timur. 

Menurutnya Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB, sudah sepantasnya mendapatkan perhatian dan porsi perlindungan yang lebih besar.

"Keberhasilan yang diraih Lombok Timur saat ini tidak terlepas dari komitmen dan kolaborasi kuat seluruh pemangku kepentingan," kata wanita yang karib disapa Indah ini. 

Wagub berharap penghargaan yang diraih Lombok Timur tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi semata, melainkan menjadi tolok ukur dan standar baru untuk kinerja yang lebih baik di masa depan. 

Di sisi lain ia menyadari kondisi fiskal daerah saat ini masih memiliki keterbatasan dalam membagi keberpihakan anggaran di antara berbagai program prioritas.

Kendati demikian, keterbatasan tersebut terbayar ketika melihat langsung besarnya manfaat dan ketenangan yang dirasakan oleh para ahli waris penerima manfaat jaminan ketenagakerjaan.

Wagub mengingatkan perhatian khusus juga penting bagi kelompok rentan, terutama perempuan yang menjadi kepala keluarga. Mengemban peran ganda untuk menopang perekonomian sekaligus mengurus rumah tangga tentu memberikan beban yang cukup berat, sehingga komitmen perlindungan bagi pekerja perempuan menjadi prioritas yang sangat penting.

Lebih lanjut, Wagub menegaskan bahwa Provinsi NTB harus terus bergerak maju mengejar ketertinggalan dan berpacu dengan provinsi lain melalui semangat bahu-membahu agar capaian akumulatif perlindungan pekerja dapat terus meningkat.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas sinergi yang terjalin erat bersama pemerintah daerah dalam menyentuh dan melindungi masyarakat secara langsung," ucapnya. 

Acara penganugerahan tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda) se-NTB, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota, serta pimpinan BPJS Ketenagakerjaan bersama jajarannya. (red)

Jalan rusak dan peringatan HUT Lotim sama-sama jadi perhatian

 

OPSINTB.com - Tercatat dua kegiatan seremonial yang digelar di tahun ini. Satu Festival 1 Muharam, kedua peringatan HUT Lombok Timur 131 yang direncanakan dilaksanakan pada 31 Agustus mendatang. 

Tentu kedua acara seremonial ini menjadi sorotan. Terlebih di tengah adanya soal infrastruktur. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, memang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kendati demikian, menurutnya, agenda peringatan hari jadi daerah juga tetap memiliki nilai penting sebagai bagian dari momentum mengingat sejarah berdirinya Kabupaten Lombok Timur.

"Supaya dua-duanya bisa jalan. Mengingat kapan lahirnya Lombok Timur itu juga perlu, tetapi memperhatikan kebutuhan masyarakat di Lombok Timur juga perlu," kata Nurhasanah, kepada opsintb.com, Rabu (26/8/2026). 

Ia menegaskan, pelaksanaan berbagai kegiatan daerah harus tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, DPRD Lombok Timur terus mengawal agar pembangunan infrastruktur, terutama jalan, mendapatkan porsi perhatian dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Selama ini kami sedang membahas APBD 2027. Kami kawal terus untuk perbaikan infrastruktur di Lombok Timur, khususnya jalan," ujarnya.

Menurut Nurhasanah, kondisi jalan di Lombok Timur masih menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Banyak ruas dalam kondisi rusak, sehingga penanganannya harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah setiap tahun.

Ia menilai, perbaikan jalan memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik akan memperkuat konektivitas antardaerah dan mempermudah aktivitas ekonomi warga.

"Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa ada konektivitas, khususnya jalan. Jadi tentu ini menjadi prioritas dari pemerintah daerah juga sebenarnya," tegasnya.

Nurhasanah menambahkan, pemerintah daerah dan DPRD memiliki komitmen untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Namun, banyaknya ruas jalan yang membutuhkan penanganan membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Terkait kritik masyarakat yang mempertanyakan anggaran kegiatan seremonial dan berharap dana tersebut dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan jalan, Nurhasanah mengatakan masyarakat memiliki penilaian masing-masing terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap berjalan, sementara agenda daerah yang memiliki nilai sejarah dan sosial tetap dapat dilaksanakan secara proporsional.

