Siswa yang menempuh jalur bina lingkungan bayar Rp 1 juta

OPSINTB.com - Zona bina lingkungan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024, resmi diberlakukan. Sistem satu ini menjadi zonasi terbaru dalam lingkup penjaringan bagi siswa baru.

Namun demikian, bagaimana jadinya jika siswa yang menempuh jalur tersebut dibebankan biaya oleh sekolah. Seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Terara. Siswa diminta untuk mengeluarkan uang Rp 1 juta.

Menanggapi hal itu, Waka Humas SMAN 1 Terara, Lalu M Toyib, kepada opsintb.com, menceritakan kronologis pungutan tersebut. Berawal dari kuota Rombongan Belajar (Rombel) rombel yang dari dinas terkait yang berjumlah 10 rombel. Menurutnya, ruangan yang tersedia untuk ajaran tahun ini 29 rombel, sedangkan kelas 11 dan 12 ruangan sudah ada.

"Dengan asumsi itu maka kita diberikan jatah 10 Rombel," terangnya Lalu M Toyib, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/8/2023)

Dikatakan, sesuai pengalaman tahun lalu banyak peminat, jumlahnya bertambah. Lantaran itu pihaknya melakukan antisipasi.

Sehingga, pihaknya berkoodinasi dengan ketua komite. Jika dipaksakan dengan tambahannya 2 Rombel, sebayak 72 Siswa tentunya akan terjadi kekurangan ruangan, yang berbunutut pada kekurangan pembiayaan.

"Ada permintaan masyarakat yang 2 Rombel tersebut maka ada beberapa hal yang perlu dibenahi berupa penambahan ruangan tentunya tidak mungkin kita membangun ruangan yang permanen," pungkasnya.

Maka dari itu, sebutnya, tambahan ruangan yang bakal disiapkan ialah menyekat ruangan aula. Dan itu sudah dilaksanakan.

Selain ruangan, perlu juga penambahan sarana seperti bangku, papan tulis dan yang lainnya.

Jika asumsi beban 29 rombel, terangnya, diakuinya sudah bisa tercover dengan dana BOS yang ditetapkan di awal tahun 2023.

"Masuknya siswa baru ini dipertengahan tahun, jadi dari asumsi tersebut kita hitung kasar sehingga kita minta ke wali murid sebesar Rp 1 juta dan itu tidak semua kita mintain," terangnya.

Ia menyebutkan, bagi yang masuk lewat jalur Bina Lingkungan (BL) sekitar 112 siswa. Dari jumlah itu tak semua dimintai untuk menegelurakan dikarenakan alasan perekonomian yang kurang mampu, serta pihaknya tidak memaksa.

Sehingga pemungutan tersebut, ucapnya, hasil komunikasi dan pertimbangan dari kepala sekolah setempat dengan atasannya. Baru pihaknya bicarakan dengan komite sekolah.

"Setelah dibicarakan dengan komite silahakan katanya, itu bahasanya kan," terangnya.

Oleh sebab itu, terkait pengeluaran tersebut pihaknya akan pertanggung jawabkan dengan jelas kemana arah uang tersebut.

Ia menjelaskan, jika pihaknya tak menggunakan pungutan Rp 1 juta tersebut, maka semua siswa yang ingin sekolah di lokasi akan diterima. Jika tidak mampu menyediakan terpaksa harus mundur.

"Jadinya adanya pengeluara Rp 1 juta tersebut wali murid adanya pertimbangan pengeluaran biaya itu, jadi mereka tidak memaksakan anaknya masuk di sekolah ini," ungkapnya.

Dia mengkelaim, siswa memaksa yang ingin sekolah di lokasi itu jumlahnya banyak. Kendati pihaknya telah melakukan langkah berupa pemberitahuan dan menolak.

Bahkan, semua masyarakat berbondong-bondong datang kesekolah menekan pihaknya untuk agar anaknya bisa sekolah disana.

"sehingga dengan mengeluarkan Rp 1 juta itu kita bisa menyaring untuk masuk di sini, mungkin tanpa itu lebih banyak lagi yang masuk, tapi nanti kita lihat kalau memang dianggap melanggar," tutupmya. (zaa)