Tiga basis data yang jadi rujukan untuk tekan anak kerdil

OPSINTB.com - Usaha Pemda Lombok Timur menurunkan stunting (anak kerdil), tak luput dari pantuan para pihak. Bahkan angka 17,63 menjadi perdebatan.

"Setau saya data mengenai stunting itu ada tiga sumber," kata Kepala Dinas Kesehatan, Pathurrahman, saat ditemui usai acara Rembuk Stunting di Gedung Wanita di Selong, belum lama ini.

Satu, bebernya, riset kesehatan dasar, sifatnya lima tahun sekali. Yang sistem pengambilan datanya dalam bentuk survei.

Kedua, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang dilakukan sekali dalam satu tahun. Kendati dalam pelaksanaannya digelar dua tahun sekali di seluruh Indonesia. Dengan sistem sampling.

Ketiga, Elekronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) data yang dihasilkan bisa by name by address. Oleh data ini bisa menjawab lokasi balita yang dimaksud yang mencapai angka 17,63 persen tersebut. Sebab, kata dia, sumber data ini berasal dari posyandu.

Perbedaan data ketiganya yakni, EPPGBM dalam posisi 17 persen, Riskesdas 42,53 persen, dan SSGI 31 persen.

Rikesdas dan SSGI, menggunakan sampel hanya 300 anak. Dan itu pun disebutnya tak diketahui dimana titik lokasinya.

Tapi kedua data ini, menurut dia, bagus sebagai acuan perencaan. Jika mau intervensi, baiknya menggunakan EPPGM.

Lantaran itu dirinya menakan, jika ingin mengintervensi penanganan stunting, langkah pertama perkuat dulu posyandu.

"Intervensi itu, ada dua macam yakni intervensi spesifik dan sensitif," sebutnya.

Intervensi gizi spesifik banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan. Seperti pemberian vitamin A, FE, makanan tambahan dan seterunya.

Kedua, intervensi sensitif, yang dilakukan oleh di luar sektor kesehatan. Semisal pemberian air bersih, sanitasi, kemiskinan, dan sebagainya. Sebab faktor itu sangat berperngaruh terjadinya stunting.

Jika mau cepat, kata dia, maka harus dilakukan secara konvergensi. Artinya dilakukan secara bersama-sama semua stakeholder di lokus yang sama.

Ia menjelaskan, target RPJMD Lombok Timur dulu di bawah 20 persen. Namun perkembangan nasional di bawah 14 persen.

"Bupati Lotim, sudah menargetkan di bawah 14 persen," ujarnya.

Menurutnya, jika selama dilakukan secara konvergensi melibatkan semua stekholder baik pemerintah desa hingga kabupaten dan swasta, akan bisa dicapai sesai target.

Hal itu disebutnya bukan tanpa dasar, namu dari trafik penurunan selam empat tahun bisa ditekan lebih dari 3 persen. Dengan syarat semua stekholder bergerak. Sebab tidak mungkin diserahkan kepada sektor kesehatan saja misalnya.

Kemudian tugas Kades dan Camat, ujarnya, memastikan sasaran posyandu itu. Sehingga dari situ dapat dilakukan pencatatan, penimbangan, pengukuran pajang badan balita.

"Sehingga dapat datanya, hasil pengukuran itu baru kita tahu stunting atau tidak," terangnya.

Untuk diketahui Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2022 ini, mampu menekan angka stunting hingga 17,80 persen. Dengan kata lain, saat ini jumlah anak stunting 21.745 balita dari 122.294, dengan jumlah input 100 persen. (kin)