ZCorner Lombok Tengah: Gebrakan nasional ubah mustahik jadi muzaki

 

OPSINTB.com - Berawal dari penerima bantuan zakat, kini para mustahik didorong untuk tumbuh menjadi pelaku usaha mandiri yang kelak mampu menjadi muzaki. Semangat inilah yang dibangun melalui ZCorner BAZNAS Lombok Tengah (Loteng), sebuah program pemberdayaan ekonomi yang menjadi pilot project BAZNAS Pusat sekaligus yang pertama dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). ZCorner sendiri berlokasi di sebelah timur Kantor BAZNAS Loteng.

ZCorner tidak sekadar menjadi tempat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjalankan aktivitas perdagangan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan, pendampingan, dan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya warga yang sebelumnya berstatus mustahik atau penerima zakat.

''BAZNAS Loteng berupaya menciptakan perubahan dari ketergantungan terhadap bantuan menjadi kemandirian ekonomi. Para penerima manfaat difasilitasi untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas, memperluas pemasaran, hingga memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi muzaki atau orang yang menunaikan zakat,'' kata Wakil Ketua II BAZNAS Loteng TGH Lalu Mala Sar'i dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Komitmen penguatan tersebut kembali diwujudkan melalui kegiatan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM bertema ''Go Digital, Naik Kelas! UMKM Lebih Berdaya di Era Digital'' yang berlangsung di ZCorner BAZNAS Loteng.

Mala Sar'i menekankan membangun usaha tidak cukup hanya dengan keberanian memulai, tetapi membutuhkan konsistensi, kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus berinovasi.

Menurutnya, pelaku UMKM harus mampu menjaga keberlangsungan usaha dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, usaha yang dirintis tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

''Jangan hanya semangat di awal. Usaha harus dijalankan secara konsisten, terus berinovasi, dan tidak mudah menyerah,'' pesannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Loteng, Iswandi Khairy Ramen, mengajak para pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat promosi dan mengembangkan usaha.

''Penting sekali kita memahami dunia digital dalam rangka promosi dan mengembangkan potensi usaha yang ingin kita bangun dan kembangkan,'' tegasnya.

Ia menjelaskan, media sosial dan berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan produk, membangun identitas usaha, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Selain pemasaran digital, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keamanan data dan transaksi digital agar aktivitas usaha dapat berjalan lebih aman dan profesional.

Kehadiran kegiatan literasi digital di ZCorner menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM. Sebab, pendampingan usaha tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat berjualan, tetapi juga perlu diikuti peningkatan pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

Melalui ZCorner, BAZNAS Lombok Tengah membawa misi yang lebih besar dari sekadar pemberian bantuan, yakni membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Harapannya, para mustahik yang mendapatkan pembinaan dan fasilitas usaha hari ini, suatu saat mampu berdiri mandiri, meningkatkan kesejahteraan keluarga, bahkan beralih status menjadi muzaki. (wan)

Terhalang izin pusat, penertiban kabel internet di Loteng tertunda

 

OPSINTB.com - Rencana penertiban kabel jaringan internet (WiFi) yang semrawut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah (Loteng) belum terealisasi akibat kendala kewenangan perizinan.

Kepala Diskominfo Loteng, H Lalu Herdan, menyatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung karena izin pembangunan infrastruktur jaringan internet tersebut diterbitkan oleh pemerintah pusat.

"Penertiban kabel WiFi yang semrawut masih terkendala izin. Sebab, kewenangan izin pembangunan jaringan WiFi berada di pemerintah pusat," ujar Lalu Herdan dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, Kominfo telah memanggil sejumlah penyedia layanan internet (ISP) untuk menertibkan kabel jaringan secara mandiri, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil.

''Kami sudah panggil ISP untuk menertibkan, tapi sepertinya mereka belum bergerak ya,'' imbuhnya.

Pemkab Loteng menggarap Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum penertiban. Herdan menegaskan, aturan tersebut disusun sebagai langkah preventif agar aparat di lapangan tidak melanggar ketentuan saat melakukan penertiban.

''Jangan sampai kita sembarangan menertibkan, nanti kita yang disomasi. Perbup ini langkah awal,'' jelas Herdan.

Sebelumnya, Kominfo, Satpol PP, dan penyedia layanan internet pernah bertemu membahas urgensi penertiban, dan perlunya regulasi tata ruang serta kebijakan teknis pemasangan kabel fiber optik.

Dalam pertemuan itu, Kominfo meminta ISP lebih selektif dalam bekerjasama dengan reseller. Dalam arti reseller harus berkomitmen mengikuti aturan dan menjaga estetika lingkungan saat melakukan pemasangan kabel.