"Sekali lagi, kembali lagi kita lihat kemampuan daerah. Yang jelas, kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur jalan, tetap menjadi perhatian dan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah setiap tahun," pungkasnya. (zaa)

Truk kelebihan muatan akan disangsi tegas, Dishub Lombok Timur siapkan pengawasan

 

OPSINTB.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur segera mengambil langkah tegas terhadap kendaraan angkutan yang melanggar aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau kelebihan muatan dan dimensi.

Sekretaris Dishub Lombok Timur, Hadi Siswanto mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam pertemuan tersebut membahas langkah penindakan terhadap kendaraan yang dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur jalan kabupaten.

"Kita tidak punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Padahal kita harus melakukan penindakan, kemudian melakukan penyelidikan, juga harus ada PPNS," ucap Hadi kepada awak media, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Dishub akan melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Satlantas dan PJR Kepolisian, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, para camat di wilayah yang memiliki persoalan angkutan, BPTD Kementerian Perhubungan, Dishub Provinsi NTB, serta Jasa Raharja.

Menurut Hadi, keterbatasan PPNS menjadi salah satu kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan. Sebagai solusi jangka pendek, Dishub Lombok Timur akan berkoordinasi dengan BPTD maupun Dishub Provinsi NTB yang telah memiliki PPNS untuk membantu proses penindakan.

Selain itu, penegakan hukum akan dilakukan bersama pihak Kepolisian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transportasi rampung. Nantinya, penindakan juga dapat melibatkan PPNS dari instansi lain di tingkat kabupaten, termasuk Satpol PP.

Hadi menegaskan kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran muatan maupun dimensi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

"Overload atau overdimensi ini kan ada sanksinya sesuai dengan undang-undang. Artinya, siapapun yang melakukan pengangkutan melebihi kapasitas yang ditentukan harus diberikan sanksi," tegasnya.

Dishub Lombok Timur juga akan meningkatkan pengawasan secara berkala di sejumlah wilayah yang menjadi titik perlintasan kendaraan ODOL, seperti Kalijaga, Korleko hingga Geres.

Kendaraan yang kedapatan melanggar batas kapasitas akan langsung ditindak di lapangan. Untuk dump truck roda enam, Hadi menyebut batas Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) berkisar antara 7,5 hingga 8 ton.

Selanjutnya, berkas pelanggaran akan diproses secara administratif dan dikirim ke Kejaksaan Negeri Selong.

Dishub Lombok Timur berharap langkah terpadu lintas instansi tersebut mampu menekan angka pelanggaran ODOL sekaligus mencegah kerusakan ruas jalan kabupaten, terutama jalan yang baru selesai dilakukan pengaspalan atau hotmix.

Sebelumnunya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah, meminta agar Dishub menindak kendaraan yang melanggar ketentuan tonase. Ia juga mendorong koordinasi dengan Satpol PP agar pengawasan dan penertiban dapat berjalan lebih maksimal.

"Kita minta kepada Dishub untuk menindak tegas truk yang melintasi dengan tonase yang tidak sesuai kapasitas. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Satpol PP," tegasnya. (zaa)

Sampai hari ini, donasi yang terkumpul untuk Desa Adat Sade berjumlah Rp 3,7 miliar

 

OPSINTB.com - Empat hari pasca kebakaran yang melanda 120 rumah di Desa Adat Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) donasi terus berdatangan dari berbagai kalangan. Dari artis ibukota, BUMN, BUMD, pejabat, warga negara asing, hingga warga lokal.

Hingga hari ini, Rabu (26/8/2026) perkiraan donasi yang terkumpul berjumlah Rp 3,7 miliar. ''Kurang lebih segitulah. Saya takut salah ngomong,'' kata Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri usai meninjau pembersihan sisa kebakaran Desa Adat Sade.

Adapun donasi, Pathul melanjutkan, seluruhnya akan diperuntukkan untuk rekonstruksi rumah adat Sade. Dikatakan, rekonstruksi sendiri tidak akan tuntas sebelum MotoGP berlangsung.

