Bank NTB Syariah buka cabang Jakarta, perkuat penghimpunan dana untuk pembangunan daerah

 

OPSINTB.com - Bank NTB Syariah memperluas strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui pembukaan Kantor Cabang Jakarta. Kehadiran kantor cabang di pusat ekonomi dan keuangan nasional ini menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperluas sumber pendanaan serta memperkuat kapasitas Bank NTB Syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Barat.

Pembukaan Kantor Cabang Jakarta sekaligus menjadi bagian dari upaya Bank NTB Syariah memperkuat struktur pendanaan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan berada lebih dekat ke pusat aktivitas ekonomi dan keuangan nasional, Bank NTB Syariah memiliki peluang lebih luas untuk menjangkau berbagai sumber dana potensial, mulai dari korporasi, perusahaan swasta, lembaga dana pensiun, institusi, hingga nasabah perorangan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Bank NTB Syariah di Jakarta merupakan langkah strategis mengingat besarnya potensi ekonomi dan perputaran dana di ibu kota. Menurutnya, Jakarta memiliki kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sementara lebih dari 70 persen perputaran uang nasional berada di kawasan Jabodetabek.

“Keberadaan Bank NTB Syariah di Jakarta harus bisa dimanfaatkan untuk menangkap potensi ekonomi dan perputaran dana yang ada. Saya berharap kantor cabang ini mampu meningkatkan penghimpunan dana, khususnya dana murah, baik dari segmen ritel maupun institusi dan lembaga dana pensiun,” ujar Lalu Muhammad Iqbal.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembukaan kantor cabang tidak cukup diukur dari keberadaan fisik kantor, tetapi harus tercermin dari produktivitas dan kontribusi bisnis yang dihasilkan.

“Kantor cabang ini jangan hanya menjadi kantor protokoler atau tempat penghubung bagi pejabat dan tamu dari NTB. Harus ada aktivitas bisnis yang nyata, mampu menghasilkan pendapatan, dan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Efisiensi operasional juga harus menjadi perhatian, sehingga biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menjelaskan bahwa pembukaan Kantor Cabang Jakarta merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Saat ini, penghimpunan dana Bank NTB Syariah masih memiliki konsentrasi yang cukup tinggi pada beberapa perusahaan, dengan kontribusi sekitar 55–56 persen dari total dana.

Kondisi tersebut menjadi perhatian perusahaan karena konsentrasi sumber pendanaan dapat memengaruhi stabilitas biaya dana (cost of fund), terutama di tengah dinamika persaingan industri perbankan dan perubahan tingkat imbal hasil di pasar.

“Kami ingin memperkuat struktur pendanaan Bank NTB Syariah agar semakin terdiversifikasi. Penghimpunan dana tidak hanya bertumpu pada beberapa korporasi saja, tetapi juga diperluas melalui perusahaan swasta, korporasi menengah, lembaga dana pensiun, institusi, serta nasabah perorangan yang memiliki potensi penempatan dana,” ujar Nazaruddin.

Sebelum pembukaan kantor cabang, Bank NTB Syariah juga telah melakukan penjajakan kerja sama dengan sejumlah institusi yang memiliki potensi penempatan dana. Dengan hadirnya Kantor Cabang Jakarta, tindak lanjut kerja sama tersebut diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal melalui kedekatan komunikasi dan koordinasi dengan calon mitra.

Selain penguatan penghimpunan dana, keberadaan Kantor Cabang Jakarta juga memberikan manfaat dari sisi efisiensi operasional. Sebelum kantor cabang resmi dibuka, optimalisasi kehadiran pegawai Bank NTB Syariah di Jakarta telah membantu mengurangi kebutuhan perjalanan dinas pegawai dari NTB untuk menghadiri berbagai agenda koordinasi dengan kementerian dan lembaga. Efisiensi biaya perjalanan dinas tersebut telah mencapai sekitar 40 persen dan diharapkan semakin meningkat dengan beroperasinya kantor cabang.

Nazaruddin menegaskan bahwa penguatan bisnis di Jakarta tetap harus berjalan seiring dengan mandat perusahaan sebagai bank pembangunan daerah. Oleh karena itu, Kantor Cabang Jakarta difokuskan pada penghimpunan dana dan pengembangan hubungan kelembagaan, sementara penyaluran pembiayaan tetap diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sektor produktif di wilayah NTB.

“Bagi kami, penguatan pendanaan di Jakarta pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi daerah. Mandat Bank NTB Syariah sebagai bank pembangunan daerah tetap menjadi orientasi utama. Karena itu, dana yang berhasil dihimpun akan memperkuat kapasitas perusahaan dalam mendukung pembiayaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat NTB,” tambahnya.

Kantor Cabang Jakarta juga diharapkan menjadi representasi sekaligus etalase Bank NTB Syariah di tingkat nasional. Keberadaannya akan dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan dengan investor, institusi, nasabah besar, dan mitra strategis, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Bank NTB Syariah.

Melalui pembukaan Kantor Cabang Jakarta, Bank NTB Syariah berkomitmen memperkuat struktur pendanaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jaringan kelembagaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan, dengan orientasi manfaat yang tetap diarahkan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. (red)

Bupati Iron berkonsultasi terkait nasib PPPK Paruh Waktu ke Menpan RB

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin didampingi Sekda, menemui pejabat Kementrian PAN RB.  Pertemuan itu guna berkonsultasi terkait tindak lanjut Penataan PPPK Paruh Waktu dan sistem Akuntabilitas Kinerja Apartur Pemerintah, di Jakarta, Rabu (11/11/2026). 

Bupati Iron kata dia, Konsultasi ini guna memastikan langkah tepat mengimplementasikan kebijakan Pemerintah pusat dalam penataan aparatur. 

Orang nomor satu di Lotim ini memaparkan, sebanyak 10.852 PPPK Paruh Waktu yang meliputi guru, tenaga kesehatan, SatPol PP, Damkar, tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya. 

"Jumlah tersebut dipastikan telah masuk dalam data base dan memiliki nomer induk PPPK," kata Iron. 

Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  Kementerian PAN RB Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi respons Pemda Lombok Timur terkait Penataan aparatur tersebut.

Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara, ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Menteri PAN RB, Kemendagri, dan BKN terus melakukan rapat berkesinambungan guna melaksanakan Keputusan Strategis Pemerintah Pusat Dalam Menata PPPK. 

"Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya. 

Merujuk Siaran Pers Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026 pada 9 November lalu, Pemerintah bersama DPR memutuskan lima hal yaitu, PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi; PPPK Penuh Waktu berkesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027; guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dengan batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan dan kesempatan seleksi CPNS 2027 dengan pengaturan khusus; ketentuan yang sama berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis; serta rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2026.

Pengangkatan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Tahapannya ditetapkan berdasarkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran pada masing-masing instansi. Selama proses berjalan, PPPK Paruh Waktu tetap melaksanakan tugas.

Guru, tenaga kesehatan, serta PPPK Paruh Waktu yang melaksanakan tugas pemadam kebakaran, dan Satpol PP dialihkan menjadi pegawai pusat. Guru menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, tenaga kesehatan menjadi PPPK Kementerian Kesehatan, dan kelompok damkar, dan Satpol PP menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan. (red)

 

Denda dihapus, tunggakan di atas lima tahun dibebaskan, Bupati Iron ajak warga Lombok Timur manfaatkan program

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur untuk memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang dihadirkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2026.

Program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 tersebut menawarkan empat bentuk keringanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Pertama, penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kedua, diskon PKB hingga 10 persen bagi masyarakat yang melakukan pembayaran mulai tiga bulan sebelum jatuh tempo.

Ketiga, pembebasan tunggakan pajak bagi kendaraan yang memiliki tunggakan lebih dari lima tahun. Keempat, diskon PKB sebesar 50 persen bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi NTB.

Bupati Iron menyampaikan bahwa program tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan berbagai kemudahan yang telah disediakan pemerintah.

Program ini berlaku mulai 6 November 2026 hingga 31 Maret 2027.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya," ajak Bupati Iron.

Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Bupati pun mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat terdekat.

"Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama-sama kita wujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan," pungkasnya. (zaa)

Dinas PMPTSP Lombok Timur monitoring tambang pasir, dorong pelaku usaha tertib perizinan berusaha

 

​OPSINTB.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah pelaku usaha galian C tambang pasir di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

​Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas penambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan edukasi intensif kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya tertib perizinan berusaha.