ISP sendiri mendukung rencana pemotongan kabel dropcore yang dinilai semerawut dan mengganggu estetika.

''Kabel yang membahayakan keselamatan masyarakat harus segera ditindak,'' kata perwakilan ISP.

Menanggapi persoalan ini, Komisi III DPRD Loteng mendorong Diskominfo berinovasi terkait menjamurnya usaha internet rumahan. Sejauh ini, menurut dewan, kehadiran usaha internet telah memberikan kontribusi positif bagi daerah.

''Siapkan solusi agar pengelolaan jaringan internet di masyarakat berjalan tertib. Misalnya pemasangan kabel jaringan internet yang kerap terlihat semerawut di sejumlah pemukiman,'' kata dewan.

Ke depan, Kominfo diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih baik dan mempercepat pembangunan daerah. (iwn)

Sinergi pusat dan daerah optimalkan pengembangan sektor perdagangan

 

OPSINTB.com - Memperkuat sarana dan prasaran perdagangan di Lombok Timur, Bupati H Haerul Warisin melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso. Audiensi berlangsung Rabu, (11/11/2026) di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta.

Bupati Haerul pada kesempatan tersebut menyinggung upaya percepatan ekspor porang sebagai salah satu komoditas strategis daerah. Ia berharap dukungan kementerian perdagangan terkait akses dan peluang ekspor komoditas porang Lombok Timur secara langsung, tanpa melalui perantara atau daerah lain. Upaya ini diharapkan dapat memperluas nilai tambah dan dampak ekonomi bagi masyarakat, utamanya petani maupun pelaku usaha porang. 

Bupati Haerul juga berkonsultasi terkait revitalisasi dan pembangunan fisik dua pasar rakyat, yakni Pasar Pringgabaya (Pringgabaya)  dan Pasar Montong Beter (Sakra Barat). Bupati percaya pasar tradisional memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan perekonomian lokal sehingga revitalisasinya menjadi penting. 

Mendag yang didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyambut baik koordinasi Pemerintah Lombok Timur. Ia pun mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengembangan sektor perdagangan. Ia berjanji mendukung penuh kelancaran aktivitas ekspor produk porang dari Lombok Timur agar mampu menembus pasar internasional. (red)

Apresiasi program Desa Berdampak, Wabup Lotim: Waspadai penguasaan lahan!

 

OPSINTB.com - Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia (FKPT-TPI) menggelar International Community Engagement dan Field Visit sekaligus launching realisasi subsidi bunga KUR Program Lotim Berkembang di Lapangan Umum Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Selasa (12/11).

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya hadir me-launching program tersebut bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi anggota FKPT-TPI.

Dalam sambutannya, Wabup menilai Desa Jeruk Manis beruntung memiliki kepala desa yang visioner meski wilayahnya terbatas dan berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani. Namun ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penguasaan lahan dan homestay oleh pihak luar, sebagaimana yang terjadi di Mandalika dan Sembalun.

“Mudah-mudahan Pak Kades bisa menjaga itu, terlebih dengan peraturan tata ruang. Banyak lahan-lahan yang kena kawasan lahan berkelanjutan, LSD, dan sebagainya. Mohon untuk dicermati sehingga program pariwisata yang bapak kembangkan bisa berjalan,” pesannya.

Terkait Program Lotim Berkembang yang digulirkan sejak 2020 melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Wabup menjelaskan hingga 2025 telah tersalur sekitar Rp6 miliar atau rata-rata Rp1 miliar per tahun. Tahun 2026 pagu dinaikkan menjadi Rp1,5 miliar. Penyaluran dilakukan melalui Bank NTB Syariah dan BPR Syariah dengan sasaran UMKM, petani, dan peternak.

“Satu orang diberikan pinjaman Rp15 juta dengan bunga 6 persen. Sehingga kita berharap sampai akhir tahun ini mudah-mudahan bisa terealisasi sekitar 1.600-an peternak,” terangnya.

Wabup juga mengapresiasi program Desa Berdampak yang dijalankan FKPT-TPI di Desa Jeruk Manis karena sangat membantu daerah.

Kepala Desa Jeruk Manis Nasipudin menegaskan pihaknya mengembangkan wisata desa, bukan sekadar desa wisata. Wisatawan, terutama mancanegara, diajak merasakan aktivitas keseharian masyarakat. Desa ini mengembangkan pertanian organik, melestarikan padi lokal, serta memperkenalkan pangan lokal berupa umbi-umbian seperti ubi gadung. Di sektor peternakan, didukung Universitas Mataram, kotoran ternak diolah menjadi biogas untuk kebutuhan homestay. Ia melihat peluang integrasi pertanian, peternakan, energi terbarukan, dan pupuk organik.