Sehingga, karena sudah menjadi ikon wisata Loteng dan menjadi salah satu tujuan kunjungan para pebalap, Pemda sedang merancang pendirian museum di lokasi kebakaran.

''Saya juga berpikir lebih jauh ya mudah-mudahan nanti dibuatkan satu museum di sini. Orang bisa melihat dari dekat; ini lo bentuk awal sejarah rumah adat ini berdiri. Termasuk sampai hari ini terbakar. Nanti kan bisa dilihat di museum kecil misalnya,'' imbuhnya.

Asisten II Bidang Perekonomian Setda NTB, H Lalu Mohammad Faozal menambahkan, pihaknya sedang mendesain konsep museum dengan melibatkan masyarakat Sade.

''Dan kita sedang mendesain konsepnya dengan melibatkan masyarakat, termasuk bentuk dan tempatnya,'' ujar Faozal.

Oleh sebab itu, untuk sementara seluruh objek Desa Adat Sade akan ditutup agar pemerintah lebih leluasa mendata dan mendesain bentuk museum tersebut.

''Kita pastikan dulu masyarakat sudah terdata by name by address. Baru nanti museum itu ditempatkan di mana. Itu kita konsensus lagi dengan mereka. Insyaallah sebelum MotoGP sudah jadi,'' katanya.

Ia menjelaskan, isi museum tersebut nanti terdiri dari Sade sebelum terjadi kebakaran, Sade saat kebakaran, dan Sade ke depan. ''Kita akan betul-betul desain dengan baik,'' pungkasnya. (wan)

Pemkab Loteng terjunkan ribuan ASN bersihkan puing kebakaran Desa Adat Sade

 

OPSINTB.com - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menerjunkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) untuk membersihkan puing-puing sisa kebakaran Desa Adat Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, Rabu (26/8/2026).

''Semua dinas, Polri, dan TNI diterjunkan untuk membantu masyarakat Sade. Ini bentuk sinergitas kami terhadap lokus kebakaran,'' kata Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri.

Dengan kegiatan ini, Bupati berharap kondisi psikologis dan kegiatan masyarakat Sade segera pulih pasca kebakaran. ''Ke depan diharapkan segera pulih lagi, sehingga masyarakat secepatnya menempati Sade lagi,'' ujarnya.

Untuk rekonstruksi sendiri, pihaknya masih berdiskusi dengan stakeholder terkait, dan telah mendapatkan instruksi dari Kementerian Sosial untuk tahapan-tahapannya.

''Recovery-nya harus kami diskusikan kembali mengingat ini dulu beratap ilalang dan masyarakat ingin kembali menggunakan ilalang,'' tambahnya.

''Merubah atap saja kami tidak berani sembarangan. Harus ada diskusi dengan mereka agar mereka tidak merasa termarjinalkan.''

Ke depan, jika rumah adat menggunakan ilalang, maka pihaknya telah memikirkan titik-titik penempatan alat pemadam api ringan (Apar) serta merancang jalan masuk kendaraan agar mobil pemadam leluasa masuk ke pemukiman.

''Kalau pakai ilalang, tentu harus kita pikirkan Aparnya, kemudian distribusi air manakala terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena pemadam kebakaran juga harus bisa masuk,'' papar Bupati.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Loteng, Lalu Sarkin Junaidi menyebut, sampah material sisa kebakaran yang terkumpul hari ini berjumlah 50 ton lebih. Sampah tersebut seluruhnya akan dibuang ke TPA Pengengat.

''Yang bisa kita kumpulkan hari ini mencapai 50 ton lebih,'' sebut Sarkin.

Pihaknya mendorong seluruh ASN dan pihak-pihak yang terlibat terus bekerja maksimal agar puing-puing kebakaran bisa diangkut seluruhnya hari ini.

Sementara itu, Kapolresta Loteng, Kombes Pol Hariyanto menjelaskan masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) terkait penyebab pasti kebakaran. Termasuk seluruh barang bukti juga telah diamankan dan dibawa untuk diperiksa di Labfor.

