Dari kunjungan Ormas Keagamaan NTB ke Tiongkok, MUI: Pemprov NTB bisa tiru Pemda Ningxia

 

OPSINTB.com - Sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan muhibah ke sejumlah wilayah di Tiongkok pekan ini.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (Konjen RRC) Denpasar dalam rangka memperdalam hubungan antarmasyarakat Indonesia dengan Tiongkok. Rombongan ini dipimpin  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, H Badrun. Turut serta dua orang perwakilan Pengurus Besar NW, dua orang dari NWDI, dua orang dari pimpinan Pengurus Wilayah NU NTB, dua orang pimpinan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan dua orang pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Provinsi NTB serta PWI NTB.

Penyelenggaraan kunjungan organisasi Islam NTB ke Tiongkok ini, juga bertujuan agar para pemimpin Muslim di Indonesia dapat menyaksikan langsung pencapaian Tiongkok dalam menjamin kebebasan beragama, mempromosikan persatuan etnis, serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Sejak Senin (14/9/2026) rombongan ini mengunjungi  Kota Yinchuan, ibu kota Daerah Otonomi Ningxia. Di kota ini, rombongan secara langsung melihat  kondisi kehidupan komunitas Muslim Tiongkok serta hasil praktik sistem otonomi daerah yang tengah dijalankan. Rombongan juga melihat dan mempelajari upaya pemerintah setempat memajukan daerah dan upayanya mengatasi kemiskinan. Di wilayah Mining, kolaborasi dan dukungan kuat pemerintah, berhasil mengentaskan kemiskinan di wilayah setempat. Daerah yang dahulunya tandus, kini menjadi wilayah yang maju.

Selain itu, rombongan juga diajak melihat peninggalan peradaban kekaisaran Xixia. Selanjutnya, rombongan juga diagendakan mengunjungi Institut Teologi Islam China di Beijing.

Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar, Zhang Zhicheng mengatakan, kunjungan ini bertujuan meningkatkan pemahaman keagamaan dan saling belajar antarperadaban. Kunjungan ini merupakan interaksi penting lainnya di bidang pertukaran budaya antara kedua pihak. " Provinsi NTB dengan Daerah Otonomi Ningxia punya hubungan baik," jelasnya saat memberikan penjelasan pada persiapan kebrangkatan rombongan  pada bulan Agustus 2026 lalu.

Bahkan  sejak tahun 2016 lalu Gubernur NTB saat itu, TGKH  Muhammad Zainul Majdi, telah memimpin delegasi mengunjungi Ningxia. Kedua pimpinan daerah menandatangani nota kesepahaman pembentukan hubungan persahabatan kedua provinsi ini. Kerja sama ini sebagai  fondasi kokoh bagi kerja sama kedua daerah di bidang pertanian, pengolahan makanan halal, dan bidang humaniora. Selanjutnya pada  September 2017, kedua pihak resmi membentuk hubungan provinsi kembar internasional.

Deputy Director General of the Ningxia Foreign Affairs Office, Zhang Liwei mengapresiasi kedatangan rombongan dari Provinsi NTB. Menurutnya, kunjungan ini mendorong peningkatan hubungan bilateral dan kerja sama strategis antara Ningxia dan Provinsi NTB. Langkah ini mempertegas hubungan sejarah panjang antara Tiongkok dan Indonesia yang telah terjalin selama lebih dari seribu tahun. " Ini sejalan dengan keharmonisan hubungan diplomatik antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto," jelasnya Selasa (15/9/2026).

Dalam kesempatan itu,  Zhang memaparkan kondisi Ningxia yang dahulu merupakan kawasan berpasir yang kini bertransformasi menjadi daerah hijau dan berkembang.  Ningxia kini dikenal sebagai penghasil Goji Berry tanaman herbal khas,peternakan kualitas tinggi berupa produsen susu sapi premium, industri anggur (wine). Selanjutnya Ningxia juga kini memplopori penerapan energi hijau. Pemerintah setempat menerapkan 100 persen energi terbarukan (PLTS) untuk kebutuhan rumah tangga dan 60 persen untuk sektor industri. Ningxia juga menjadi rumah bagi data center perusahaan global seperti Amazon dan Alibaba. " Platform seperti Alibaba dan Amazon membangun pusat datanya di Ningxia," kata Zhang.

Sebagai jalur penting Jalur Sutra kuno,  Ningxia dihuni oleh 56 etnis dengan keberagaman agama yang hidup rukun. Etnis Hui mencakup sepertiga dari total populasi dan mayoritas beragama Islam." Kesetabilan dan persatuan adalah kunci utama kemajuan suatu negara. Seperti satu keluarga tanpa percekcokan, keharmonisan dan toleransi di Ningxia menjadi fondasi utama pembangunan," tambahnya.

Dampaknya, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Ningxia mencatatkan kenaikan pesat hingga menempati posisi ke-5 tertinggi di Tiongkok.

Guna mempererat kemitraan Sister Province yang telah terjalin antara Ningxia dan NTB, Zhang Liwei menyampaikan tiga saran utama yakni mengintensifkan pertukaran kunjungan  dengan mendorong mobilitas warga dan pejabat kedua wilayah secara langsung guna mempererat hubungan persaudaraan dan pemahaman budaya.

Selanjutnya adanya platform kerja sama sebagai wadah komunikasi bersama untuk bertukar pengalaman di bidang kemajuan ekonomi, inovasi teknologi, hingga program pertukaran pelajar. Lalu, program kepemudaan dan forum internasional

dengan mengundang  delegasi NTB untuk ikut seperti dalam Konferensi dan Pameran Tiongkok–Arab yang diadakan tiap dua tahun.  Selain itu, meluncurkan proyek pertukaran pemuda Ningxia–NTB yang dapat dimulai tahun depan.

Ormas Keagamaan NTB Beri Apresiasi

Ketua MUI NTB yang juga ketua rombongan muhibah Dr H Badrun menyambut baik muhibah ini."Kunjungan kami disini, sebagai wujud warga dunia mempererat hubungan tali silaturahmi. Dari hubungan ini tumbuh rasa persaudaraan dan rasa cinta," jelasnya.

 

Dia menyampaikan rasa kagumnya atas perubahan pesat yang terjadi di Ningxia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Melihat keberhasilan Provinsi Ningxia yang merupakan  sister province dari Provinsi NTB, Badrun menegaskan pentingnya komitmen dan keseriusan dalam mengentaskan kemiskinan di  NTB.

"Pemerintah daerah dan masyarakat NTB bisa meniru model perencanaan yang matang, eksekusi yang serius, serta keteladanan dari para pemimpin agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," sarannya.

Saat berdialog dengan  Zhang  Liwei Deputy Director General of the Ningxia Foreign Affairs Office, Badrun memperkenalkan soal NTB. Menurutnya, kunjungan ini juga sejalan dengan ide besar Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menjadikan NTB Makmur  dan Mendunia.

"Jadi, apa yang dilihat dan  dipelajari di sini, akan kami disampaikan ke Gubernur (NTB). Sehingga suatu saat Gubernur bisa datang ke sini,"  katanya.

Wakil Ketua Umum PB NW, H Fahrurrozi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada  Konjen RRC di Bali atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, program ini memiliki nilai positif yang sangat besar dalam memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya pada sektor pengembangan keagamaan.

​

TGH Fahrurrozi menjelaskan, muhibah ini menjadi gambaran nyata betapa kuatnya relasi keagamaan kedua negara.  Melalui kunjungan tersebut, para peserta memperoleh gambaran  pembelajaran konstruktif mengenai kehidupan muslim Tionghoa yang beradaptasi dan menjalin harmoni dengan masyarakat setempat.

Selain isu keagamaan, muhibah   ini juga menyoroti upaya pengentasan kemiskinan di Ningxia wilayah yang memiliki hubungan kerja sama sister province dengan Provinsi NTB.

​

Dia menegaskan bahwa masalah penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.  Dari keberhasilan Pemda Ningxia, ada empat poin yang mesti diperhatikan sehingga dapat diterapkan di NTB, yakni kebijakan yang tepat, kepedulian sosial, partisipasi aktif masyarakat, dan kesadaran sosial.

