Tegas! Dewan Loteng bakal sikat pengecer pupuk nakal

Tegas! Dewan Loteng bakal sikat pengecer pupuk nakal

anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Sugiarto

OPSINTB.com - Hajat Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia swasembada pangan didukung penuh seluruh pihak. Permasalahan klasik seperti pupuk langka dan mahal pun tahun ini dipastikan tidak akan muncul lagi.

Berkaitan dengan hal itu, dewan Lombok Tengah sendiri menekankan kepada semua agen maupun pengecer pupuk untuk tidak mempermainkan harga alias harus menjual sesuai HET, yakni Rp 225.000/kwintal.

''Jadi, kami tekankan kepada semua pengecer; harus satu suara. Karena, kami juga sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa HET pupuk Rp 225.000/kwintal. Jadi, kalau ada penambahan biaya untuk plastik atau karung, ambillah harga yang wajar,'' kata anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Sugiarto pada wartawan di Praya, Senin (13/1/2025).

Kata Sugiarto, adapun saat ini untuk harga pupuk di daerah pemilihannya, yakni Pujut dan Praya Timur, yakni Rp 250.000/kwintal. Harga tersebut, kata dia, masih terbilang wajar mengingat para pengecer dan agen juga harus bayar buruh, karung, dan plastik.

''Itu hal yang wajar, karena mereka juga bayar buruh untuk menurunkan dari truk. Asal jangan lebih dari itu. Lebih dari itu, kami nanti akan panggil,'' ujarnya.

Ditegaskannya, jika ditemukan ada agen yang menjual lebih dari HET, maka mereka akan diputus hubungan kerjasama atau tidak akan mendapatkan izin lagi untuk menjual pupuk.

Terlebih jika ada oknum yang melakukan penimbunan, dirinya menegaskan akan melaporkan agen nakal tersebut ke pihak berwajib.

''Kita putus kontraknya supaya tidak mendapatkan distribusi pupuk lagi. Selain itu, kami akan panggil dan laporkan,'' tegasnya.

Untuk ketersediaan pupuk sendiri, imbuhnya, masih belum sepenuhnya terkirim ke daerah. Pihaknya juga akan meminta Dinas Pertanian setempat untuk mengkaji ulang penyaluran pupuk untuk sawah tadah hujan seperti di Pujut.

Sebabnya, daerah-daerah tersebut saat ini sudah bisa menanam dua kali setahun karena banyak petani di wilayah selatan yang sudah memanfaatkan sumur bor.

''Saya pribadi meminta Dinas Pertanian untuk mengkaji ulang penyaluran pupuk ke wilayah tadah hujan, karena mereka (petani) sekarang sudah bisa nanam dua sampai tiga kali setahun dengan memanfaatkan sumur bor dan embung,'' pungkasnya. (wan)