​Kepala Dinas PMPTSP Lombok Timur, Sosiawan Putraji, menjelaskan kendati kewenangan perizinan berusaha galian C penambangan pasir bukan kewenangan kabupaten, tapi penting dipastikan adanya edukasi dan penjelasan tata cara perizinan berusaha kepada pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap standar operasional dan kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal.

​Selain melakukan pengawasan, pihaknya juga membuka ruang diskusi dan sosialisasi secara kooperatif. Pelaku usaha diimbau untuk segera melengkapi dokumen perizinan yang belum terpenuhi  serta menjaga kelestarian lingkungan di area sekitar tambang.

​Melalui langkah proaktif ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap sektor pertambangan rakyat maupun skala industri dapat memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi aturan dan prinsip kelestarian serta daya dukung kelestarian lingkungan.

"Kami turun ke lapangan untuk sampaikan kepada pelaku usaha untuk tertib perizinan berusaha dan kita berdiakusi  tata cara mengurus izin usaha," jelasnya, kamis (11/11) di sela-sela monitoring. 

Ditambahkan, untuk informasi mekanisme mengurus izin penambangan galian C, Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur akan membuka gerai layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP)serta  memfasilitasi, mengkoordinasikan dengan Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat, instansi yang memiliki kewenangan. (red)

Sopir engkel Lotim ngadu ke dewan, penumpang kian sepi, angkutan bak terbuka diduga rebut penumpang

 

OPSINTB.com - Nasib puluhan sopir angkutan engkel di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), kian memprihatinkan. Menurunnya jumlah penumpang, termasuk kalangan pelajar yang mulai beralih menggunakan kendaraan lain, membuat pendapatan para sopir terus tergerus.

Kondisi tersebut mendorong para sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lombok Timur mendatangi kantor DPRD Lotim untuk menyampaikan keluhan dan meminta perhatian pemerintah daerah.

Keluhan itu disampaikan Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lombok Timur, Hulain, dalam hearing bersama DPRD dan Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Hulain mengungkapkan bahwa salah satu penyebab berkurangnya penumpang angkutan engkel diduga akibat maraknya penggunaan kendaraan bak terbuka atau kendaraan pengangkut barang untuk mengangkut penumpang, termasuk anak-anak sekolah.

"Penumpangnya mulai sepi, peminatnya menurun," ungkap Hulain.

Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan usaha sopir angkutan umum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya pelajar.

Ia menilai kendaraan pengangkut barang tidak seharusnya digunakan sebagai sarana transportasi penumpang. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius melakukan pengawasan dan penertiban.

"Orang seharusnya pakai angkutan umum khusus penumpang, tapi mereka pakai angkutan bak terbuka atau angkutan untuk barang. Ini perilaku tidak baik yang harus kita ubah karena membahayakan anak-anak kita yang sekolah," tegasnya.

Hulain juga meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan imbauan kepada sekolah-sekolah agar tidak menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan sekaligus menciptakan persaingan yang sehat bagi pelaku usaha angkutan umum, khususnya para sopir kecil.

"Kita kembalikan kepada peruntukannya. Instansi terkait harus memberikan imbauan kepada sekolah-sekolah untuk tidak menggunakan angkutan yang tidak sesuai dengan aturan," desaknya.

Ia mengakui masih terdapat angkutan umum yang belum memenuhi standar kelayakan jalan. Namun, kondisi tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi pemilik kendaraan untuk melakukan perbaikan, bukan justru dijadikan alasan menggunakan kendaraan bak terbuka.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, Muhammad Safwan, menyambut baik aspirasi yang disampaikan para sopir angkutan engkel. Ia menyebut pihaknya telah memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan mekanisme pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR.

Safwan mengatakan, para sopir juga perlu berupaya membenahi kondisi kendaraannya agar memenuhi standar kelayakan, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik apa yang diusulkan teman-teman asosiasi. Kami juga sudah memberikan penjelasan terkait ketentuan yang berlaku mengenai KIR. Harapan kami, para pengemudi sama-sama membenahi kendaraannya agar sesuai standar," ujarnya.

Menurut Safwan, peningkatan kualitas kendaraan menjadi salah satu langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum.

Selain itu, para sopir diharapkan aktif melakukan pendekatan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan layanan transportasi pelajar.

