OPSINTB.com - Beberapa hari lalu, ratusan orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lombok Timur datangi kantor DPRD setempat. Mereka mendesak agar DPRD menggunakan kewenangannya untuk mencabut SK penghapusan tunjangan perangkat desa.
Namun, tindakan PPDI tersebut mendapat teguran keras dari Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy.
Sukiman mengatakan, PPDI seharusnya melakukan protes atau memberi teguran secara langsung padanya. Bukan malah hearing ke kantor DPRD.
"Protesnya ke DPR. Kenapa gak protes ke bupati. Kan saya masih hidup," tegasnya, Rabu 08/01/2020.
Bupati juga menyayangkan PPDI yang melakukan aksi protes terhadap pencabutan tunjangan perangkat desa.
Selenkapnya saksikan penjelasan bupati pada VIDEO di bawah :
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami