Minim sedahan, pembayaran PBB di Loteng jauh dari target

Minim sedahan, pembayaran PBB di Loteng jauh dari target

OPSINTB.com - Minimnya jumlah sedahan atau petugas pemungut pajak ke para petani di Lombok Tengah (Loteng) mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih jauh dari target.

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (Bapenda) Loteng, Jalaludin menyebut, saat ini jumlah sedahan di Loteng berjumlah 61 orang. Ia menerangkan seorang Sedahan terkadang mencakupi atau mengcover 4-5 desa.

Dengan jangkauan wilayah Loteng yang luas dan jumlah penduduk yang terus meningkat, terang Jalaludin, menjadi salah satu kesulitan para Sedahan dalam menyisir jadwal pemungutan PBB yang sudah disusun.

"Perlu dibantulah dengan peran kepala desa melalui kadusnya," kata Jalaludin pada wartawan di Kantor Bupati Loteng, Selasa (13/9/2022).

Lanjutnya, dengan sedikitnya jumlah sedahan di daerah ini, hingga saat ini jumlah PBB yang sudah berhasil dikumpulkan berjumlah Rp8 miliar dari target Rp22 miliar atau jika dipresentasikan baru mencapai 37 persen.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan pemungutan PBB di Loteng selesai sebelum jatuh tempo atau sebelum 30 September mendatang. Oleh sebab itu, Jalaludin mengharapkan semua unsur-unsur terkait bisa turun tangan membantu Bapenda.

"Dengan sisa waktu yang 1 bulan ini kita obrak-abrik; semua unsur yang di bawah bisa turun membantu, Insha Allah kita bisa di atas 80 persen," harapnya.

Lebih lanjut, Jalaludin menerangkan, dari hasil temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) bulan April tahun ini, kedalaman posisi piutang dari tunggakan PBB di Loteng berjumlah Rp 66 miliar. Ia khawatir dengan capaian hasil pungutan PBB yang baru mencapai Rp 8 miliar, tunggakan PBB Loteng akan terus bertambah jika tidak diselesaikan.

"Yang saya khawatirkan kalau angka-angka yang kita capai saat ini, bisa kita bayangkan berapa lagi kedalaman defisit nanti tahun 2023," terangnya.

Sementara dari sektor pendapatan pajak yang lain, kata dia, Pemkab Loteng terus berupaya melakukan terobosan-terobosan. Ia menyontohkan, hasil penerimaan dari pajak hotel dan restoran pun masih belum begitu signifikan walaupun WSBK dan MotoGP sudah digelar.

"Termasuk ada 3.012 ASN kita di Loteng yang belum bayar pajak. Ini harus betul-betul kita lakukan agar pajak kita pada tahun berikutnya optimal," pungkas Jalaludin. (wan)