“Kami berharap ke depan Desa Jeruk Manis dapat menjadi salah satu laboratorium kehidupan, tempat ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dikaji di ruang akademik, tetapi juga diterapkan dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

Ketua FKPT-TPI Yusuf Hendrawan mengaku salut atas program kampus berdampak di desa tersebut.

“Ini luar biasa kegiatannya dilaksanakan oleh Pak Doktor Satrio. Mudah-mudahan dengan hadirnya Universitas Mataram, khususnya Fakultas Teknologi Pangan dan Industri, membawa berkah dan kebermanfaatan bagi masyarakat, utamanya Lombok dan sekitarnya untuk bisa terus maju dan berkembang dengan berbagai hasil riset dan karya ilmiah yang terhilirisasi,” ujarnya.

Ia berharap Desa Jeruk Manis bisa dikenal hingga mancanegara. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi lebih luas antara pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dan masyarakat agar desa tumbuh mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama digelar diskusi dengan narasumber dari AGRO-CMU serta pameran produk unggulan desa, antara lain jagung, markisa, kopi, singkong, umbi-umbian (bebae, gembili, maros), produk olahan, dan kerajinan lokal. (red)

Bank NTB Syariah buka cabang Jakarta, perkuat penghimpunan dana untuk pembangunan daerah

 

OPSINTB.com - Bank NTB Syariah memperluas strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui pembukaan Kantor Cabang Jakarta. Kehadiran kantor cabang di pusat ekonomi dan keuangan nasional ini menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperluas sumber pendanaan serta memperkuat kapasitas Bank NTB Syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Barat.

Pembukaan Kantor Cabang Jakarta sekaligus menjadi bagian dari upaya Bank NTB Syariah memperkuat struktur pendanaan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan berada lebih dekat ke pusat aktivitas ekonomi dan keuangan nasional, Bank NTB Syariah memiliki peluang lebih luas untuk menjangkau berbagai sumber dana potensial, mulai dari korporasi, perusahaan swasta, lembaga dana pensiun, institusi, hingga nasabah perorangan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Bank NTB Syariah di Jakarta merupakan langkah strategis mengingat besarnya potensi ekonomi dan perputaran dana di ibu kota. Menurutnya, Jakarta memiliki kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sementara lebih dari 70 persen perputaran uang nasional berada di kawasan Jabodetabek.

“Keberadaan Bank NTB Syariah di Jakarta harus bisa dimanfaatkan untuk menangkap potensi ekonomi dan perputaran dana yang ada. Saya berharap kantor cabang ini mampu meningkatkan penghimpunan dana, khususnya dana murah, baik dari segmen ritel maupun institusi dan lembaga dana pensiun,” ujar Lalu Muhammad Iqbal.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembukaan kantor cabang tidak cukup diukur dari keberadaan fisik kantor, tetapi harus tercermin dari produktivitas dan kontribusi bisnis yang dihasilkan.

“Kantor cabang ini jangan hanya menjadi kantor protokoler atau tempat penghubung bagi pejabat dan tamu dari NTB. Harus ada aktivitas bisnis yang nyata, mampu menghasilkan pendapatan, dan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Efisiensi operasional juga harus menjadi perhatian, sehingga biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menjelaskan bahwa pembukaan Kantor Cabang Jakarta merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Saat ini, penghimpunan dana Bank NTB Syariah masih memiliki konsentrasi yang cukup tinggi pada beberapa perusahaan, dengan kontribusi sekitar 55–56 persen dari total dana.

Kondisi tersebut menjadi perhatian perusahaan karena konsentrasi sumber pendanaan dapat memengaruhi stabilitas biaya dana (cost of fund), terutama di tengah dinamika persaingan industri perbankan dan perubahan tingkat imbal hasil di pasar.

“Kami ingin memperkuat struktur pendanaan Bank NTB Syariah agar semakin terdiversifikasi. Penghimpunan dana tidak hanya bertumpu pada beberapa korporasi saja, tetapi juga diperluas melalui perusahaan swasta, korporasi menengah, lembaga dana pensiun, institusi, serta nasabah perorangan yang memiliki potensi penempatan dana,” ujar Nazaruddin.

Sebelum pembukaan kantor cabang, Bank NTB Syariah juga telah melakukan penjajakan kerja sama dengan sejumlah institusi yang memiliki potensi penempatan dana. Dengan hadirnya Kantor Cabang Jakarta, tindak lanjut kerja sama tersebut diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal melalui kedekatan komunikasi dan koordinasi dengan calon mitra.