“Kebijakan adalah ranah pemerintah, namun ormas memiliki peran strategis dari sisi partisipatif dan edukatif untuk menggerakkan masyarakat agar mampu bangkit dari kemiskinan," pungkasnya.

Ketua PW Muhammadiyah NTB Dr Falahudin, MAg mengatakan, kunjungan ini tidak hanya sekedar  mengunjungi tempat strategis tapi dimaknai sebagai kunjungan untuk dapat inspirasi dalam memajukan  daerah dan menjaga toleransi beragama.

Kemajuan yang diraih Tiongkok khususnya Provinsi Ningxia menyentuh seluruh aspek baik sains, teknologi maupun ekonomi. Kemajuan ini diraih karena kolaborasi dan pola pikir pemerintah maupun masyarakatnya yang menginginkan kemajuan. "Mereka sudah sangat maju dan (pelajaran) ini harus dibawa ke Indonesia khususnya NTB. Paling tidak ada perubahan pada mindset kita untuk membangun daerah," jelasnya. (red)

Pencegahan dini terorisme di NTB, Pemprov kolaborasi dengan Densus 88 dan Wahana Visi gelar Workshop Pengembangan RAD PE

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Workshop Pengembangan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE). Kegiatan ini berlangsung 14-15 September 2026 di Hotel Aston Mataram.

Workshop bertujuan mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang berpotensi menjadi radikalisme dan terorisme. Acara ini juga membangun pemahaman bersama, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah pencegahan ekstremisme di NTB.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB, H Taqiudin menyatakan, NTB saat ini dalam kondisi zero attack (nihil serangan terorisme). Namun, potensi ancaman dari ekstremisme menuju radikalisme masih tinggi dengan pola dan sasaran yang semakin kompleks.

Menurutnya, Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah merupakan langkah strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) periode 2026–2029. Regulasi daerah ini tertunda sejak 2024.

NTB termasuk daerah rentan terpapar terorisme, tetapi memiliki kearifan lokal kuat di komunitas agama dan budaya. Kearifan lokal ini dapat menjadi wadah pembangunan karakter untuk mencegah radikalisme, terutama di era digitalisasi yang menyasar generasi muda. Data BNPT menunjukkan kasus terorisme di NTB melibatkan tokoh dan jaringan lokal.

Kepala Satgas Densus 88 NTB, Kombes Pol Lili Warli menjelaskan, radikalisme dalam dakwah, politik, dan jihadi sering muncul sebagai ekstremisme agama, politik, maupun nihilisme. Penyebarannya memanfaatkan media sosial dengan konten kekerasan yang menyasar generasi muda.

“Faktanya, sejak 2011 hingga 2025 banyak kasus radikalisme yang berpotensi terorisme,” ujarnya. 

Ia mendorong penguatan pencegahan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pembatasan gawai di sekolah serta literasi digital dan radikalisme di komunitas masyarakat. Rekomendasi lainnya mencakup penyusunan SOP pencegahan, penanganan khusus eks napiter, dan pembentukan Satgas.

Lia Anggiasih dari Wahana Visi menawarkan strategi Social Norm Exploration Tools (SNET). Metode ini memetakan informasi, motivasi, kemampuan masyarakat, serta norma sosial terkait paparan kekerasan. SNET diharapkan membantu penyusunan RAD PE yang lebih komprehensif.

Workshop yang diikuti unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menghasilkan kesepakatan:

1. Penyusunan RAD PE mengedepankan prinsip pencegahan, perlindungan, penghormatan HAM, penguatan ketahanan masyarakat, serta pendekatan inklusif dan humanis.
2. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen berperan sesuai tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing, serta membangun sinergi dalam pelaksanaan program.
3. RAD PE disusun berdasarkan kondisi, karakteristik, potensi, dan kebutuhan NTB dengan memperhatikan identifikasi masalah, pemetaan risiko, serta masukan berbagai pihak.
4. Koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan terus diperkuat agar program RAD PE berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. RAD PE dijadikan instrumen bersama untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di NTB.
6. Seluruh pihak berkomitmen menindaklanjuti RAD PE melalui integrasi program dalam dokumen perencanaan masing-masing, serta melakukan koordinasi, sinergi, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BPS Lombok Timur beri penjelasan penyebab turun naik desil

 

OPSINTB.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur menjelaskan bahwa perubahan desil kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan hal yang dinamis. Perubahan tersebut dapat terjadi seiring adanya pemutakhiran data dari berbagai sumber.

Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti mengatakan, DTSEN tidak hanya bersumber dari data BPS. Data tersebut merupakan hasil integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi yang kemudian dipadankan dan diolah kembali.

"Jadi sumber data pemutakhiran dari DTSEN ini bukan hanya dari BPS, tetapi dari berbagai macam sumber," kata Sri Endah kepada opsintbcom, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, sumber data tersebut antara lain berasal dari Kementerian Sosial, BKKBN, PLN, BPJS, serta berbagai pendataan yang dilakukan kementerian dan lembaga lainnya. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipadukan dan diperbarui secara berkala.

Pemutakhiran data dilakukan secara periodik. Setiap sekitar tiga bulan, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dikumpulkan dan data tersebut kemudian diolah kembali sehingga posisi atau peringkat kesejahteraan keluarga dapat berubah.

Sri Endah menegaskan, perubahan desil tidak serta-merta disebabkan oleh pelaksanaan Sensus Ekonomi. Sebab, proses Sensus Ekonomi masih berjalan sehingga hasilnya belum dapat digunakan untuk memengaruhi perubahan desil saat ini.

"Kalau Sensus Ekonomi masih berjalan, masih proses, jadi belum memengaruhi perubahan desil," jelasnya.

Ia menerangkan, DTSEN pada dasarnya merupakan hasil integrasi dari sejumlah sumber data utama, yang kemudian dipadankan dengan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam proses penentuan desil, kondisi keluarga tidak hanya dilihat dari satu indikator, seperti pendapatan, kepemilikan sawah, rumah, kendaraan, maupun penggunaan listrik.

Desil ditentukan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi yang mencakup sekitar 39 variabel. Di antaranya kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar, aset, konsumsi, listrik, pendidikan, status pekerjaan, kesehatan hingga disabilitas.

"Desil itu bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan," ujarnya.

Secara konsep, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Seluruh keluarga diperingkat berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok.

Dalam pembagian tersebut, desil 10 menunjukkan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi, sedangkan desil 1 berada pada kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling rendah.

Karena menggunakan peringkat relatif, posisi sebuah keluarga dapat berubah ketika terdapat pembaruan data pada keluarga lain maupun pada keluarga itu sendiri.

"Kalau desil itu diurut, dipotong menjadi 10 bagian. Jadi dia dinamis. Kalau ada satu kelompok yang diperbarui, pasti ada yang bergeser. Itu sangat dinamis," katanya.

Sri Endah menambahkan, DTSEN mencakup seluruh keluarga, bukan hanya masyarakat miskin. Data tersebut kemudian dimanfaatkan pemerintah untuk menentukan sasaran berbagai program, mulai dari bantuan sosial hingga Program Indonesia Pintar (PIP) dan program lainnya.

Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan posisi desil yang tercantum juga memiliki sejumlah kanal untuk melakukan pemutakhiran data.

Di antaranya melalui kanal Cek Bansos, kanal pemutakhiran data BPS, Perlindungan Sosial (Perlinsos), maupun melalui pemerintah desa yang memiliki operator untuk membantu proses pembaruan data.

Menurut Sri Endah, pemutakhiran tersebut penting karena kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu.

"Setiap ada pendataan, kondisi keluarga terus diperbarui. Itu kemudian menjadi sumber untuk pembaruan DTSEN dan dilakukan pemeringkatan kembali setiap tiga bulan," pungkasnya. (zaa)

Petik hasil dari Program Ketahanan Pangan

 

OPSINTB.com - Setelah ditetapkan sebagai penyangga bawang putih nasional, petani Sembalun bisa merasakan langsung manfaat Program Ketahanan Pangan.