''Kami masih menunggu kepastiannya dari teman-teman Labfor Polda Bali,'' jelasnya. (iwn)

Hingga 25 Agustus, Tim Kesehatan NTB layani 3.307 warga terdampak gempa NTT

 

OPSINTB.com - Dalam enam hari misi Solidaritas Kemanusiaan KR-BNN NTB, Tim Kesehatan Nusa Tenggara Barat telah memberikan 3.307 layanan kepada warga terdampak gempa Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Hingga 25 Agustus 2026, pelayanan tersebut menjadi bagian dari respons kesehatan di tujuh kabupaten yang terdampak bencana.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB sekaligus Ketua Tim Koordinator Solidaritas KR-BNN NTB, H Ahsanul Halik, di Mataram, Rabu (26/8/2026), mengatakan tingginya angka pelayanan menunjukkan besarnya kebutuhan kesehatan masyarakat pascagempa. Kondisi itu, kata dia, menjadi dasar bagi penguatan respons kesehatan sejak awal, mulai dari penempatan tenaga medis hingga pelayanan yang menjangkau masyarakat di wilayah sekitar lokasi terdampak.

“Angka 3.307 layanan itu menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan memang cukup besar. Karena itu, sejak awal respons yang kita bangun bukan hanya menempatkan tenaga kesehatan di satu titik, tetapi memperkuat pos pelayanan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” kata Aka.

Gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 berdampak pada tujuh kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Ngada. Dari seluruh wilayah tersebut, jumlah penduduk terdampak mencapai 1.915.194 orang, dengan 83 orang meninggal dunia, 331 orang mengalami luka berat, dan 639 orang luka ringan.

Bencana itu juga menyebabkan 43.686 warga mengungsi yang tersebar di 400 titik pengungsian. Besarnya jumlah pengungsi dan korban luka menjadikan pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, kesehatan lingkungan, serta pengawasan penyakit berpotensi KLB sebagai bagian penting dalam respons pascabencana.

Untuk memperkuat pelayanan, NTB mengerahkan 89 relawan kesehatan dalam dua tahap pemberangkatan. Sebanyak 53 relawan atau 60 persen diberangkatkan pada tahap pertama, kemudian disusul 36 relawan atau 40 persen pada tahap kedua.

Kekuatan tim tersebut didominasi 32 perawat dan 28 dokter. Mereka diperkuat enam apoteker, tiga tenaga administrasi kesehatan, tiga psikolog, dua epidemiolog, dua tenaga kesehatan lingkungan, seorang bidan, seorang analis, serta tenaga pendukung lainnya.

Salah satu lokasi pelayanan Tim Kesehatan NTB berada di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dari wilayah ini, sebagian tim juga bergerak secara mobile sekaligus memperkuat sejumlah pos kesehatan yang masih membutuhkan tenaga medis.

Perkembangan jumlah layanan memperlihatkan kebutuhan kesehatan masyarakat yang sempat meningkat tajam pada fase awal respons. Pada 20 Agustus, Tim Kesehatan NTB memberikan 134 layanan. Sehari kemudian jumlahnya meningkat menjadi 367 layanan.

Puncak pelayanan terjadi pada 22 Agustus dengan 1.340 layanan. Setelah itu, jumlah layanan menurun menjadi 879 layanan pada 23 Agustus, 381 layanan pada 24 Agustus, dan 201 layanan pada 25 Agustus. Secara kumulatif, hingga 25 Agustus, total pelayanan yang diberikan mencapai 3.307 layanan.

Menurut Aka, tren tersebut menjadi gambaran penting bagi tim dalam membaca perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan.

“Puncaknya terjadi pada 22 Agustus. Setelah itu jumlah pelayanan mulai menurun, tetapi kami tidak boleh serta-merta menganggap situasi selesai. Pelayanan harus tetap berjalan, terutama untuk memastikan masyarakat yang masih membutuhkan bisa dijangkau dan perkembangan penyakit tetap terpantau,” ujarnya.