Selain penguatan penghimpunan dana, keberadaan Kantor Cabang Jakarta juga memberikan manfaat dari sisi efisiensi operasional. Sebelum kantor cabang resmi dibuka, optimalisasi kehadiran pegawai Bank NTB Syariah di Jakarta telah membantu mengurangi kebutuhan perjalanan dinas pegawai dari NTB untuk menghadiri berbagai agenda koordinasi dengan kementerian dan lembaga. Efisiensi biaya perjalanan dinas tersebut telah mencapai sekitar 40 persen dan diharapkan semakin meningkat dengan beroperasinya kantor cabang.

Nazaruddin menegaskan bahwa penguatan bisnis di Jakarta tetap harus berjalan seiring dengan mandat perusahaan sebagai bank pembangunan daerah. Oleh karena itu, Kantor Cabang Jakarta difokuskan pada penghimpunan dana dan pengembangan hubungan kelembagaan, sementara penyaluran pembiayaan tetap diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sektor produktif di wilayah NTB.

“Bagi kami, penguatan pendanaan di Jakarta pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi daerah. Mandat Bank NTB Syariah sebagai bank pembangunan daerah tetap menjadi orientasi utama. Karena itu, dana yang berhasil dihimpun akan memperkuat kapasitas perusahaan dalam mendukung pembiayaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat NTB,” tambahnya.

Kantor Cabang Jakarta juga diharapkan menjadi representasi sekaligus etalase Bank NTB Syariah di tingkat nasional. Keberadaannya akan dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan dengan investor, institusi, nasabah besar, dan mitra strategis, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Bank NTB Syariah.

Melalui pembukaan Kantor Cabang Jakarta, Bank NTB Syariah berkomitmen memperkuat struktur pendanaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jaringan kelembagaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan, dengan orientasi manfaat yang tetap diarahkan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. (red)

Bupati Iron berkonsultasi terkait nasib PPPK Paruh Waktu ke Menpan RB

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin didampingi Sekda, menemui pejabat Kementrian PAN RB.  Pertemuan itu guna berkonsultasi terkait tindak lanjut Penataan PPPK Paruh Waktu dan sistem Akuntabilitas Kinerja Apartur Pemerintah, di Jakarta, Rabu (11/11/2026). 

Bupati Iron kata dia, Konsultasi ini guna memastikan langkah tepat mengimplementasikan kebijakan Pemerintah pusat dalam penataan aparatur. 

Orang nomor satu di Lotim ini memaparkan, sebanyak 10.852 PPPK Paruh Waktu yang meliputi guru, tenaga kesehatan, SatPol PP, Damkar, tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya. 

"Jumlah tersebut dipastikan telah masuk dalam data base dan memiliki nomer induk PPPK," kata Iron. 

Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  Kementerian PAN RB Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi respons Pemda Lombok Timur terkait Penataan aparatur tersebut.

Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara, ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Menteri PAN RB, Kemendagri, dan BKN terus melakukan rapat berkesinambungan guna melaksanakan Keputusan Strategis Pemerintah Pusat Dalam Menata PPPK. 

"Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya. 

Merujuk Siaran Pers Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026 pada 9 November lalu, Pemerintah bersama DPR memutuskan lima hal yaitu, PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi; PPPK Penuh Waktu berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027; guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dengan batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan dan kesempatan seleksi CPNS 2027 dengan pengaturan khusus; ketentuan yang sama berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis; serta rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2026.

Pengangkatan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Tahapannya ditetapkan berdasarkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran pada masing-masing instansi. Selama proses berjalan, PPPK Paruh Waktu tetap melaksanakan tugas.

Guru, tenaga kesehatan, serta PPPK Paruh Waktu yang melaksanakan tugas pemadam kebakaran, dan Satpol PP dialihkan menjadi pegawai pusat. Guru menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, tenaga kesehatan menjadi PPPK Kementerian Kesehatan, dan kelompok damkar, dan Satpol PP menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan. (red)

 

Denda dihapus, tunggakan di atas lima tahun dibebaskan, Bupati Iron ajak warga Lombok Timur manfaatkan program

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur untuk memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang dihadirkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2026.

Program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 tersebut menawarkan empat bentuk keringanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Pertama, penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kedua, diskon PKB hingga 10 persen bagi masyarakat yang melakukan pembayaran mulai tiga bulan sebelum jatuh tempo.

Ketiga, pembebasan tunggakan pajak bagi kendaraan yang memiliki tunggakan lebih dari lima tahun. Keempat, diskon PKB sebesar 50 persen bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi NTB.

Bupati Iron menyampaikan bahwa program tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan berbagai kemudahan yang telah disediakan pemerintah.

Program ini berlaku mulai 6 November 2026 hingga 31 Maret 2027.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya," ajak Bupati Iron.

Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Bupati pun mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat terdekat.

"Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama-sama kita wujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan," pungkasnya. (zaa)