NTB melompat ke peringkat 9 besar MTQ Nasional XXXI

 

OPSINTB.com - Kafilah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan hasil membanggakan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI di Semarang, Jawa Tengah. NTB berhasil menembus 10 besar nasional dengan menempati peringkat ke-9 dan meraih total nilai 34, melompat signifikan dari peringkat ke-23 pada MTQ Nasional XXX di Kalimantan Timur.

Prestasi tersebut semakin lengkap dengan capaian Khairunnisa, qariah asal Bima, yang meraih Juara 1 Qira'at Mujawwad Dewasa Putri. Wakil NTB lainnya juga turut berprestasi: Ahmad Masyhun meraih Juara 2 Tafsir Bahasa Arab, dan Maesarah meraih Juara 3 Tilawah Dewasa Putri. Selain itu, NTB meraih Harapan 1 Hafalan Al-Qur'an 10 Juz melalui Taqwa Hikmatullah, Harapan 2 Hafalan 30 Juz melalui M. Haikal Afad, serta Harapan 3 Qira'at Mujawwad Al-Qur'an Dewasa Putra melalui Ahmad Kodri. 

Sejumlah peserta lain juga masuk final, di antaranya Nihla Hudya Alnaisa (Tilawah Anak-Anak Putri), Holis Susabri (Tilawah Remaja Putra), dan peserta cabang Fahmil Qur'an.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut langsung Khairunnisa bersama pelatih dan jajaran LPTQ NTB di ruang kerjanya, Senin (21/9/2026). 

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah yang telah berjuang membawa nama NTB di tingkat nasional.

"Alhamdulillah, harapan kita, walaupun baru satu, ada yang berhasil juara satu dari NTB. Ini kebahagiaan bagi kita semua," ujar Gubernur.

Menurutnya, kembalinya NTB ke 10 besar merupakan hasil pola pembinaan yang kini dilakukan lebih sistematis dan intensif. Jika sebelumnya training center (TC) hanya berlangsung beberapa hari, kali ini kafilah menjalani TC di Mataram selama sekitar 40 hari sebelum melanjutkan persiapan di Semarang.

Gubernur menegaskan, bahwa prestasi MTQ tidak semata diukur dari jumlah juara, melainkan bagian dari upaya menghidupkan syiar Al-Qur'an dan membangun generasi muda NTB. 

Ia juga menilai keberhasilan Khairunnisa membuktikan potensi perempuan NTB untuk berprestasi di tingkat nasional, dan berharap pengalamannya dapat menular kepada peserta junior untuk MTQ mendatang.

Khairunnisa sendiri mengaku pembinaan hampir dua bulan membuat persiapannya jauh lebih matang dibanding sebelumnya, dan berharap pola pembinaan tersebut terus ditingkatkan.

Gubernur mencatat bahwa tantangan NTB bukan sekadar menemukan talenta, melainkan menjaga agar talenta tidak "hijrah" membela daerah lain — seperti kasus qari asal Bima, Samsuri Firdaus, yang pernah dibina NTB namun kini berprestasi atas nama daerah lain. Karena itu, Pemprov NTB bersama LPTQ akan memperkuat sistem talent scouting hingga ke desa dan kecamatan, serta memastikan pembinaan berlanjut pasca-MTQ.

"Tidak boleh turun dari ranking 9 ini. Minimal 9. Syukur-syukur bisa masuk 5 besar dulu," pesan Gubernur, seraya menambahkan bahwa Pemprov akan memberikan bonus dan apresiasi kepada kafilah berprestasi, dengan besaran yang akan diumumkan kemudian.

Prestasi Khairunnisa berlanjut ke tingkat internasional. Gubernur mengungkapkan bahwa qariah asal Bima itu akan mengikuti MTQ Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Oktober mendatang, dan akan kembali menjalani pembinaan bersama LPTQ NTB sebelum keberangkatan.

Kepala Biro Kesra NTB, H. Amir, menambahkan bahwa selama MTQ Nasional di Semarang pihaknya turut memberi perhatian pada kondisi mental kafilah, termasuk pendampingan dari RS Mutiara Sukma yang dinilai penting untuk terus dikembangkan ke depan.

