Pj Bupati Lotim optimis wariskan APBD sehat tanpa hutang

OPSINTB.com - Belakangan Hutang Jatuh Tempo (Hujat) Kabupaten Lombok Timur, jadi perbincangan hangat. Bahkan, di beberapa media salah seorang anggota DPRD Lotim menyebut kondisi daerah berjuluk Gumi Patuh Karya ini tengah tak baik-baik saja.

Di tengah serunya perbincangan, yang menarik ditunggu ialah tangan dingin Pj Bupati Lotim, HM Juaini Taofik menyelesaikan persoalan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kak Ofik panggilan karib Pj Bupati Lotim, menceritakan secara singkat munculnya hutang itu. Menurutnya, Hujat berawal di tahun 2023 lalu, Pemerintah Provinsi NTB termasuk Pemerintah Daerah Lotim dan mungkin juga sejumlah kabupaten lain di NTB mengalami turbulensi terkait permasalahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Berdasarkan data, kita cek dari hasil evaluasi Kemendagri hampir semua kabupaten mengalami turbulensi, kurang lebih 514," terang Kak Ofik, saat acara buka bersama di Pendopo Bupati, Juma malam (05/04/2024).

Dikatakan, sebelumnya pada November 2022, eksekutif dan legislatif telah menyepakati tentang APBDP. Namun awal bulan Desember di tahun yang sama turun Peraturan Menteri Keuangan tentang pengarahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam aturan itu anggaran diarahkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan dalam rangka mengejar target pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat berdampak pada tahun 2024.

Bisa dibayangkan, ajaknya, sudah sepakat dengan DPRD, namun di lain sisi ada regulasi yang harus dilaksanakan.

"Pasti semua daerah, imbuhnya, bakal melakukan hal tersebut sehingga apa yang bisa kami ambil bersama TAPD, tentu mencoba optimis mengingat Covid-19 sudah selesai," ungkapnya.

Melihat hal itu, kata dia, Pemda Lotim mencoba melakukan langkah-langkah relaksasi PAD untuk dihidupkan kembali. Buntutnya tahun 2023 PAD Lotim, terangnya, masih diangka Rp 400 miliyar dari target Rp 650 miliyar.

"Karena dampak dari relaksasi kepada wajib pajak dan retribusi, sehingga mereka keenakan seperti pada saat Covid-19 terkait pembayaran pajak," ujarnya.

Sebenarnya, bebernya, Pemda Lotim telah mengambil langkah penghematan dari perencanaan PAD 2024. Sehingga banyak pendapat bahwa satu-satu Pemda yang berani menurunkan target, lantaran jika berkaca kebelakang tentu sangat sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

"Karena 2023 kita cuma mendapat Rp 400 Milyar, tentu kayaknya tidak mungkin di 2024 mendapat Rp 650 Milyar akhirnya kita turunkan menjadi Rp 500 Milyar," ungkapnya.

Artinya, ada Rp 150 Milyar belanja yang diefisienkan yang tidak jadi dianggarkan di tahun 2024.

Diakuinya, langkah tersebut memang berdampak pada pengurangan sejumlah kegiatan ataupun kerjasama tak seperti yang diharapkan. Tapi hal ini bertujuan untuk mewariskan APBD tersebut kepada Bupati dan wakil Bupati terpilih nantinya, Yakni APBD yang sehat tanpa Hutang.

Di lain sisi, hutang Pemda telah selesai di Bank NTB. Kemudian terkait yang ada di PT SMI ditargetkan selesai sebelum bupati terpilih mulai bekerja yaitu sekitar Februari 2025 tanpa harus memikirkan hutang.

"Insyallah kita bisa mewarisi APBD yang sehat, namun kuncinya satu jangan sampai PAD di bawah Rp 500 Milyar, Hal tersebut juga merupakan alasan Pemda Lotim mempercayakan ASN bertugas sebagai Kepala Pasar (Kapas)," akunya.

Adapun langkah konkrit untuk mewujudkan hal tersebut, yakni pihaknya kembali akan menggenjot PAD melalui PBB pasca Idul Fitri. Biasanya dimulai pada bulan september-oktober, sehingga ia optimis Tahun ini target Rp 500 Milyar tercapai.

"Karena itu merupakan salah satu tugas Pj Bupati, yakni transisinya berjalan baik serta tidak mewarisi hutang kepada Bupati-wakil Bupati terpilih kedepannya, pungkasnya," ucap Ofik. (kin)