Dari total layanan tersebut, keluhan yang paling banyak ditangani adalah myalgia sebanyak 751 kasus, disusul dispepsia 634 kasus, ISPA 364 kasus, nyeri 268 kasus, dan hipertensi 259 kasus.

Selain itu, tim juga menangani kasus pusing, diare, luka atau vulnus, bronkitis, dan sejumlah keluhan lainnya. Sepuluh jenis keluhan dan diagnosis terbanyak menyumbang sekitar 88 persen dari seluruh layanan, menunjukkan bahwa beban pelayanan kesehatan masih terkonsentrasi pada sejumlah masalah utama.

Di tengah pelayanan langsung tersebut, pengawasan terhadap penyakit potensial kejadian luar biasa atau KLB juga terus diperkuat.

ISPA menjadi penyakit potensial KLB yang paling dominan. Jumlah kasus meningkat menjadi 148 pada 227 Agustus dan mencapai puncak 156 kasus pada 23 Agustus. Setelah turun menjadi 23 kasus pada 24 Agustus, pada 25 Agustus masih tercatat 37 kasus.

Perkembangan diare juga menunjukkan fluktuasi. Kasus diare tercatat 42 kasus pada 22 Agustus, 34 kasus pada 23 Agustus, dan kembali meningkat menjadi 41 kasus pada 24 Agustus, sebelum turun menjadi dua kasus pada 25 Agustus.

Sementara itu, pneumonia mencapai 30 kasus pada 24 Agustus dan masih tercatat 12 kasus pada 25 Agustus. Disentri juga menunjukkan kecenderungan peningkatan pada akhir periode pengamatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian tim untuk memperkuat surveilans harian, deteksi dini, pemantauan kelompok rentan, serta pengawasan terhadap sanitasi, air bersih, dan kondisi lingkungan.

“Bagi kami, angka penyakit itu bukan sekadar catatan harian. Ketika ada peningkatan, tim harus melihat apa penyebab dan faktor risikonya di lapangan. Karena itu, pelayanan medis harus berjalan bersama dengan surveilans, pemantauan air bersih, sanitasi, dan kondisi masyarakat di pengungsian,” kata Aka.

Pelayanan kesehatan juga dilakukan secara mobile untuk menjangkau masyarakat di luar pos pelayanan. Berdasarkan pemetaan di wilayah pelayanan mobile sekitar Desa Satar Padut, kelompok yang menjadi perhatian pelayanan terdiri atas 37 balita usia 0–5 tahun, tujuh anak dan remaja usia 6–17 tahun, serta 152 penduduk usia 18–59 tahun.

Sejak hari pertama respons hingga 25 Agustus, Tim Kesehatan NTB terus memperluas dan memperkuat langkah penanganan. Upaya tersebut dimulai dari persiapan dan penempatan tenaga kesehatan di pos-pos yang tersedia, koordinasi dengan HEOC Provinsi serta Kabupaten/Kota, hingga penguatan alur rujukan pasien.

Tim juga melakukanrujukan pasien dengan kasus obstetri ke Rumah Sakit Ruteng untuk memperoleh penanganan lanjutan. Di saat bersamaan, pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah diperkuat melalui koordinasi dan integrasi dengan Tim Layanan Kesehatan Universitas Airlangga atau UNAIR.

Sebagai pusat zkoordinasi dan ]00⁰pelayanan, Tim Kesehatan NTB juga membentuk dan mengoperasikan Pos Induk Kesehatan di Puskesmas Dampek, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Penguatan respons dilanjutkan dengan pelayanan mobile di sejumlah lokasi serta distribusi logistik kesehatan dan obat-obatan ke fasilitas dan pos pelayanan di wilayah terdampak.

Aka mengatakan, penguatan respons kesehatan akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Solidaritas kemanusiaan tidak cukup hanya hadir pada hari-hari pertama bencana. Yang lebih penting adalah memastikan respons terus mengikuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, kita akan terus melihat perkembangan di lapangan, memperkuat koordinasi, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tetap dapat dijangkau,” pungkasnya. (red)