Khairunnisa menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur, Pemerintah Provinsi NTB, masyarakat dan  mengapresiasi perhatian khusus Gubernur kepada para pelatih. (red)

PC TIDAR Lombok Utara gelar Gerakan ASRI di Pasar Tanjung, ajak masyarakat jaga kebersihan lingkungan

 

OPSINTB.com - Pimpinan Cabang (PC) TIDAR Kabupaten Lombok Utara bersama DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara, para simpatisan Partai Gerindra, elemen masyarakat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melaksanakan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) melalui kegiatan gotong royong membersihkan dan mengangkut sampah di kawasan Pasar Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari semangat untuk mendukung gerakan kebersihan lingkungan yang menjadi perhatian nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya memperkenalkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, tertib, sehat, dan tertata. Presiden juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah dari tingkat paling bawah. 

Ketua PC TIDAR Kabupaten Lombok Utara, Richo Virya Dika mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, sehat, resik, dan indah.

“Gerakan ASRI ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, karena lingkungan yang bersih akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Richo Virya Dika.

Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan keindahan lingkungan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, kegiatan pembersihan dan pengangkutan sampah dinilai penting dilakukan secara berkelanjutan.

Pasar Tanjung dipilih sebagai salah satu lokasi utama kegiatan karena merupakan pusat aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan jual beli. Kebersihan pasar dinilai memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang datang untuk berbelanja.

“Pasar merupakan tempat masyarakat melakukan aktivitas setiap hari. Karena itu, kebersihan pasar harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau pasar bersih, tentu pedagang dan masyarakat yang datang juga akan merasa lebih nyaman,” kata Richo.

Ia menambahkan, Gerakan ASRI tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial atau dilakukan sesekali saja. Menurutnya, gerakan kebersihan perlu dijadikan kegiatan rutin dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Richo berharap kegiatan serupa dapat diagendakan secara rutin, baik setiap minggu maupun setiap bulan, dengan menyasar seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.

“Kami berharap Gerakan Resik ini bisa dilakukan secara rutin di setiap kecamatan. Tidak harus menunggu ada kegiatan besar. Kalau kita bergerak bersama secara rutin, dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, PC TIDAR Lombok Utara juga menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi kepemudaan, partai politik, pemerintah daerah, simpatisan, dan masyarakat. Semangat gotong royong dinilai menjadi kekuatan utama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Gerakan ini juga sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan sampah nasional. Pemerintah menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas dan mendorong penanganannya secara terpadu, mulai dari tingkat masyarakat hingga pemerintah daerah. 

Richo menegaskan, PC TIDAR Kabupaten Lombok Utara siap ikut mengambil bagian dalam gerakan tersebut dengan terus mendorong kegiatan nyata di tengah masyarakat.

“Gerakan ASRI yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia harus terus dilanjutkan dan dilaksanakan. Kami ingin gerakan ini menjadi kebiasaan bersama, sehingga masing-masing daerah, khususnya Kabupaten Lombok Utara, bisa menjadi daerah yang semakin bersih, sehat, tertata, dan indah,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, PC TIDAR Kabupaten Lombok Utara berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan semakin meningkat. Gerakan ASRI diharapkan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan secara berkelanjutan. (red)

BPJS Kesehatan Lombok Timur: Peserta PBI JK ditentukan berdasarkan data desil kesejahteraan

 

OPSINTB.com - Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur, Andrika Wendi, menjelaskan bahwa kepesertaan masyarakat dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan pemerintah pusat berkaitan dengan data desil kesejahteraan masyarakat.

Menurut Andrika, data desil saat ini mencakup kelompok desil 1 hingga desil 5. Penetapan masyarakat yang masuk dalam kepesertaan yang iurannya ditanggung pemerintah pusat merupakan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan data yang tersedia.

Sementara itu, untuk peserta yang didaftarkan dan iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah, penentuannya bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

"Kalau di daerah tergantung pemerintah daerahnya. Masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakatnya," jelas Andrika.

Ia menyebut, masyarakat yang secara data berada pada kelompok desil tertentu belum tentu seluruhnya masuk dalam kepesertaan yang iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat melakukan pendaftaran masyarakat yang dinilai membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan melalui skema yang ditanggung APBD.

Andrika juga menegaskan pentingnya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat memperoleh akses layanan dan kepesertaannya dapat segera diaktifkan sesuai ketentuan.

