Badran Sayangkan Dugaan Tanaga Honda "Instan" Serbu Semua OPD Lotim

Badran Sayangkan Dugaan Tanaga Honda "Instan" Serbu Semua OPD Lotim

OPSINTB.com - Semua Staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat saat ini sedang dikejutkan oleh tenaga Honor Daerah (Honda) yang menyerbu kantor pemerintah daerah.

Kondisi ini mendadak menjadi buah bibir di setiap OPD. Pasalnya beberapa honorer yang puluhan tahun mengabdi sampai saat ini ada yang belum mendapatkan SK perjanjian kerja, SK Kontrak Kerja maupun Surat Perjanjian Kerja.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, M Badran Achsyid mengatakan, kondisi ini memicu kecemburuan di tubuh OPD itu sendiri hingga berdampak pada semangat kerja para pengabdi negara yang sudah puluhan tahun belum mendapatkan SK perjanjian kerja, Kontrak Kerja maupun Surat Perjanjian Kerja.

"Saya sayangkan beberapa oknum timses rezim saat ini yang menjadikan peluang ini sebagai ajang balas dendam dan balas jasa," sindir Badran, Rabu 11/9/2019.

"Karena dalam kerangka kerja ideal birokrasi pasca pemilihan kepala daerah, sejatinya pejabat harus melepaskan diri dari kepentingan politik praktis," lanjut politisi Partai Gerindra itu.

Keterlibatan timses serta kesan pembiaran menjadi bola liar di masyarakat, karena normatifnya timses tidak boleh menginterpensi birokrasi karena timses adalah bagian dari gerbong poltik. "Timses ya timses, birokrasi ya birokrasi dan itu tidak boleh dicampur aduk," ujarnya.

Dalam pelaksanaan birokrasi, lanjut Badran, setiap kepala daerah atau pimpinan OPD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan regulasi agar pemerintahan berjalan dengan normal.

"Memang kami banyak mendapatkan aduan tentang SK bupati ini. Kalau memang ada bukti maka kami siap untuk mengadvokasi korban," tegas Dewan Fraksi Gerindra dapil 4 itu.

Karena, imbuh Badran, gejolak ini harus segera diredam untuk menghindari aksi yang bisa mengganggu kesetabilan pemerintahan.

Kondisi ini mendapatkan pandangan beragam dari masyarakat. Ada yang menganggap bahwa tindakan itu adalah resiko perbedaan pilihan politik namun banyak juga yang berpendapat bahwa tindakan itu adalah indikator dari kredibilitas penguasa saat ini.

Ketimpangan di dalam birokrasi yang diduga ulah timses ini kesannya menjadi sewenang-wenang. Sperti rumor yang berkembang mencabut dan mengeluarkan SK ini mempunyai efek buruk terhadap karir politik penguasa pemerintah daerah. Meski demikian masih banyak dari para pengabdi yang berusaha bertahan dengan kondisi ini namun adapula yang banting setir menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di luat negeri.

Menurut Badran, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan maka akan menjadi rekam jejak hitam dari penguasa saat ini dan akan ditulis dengan tinta emas oleh para pengabdi negara sebgai perilaku yang tidak pantas untuk ditiru oleh generasi mendatang. (kim)