Jika beberapa tahun lalu petani setempat mengeluh prihal tanaman berna latin Allium Sativum itu, kini mereka bisa tersenyum semberingah. 

Ditemui opsintb.com salah seorang petani bawang putih asal Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Hidmatul Arif, mengaku bersyukur atas program tersebut. Agenda itu disebutnya sangat memiliki dampak bagi petani setempat. 

"Sangat bermanfaat terutama hasil pertanian warga kita yang disana, sampai bisa bayar hutang," kata Hidmatul Arif, Rabu (16/9/2026).

Dengan Program Ketahanan Pangan, sebutnya, petani hanya modal tenaga. Bibit, obat-obatan hingga pasarnya sudah disediakan oleh pemerintah. Dari sisi harga, sudah sangat baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana petani sempat pesimis lantaran bongkol bibit bawang yang sangat kecil dan realisasi di penghujung musim penghujan. 

"Tapi seperti keajaiban, air berhambur dan irigasinya lancar, baru seminggu kemarin selesai mengairi sawah warga," kata Arif. 

Pesimis itu hilang setelah ditanam dan dirawat, hasilnya tidak mengecewakan. Buktinya luas lahan yang hanya kurang lebih 8 are, bisa menghasilkan 1 ton bawang putih. 

Dia memaparkan, untuk harga telah dipatok. Jenis lembu putih di harga Rp 10 ribu per kilo, sedangakn sangga putih Rp 12 ribu per kilo. Harga itu seharusnya yang sudah dikonde. Tapi, petani menerima masih di posisi di swah. 

"Jadi mereka yang cabut, mereka yang konde. Artinya petani terima bersih. Kalau saya sih program ini bagus untuk petani bawang putih di Sembalun," ujarnya. (kin)

Puluhan ribu batang rokok tanpa pita cukai disita di Loteng

 

OPSINTB.com - Puluhan ribu batang rokok tanpa pita cukai berhasil disita dalam operasi gabungan penindakan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal yang melibatkan Satpol PP Loteng, Bea Cukai, TNI serta Polri.

Operasi yang digelar selama dua hari itu; 14-15 September menyasar sejumlah toko dan warung di lima kecamatan. ''Sasarannya Kecamatan Praya Tengah, Pringgarata, Batukliang, Batukliang Utara, dan Praya Barat,'' kata Kasat Pol PP Loteng, Zaenal Mustakim pada Selasa (15/9/2026).

Operasi ini, Zaenal melanjutkan, untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Di samping melindungi masyarakat dari peredaran produk tembakau yang tak memenuhi ketentuan.

''Petugas juga memeriksa dokumen serta kemasan rokok dan mengamankan barang yang terbukti tidak memiliki tanda pelunasan cukai,'' kata dia.

Adapun dalam operasi di Praya Tengah, petugas melakukan penindakan di tiga titik, dengan barang bukti (BB) 11.520 batang rokok serta 765 gram tembakau iris (TIS).

Di Pringgarata, petugas menemukan 10.680 batang rokok di tiga titik. Batukliang; 2.940 di dua titik. Batukliang Utara; 1.240 batang rokok serta 645 gram TIS di tiga titik.

''Sedangkan di Praya Barat, kami menyita 1.240 batang di dua titik. Keseluruhannya mencapai 27.620 batang dan 1.410 gram TIS,'' ujarnya.

Ia menegaskan operasi pemberantasan rokok tanpa cukai tidak akan berhenti sampai di sini. Tindakan akan dilakukan secara berkelanjutan dengan pelibatan instansi terkait.

''Upaya ini akan kami lakukan secara berkelanjutan bersama instansi terkait untuk menciptakan ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara,'' tegas pria kelahiran Desa Pengadang.

Kepada masyarakat, ia mengimbau agar tak tertarik membeli maupun mengedarkan rokok tanpa cukai. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menekan peredaran produk yang tak sesuai ketentuan.

''Kami imbau masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun membeli rokok ilegal,'' papar Zaenal. (wan)