"Bagaimana kendaraan itu nyaman dan sebagainya, sehingga menjadi pilihan masyarakat. Kami sifatnya hanya bisa mengimbau. Para sopir juga perlu membenahi kendaraannya senyaman mungkin. Kemudian melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan, atau jemput bola," jelasnya.

Terkait kewenangan pengawasan, Safwan menjelaskan bahwa penanganan kendaraan travel yang beroperasi di luar trayek merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Sementara itu, kewenangan angkutan umum tertentu berada di tingkat provinsi.

Meski demikian, Dishub Lotim tetap berupaya memfasilitasi persoalan transportasi yang terjadi di wilayahnya.

Safwan juga mengungkapkan, saat ini jumlah kendaraan angkutan di Lombok Timur mencapai lebih dari 100 unit. Namun, pihaknya mengakui belum dapat melakukan penindakan secara maksimal terhadap pelanggaran di lapangan lantaran keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan belum tersedianya aparatur PNS yang memiliki kompetensi sebagai koordinator pengawasan.

"Kami belum bisa mengambil tindakan tegas karena kewenangan yang ada pada kami masih terbatas. Kami berharap pada 2027 sudah memiliki SDM PNS untuk itu," katanya.

Di sisi lain, Safwan memastikan pelayanan uji KIR di Lombok Timur tidak dipungut biaya alias gratis. Pengujian dilakukan berbasis aplikasi dan sistem terpusat, sehingga hasil pemeriksaan kendaraan dapat langsung diketahui melalui monitor.

Pemeriksaan meliputi uji emisi, kondisi roda, sistem pengereman, serta sejumlah komponen lain yang berkaitan dengan keselamatan kendaraan.

Uji KIR dilakukan setiap enam bulan sekali. Khusus kendaraan baru, pengujian dilakukan setelah satu tahun atau setelah STNK diterbitkan.

Kendaraan yang memenuhi standar akan mendapatkan bukti kelayakan jalan. Sementara kendaraan yang belum memenuhi persyaratan diminta melakukan servis atau perbaikan sebelum menjalani pengujian ulang.

Safwan menyebutkan, jumlah kendaraan yang wajib menjalani uji KIR di Lombok Timur mencapai lebih dari 11.000 unit. Namun, kendaraan yang telah melakukan pengujian masih di bawah 50 persen.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan agar memenuhi kewajiban pengujian berkala.

Ia menegaskan, angka tersebut merupakan jumlah kendaraan yang belum melakukan uji KIR, bukan jumlah kendaraan yang dinyatakan tidak layak jalan.

"Yang belum melakukan uji KIR masih di bawah 50 persen. Belum lagi nanti setelah diuji, apakah memenuhi syarat atau tidak," pungkasnya. (zaa)

Desa Bilebante wakili NTB di tingkat nasional berkat inovasi desa wisata hijau

 

​OPSINTB.com - Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam ajang Penjaringan Desa Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026.

Keberhasilan ini didorong oleh konsistensi desa dalam mengembangkan konsep desa wisata hijau yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H Lalu Firman Wijaya menyebut, ​perjalanan Desa Bilebante bermula dari inisiatif mandiri masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Loteng dengan Lombok Barat ini.

Dari potensi lokal yang ada, kata dia, desa ini bertransformasi menjadi kawasan wisata hijau yang berkelanjutan. 

''Transformasi tersebut tidak hanya mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat setempat,'' sebut Firman Wijaya, Selasa (10/11/2026).

​Dalam proses verifikasi dan klarifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional, fokus penilaian diarahkan pada keberlanjutan serta manfaat nyata inovasi terhadap kesejahteraan warga. 

Tim Penilai Nasional menekankan bahwa inovasi desa harus mampu berjalan secara konsisten dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar proyek sesaat.

''​Sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan berbasis penguatan potensi desa, pengembangan Desa Bilebante dinilai berhasil memadukan sektor pariwisata, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan,'' tambahnya.

Salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata yang dikembangkan adalah Pasar Tematik Bilebante, yang menyajikan berbagai produk serta kuliner khas masyarakat lokal.

''​Melalui keikutseraan di tingkat nasional ini, Desa Bilebante diharapkan mampu mempertahankan tata kelola pariwisata yang ramah lingkungan serta menjadi model percontohan bagi desa-desa lain di NTB dalam membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,'' pungkasnya. (wan)