Untuk Kabupaten Lombok Timur, jumlah penduduk tercatat sekitar 1,47 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat ratusan ribu masyarakat yang kepesertaannya ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Andrika menyampaikan, berdasarkan data sementara, peserta yang ditanggung pemerintah pusat mencapai sekitar 800 ribu lebih. Sementara peserta yang iurannya ditanggung Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mencapai ratusan ribu peserta.

Namun, ia menegaskan angka tersebut merupakan data sementara dan data resmi terbaru akan disesuaikan dengan basis data BPJS Kesehatan.

"Data yang terakhir nanti untuk data pastinya ada di data kita, supaya lebih akurat," katanya.

Menurut Andrika, kondisi tersebut menunjukkan cukup besarnya peran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu.

Andrika menegaskan, peserta JKN yang kepesertaannya didaftarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah tidak hanya dapat menggunakan layanan kesehatan di Lombok Timur.

Peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan di wilayah lain di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau peserta dari sini tiba-tiba sakit di Bali ataupun di Jakarta, tetap bisa mendapatkan layanan. Tidak ada batasan wilayah untuk pelayanan," ujarnya.

Untuk pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di luar wilayah tempat peserta terdaftar, terdapat ketentuan mengenai akses pelayanan sementara sesuai regulasi yang berlaku.

Dari sisi pembiayaan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Lombok Timur mengeluarkan sekitar Rp 40 miliar per bulan untuk pelayanan kesehatan peserta JKN di wilayah Lombok Timur.

Pembayaran tersebut mencakup pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun pelayanan di rumah sakit berdasarkan klaim yang diajukan dan telah melalui proses sesuai ketentuan.

Andrika menyebut, BPJS Kesehatan Cabang Lombok Timur saat ini membawahi pelayanan di sejumlah rumah sakit, termasuk rumah sakit yang berada di Lombok Timur dan Lombok Barat. Peserta juga dapat dirujuk ke rumah sakit di Mataram apabila secara medis membutuhkan pelayanan lanjutan.

Terkait isu mengenai batas waktu pasien menjalani rawat inap, Andrika menegaskan BPJS Kesehatan tidak menetapkan batasan bahwa pasien hanya boleh dirawat selama tiga atau empat hari.

Lama perawatan sepenuhnya ditentukan berdasarkan kondisi medis pasien dan keputusan dokter yang menangani.

“Tidak ada batasan tiga hari di rumah sakit. Sesuai indikasi medis. Dokter yang lebih tahu, ini harus pulang atau harus dirawat lagi,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi data BPJS Kesehatan, rata-rata lama pasien menjalani rawat inap di Kabupaten Lombok Timur berada di kisaran 3 sapai 4 hari. Namun, angka tersebut merupakan rata-rata sehingga terdapat pasien yang menjalani perawatan lebih singkat maupun lebih lama, tergantung kondisi medis masing-masing.

Andrika menegaskan, BPJS Kesehatan tidak membatasi pembayaran klaim rumah sakit berdasarkan jumlah hari pasien dirawat, sepanjang pelayanan tersebut diberikan sesuai indikasi medis dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, tingkat keaktifan peserta JKN di Lombok Timur saat ini berada di kisaran 80 persen.

Andrika berharap tingkat keaktifan tersebut dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya kepesertaan masyarakat yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.

Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui kepesertaan JKN, baik yang iurannya ditanggung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (zaa)

Kepastian hukum jadi fondasi kepercayaan investor

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menempatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasinya.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri saat membuka Seminar Nasional “Kupas Tuntas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)” dengan tema “Perizinan Berusaha, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dan Peran Strategis Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia” di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (17/9/2026).

Seminar tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) beserta jajaran, pengurus INI NTB, notaris, konsultan hukum, praktisi, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda mengatakan, investasi tidak semata-mata berbicara tentang masuknya modal. Kehadiran investor juga membawa teknologi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus memastikan investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, mulai dari perizinan hingga aspek hukum yang melekat pada kegiatan bisnis.

“Kalau kita berbicara tentang investasi, kita harus paham satu hal, yaitu investasi bukan hanya soal modal, tetapi soal kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian perizinan, kepastian hukum, dan kepastian bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan,” tegas Wagub.

