KPU Loteng: Progres coklit dan LHKPN sudah 100 persen

KPU Loteng: Progres coklit dan LHKPN sudah 100 persen

OPSINTB.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengadakan konferensi pers terkait progres coklit dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam hal ini para calon anggota DPRD Loteng terpilih yang akan dilantik akhir Agustus 2024 mendatang. Konfrensi pers berlangsung di Kantor KPU Loteng, Rabu (24/7/2024) sore.

Ketua KPU Loteng, Hendri Harliawan menuturkan, selama proses coklit yang berlangsung selama sebulan, yakni dimulai dari 24 Juni-24 Juli 2024 progressnya sudah 100 persen.

''Sebenarnya H-7 sebelum berakhirnya masa coklit itu, progres kami sudah 100 persen,'' tutur Hendri.

Adapun sisa waktu yang ada, lanjut Hendri, pihaknya memanfaatkannya untuk melakukan cek ulang untuk memastikan keakuratan data yang sudah masuk selama masa coklit.

''Jadi, ada tahapan selama seminggu itu kami mengkroscek kembali,'' imbuhnya.

Kata Hendri, dari hasil coklit yang sudah diterima, pihaknya pada 1 Agustus 2024 mendatang akan melakukan proses rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang akan dilakukan secara berjenjang oleh petugas pemungutan suara (PPS).

''Jadi, mulai dari PPS, kemudian PPK baru kemudian penetapan DPSHP itu menjadi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU,'' katanya.

Selanjutnya, Hendri menjabarkan perihal LHKPN. Menurut dia, data LHKPN anggota dewan terpilih terus diperbarui dan terus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, LHKPN menjadi salah satu syarat bagi anggota DPRD terpilih untuk dapat dilantik.

''KPU Loteng sejak kemarin juga terus mengejar teman-teman partai untuk meng-upgrade LHKPN dari masing-masing calon terpilih,'' imbuhnya.

Sama seperti progres coklit, progres LHKPN oleh anggota KPU juga sudah 100 persen. Calon terpilih, kata Hendri, sudah menyerahkan bukti terima LHKPN dari KPK. Oleh sebab itu, pihaknya sudah mengajukan usulan pengambilan sumpah janji anggota dewan terpilih.

''Dengan kabupaten lain juga demikian, sehingga kita bersama-sama menunggu dari Biro Pemerintahan Provinsi untuk menunggu pelantikan,'' tutup Hendri. (wan)