Menurutnya, tema seminar sangat relevan dengan dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Perubahan regulasi menuntut pelaku usaha dan profesi yang mendampingi mereka untuk memahami ketentuan terbaru agar setiap keputusan dan dokumen hukum yang dibuat memberikan kepastian serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Wagub berharap Ikatan Notaris Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang sehat. Notaris, kata dia, memiliki posisi penting dalam memastikan berbagai tindakan hukum dan dokumen perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

NTB sendiri memiliki peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan hingga ekonomi kreatif. Pemerintah daerah terus mendorong agar potensi tersebut dapat berkembang melalui iklim usaha yang terbuka, transparan, dan memberikan kepastian.

Pesan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan perizinan nasional. Pemerintah telah melakukan penyesuaian implementasi KBLI 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko untuk meningkatkan kepastian klasifikasi usaha dan integrasi layanan antara OSS, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta sistem terkait lainnya.

Ketua Pengurus INI NTB, Lalu Mulyadi mengatakan, perubahan regulasi yang dinamis membuat pelaku usaha membutuhkan pendampingan hukum yang semakin baik. Ia mencontohkan penyesuaian KBLI 2025, kewajiban pelaporan tahunan perseroan melalui AHU, serta perkembangan kebijakan perpajakan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya peran notaris dalam ekosistem transaksi dan tata kelola bisnis.

“Pentingnya keberadaan notaris dalam ekosistem transaksi bisnis membuat tema dan materi seminar kali ini sangat relevan, baik bagi notaris maupun kalangan dunia usaha,” ujarnya.

Ia berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai forum pembahasan regulasi, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih baik bagi notaris dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan kebijakan serta memperkuat kepastian hukum kegiatan bisnis.

Bagi Pemprov NTB, kepastian hukum menjadi bagian dari upaya membangun iklim investasi yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga memberikan ruang bagi investasi untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Hari ini kita bangun NTB bukan hanya sebagai daerah yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga daerah yang aman untuk berusaha, menarik untuk berinvestasi, dan menjanjikan di dalam membangun masa depan,” pungkas Wagub.

Dengan demikian, penguatan investasi NTB tidak berhenti pada upaya menarik modal masuk. Kepercayaan investor harus dibangun melalui kepastian perizinan, kepastian hukum, profesionalisme para pendukung dunia usaha, serta kehadiran pemerintah yang memberikan layanan secara jelas dan terukur. Di atas fondasi itulah investasi diharapkan tumbuh dan memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian serta masyarakat NTB. (red)

Empat pelaku penggalangan dana fiktif mengatasnamakan Sade ditangkap

 

OPSINTB.com - Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menangkap empat orang pelaku penggalangan dana yang mengatasnamakan pemulihan rumah adat Sade, Rabu (16/9/2026).

Keempat pelaku ditangkap di dua titik, yakni traffic light Kodim Praya dan di Simpang Empat Puyung, Kecamatan Jonggat.

''Kami telah menertibkan empat orang yang terkait aktivitas penggalangan dana di ruang publik yang mengatasnamakan bantuan pemulihan rumah adat Sade,'' kata Kepala Satuan Pol PP Loteng, Zaenal Mustakim pada Kamis (17/9/2026).

Dijelaskan, empat orang pelaku terpantau telah beraksi sejak beberapa hari belakangan. Dalam beraksi, mereka menggunakan rompi berwarna biru serta kardus bertuliskan ''bantuan untuk masyarakat Sade''.

''Mereka memanfaatkan situasi kebakaran yang melanda Dusun Sade,'' ujar Zaenal.

Ia mengapresiasi pihak-pihak yang ingin membantu proses pemulihan, namun penyaluran bantuan diharapkan harus melalui mekanisme resmi agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

''Kami telah meminta keterangan mereka terkait kelengkapan izin pengumpulan sumbangan,'' terangnya.

Selain itu, penggalangan dana untuk Dusun Sade harus memiliki izin serta koordinasi dengan Pemdes Rambitan dan Satgas Rekonstruksi Rumah Adat Sade.

''Oleh sebab itu, kami tegaskan menghentikan kegiatan pengumpulan dana sumbangan yang dilakukan tanpa izin resmi sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari potensi pungutan yang tidak jelas,'' ucap Zaenal.

Zaenal tidak merinci jumlah sumbangan fiktif yang telah berhasil dikumpulkan para pelaku. Ia mengimbau masyarakat yang ingin menyumbang untuk pemulihan Dusun Sade agar menyalurkan melalui jalur resmi.

''Sehingga bantuan tepat sasaran, dikelola secara transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak,'' pungkasnya. (wan)