Solusi dari Dinas Pertanian Lombok Tengah untuk tekan harga cabai

Solusi dari Dinas Pertanian Lombok Tengah untuk tekan harga cabai

OPSINTB.com - Kepala Bidang Aneka Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah, Zainal Arifin memperkirakan penyebab harga cabai mahal di pasar adalah karena adanya permainan harga oleh pengepul.

''Jadi bagaimana pola pemasaran; bisa saja pengepul ini beli di petani kita kemudian dibawa ke Pasar Baretais lalu diover lagi ke pasar di Lombok Tengah,'' kata Zainal Arifin dikonfirmasi di Kantor Camat Batukliang Utara, Senin (10/3/2025).

Dia mengatakan, dari data yang dipegangnya luas lahan tanam cabai di seluruh wilayah Lombok Tengah saat ini sejumlah 185 hektare, yang tersebar di berbagai kecamatan.

''Hingga kalau kita bicara mau kekurangan stok, ya nggak mungkinlah dengan luas tanam itu,'' ujarnya.

Namun, di balik itu Zainal juga tidak memungkiri bahwa kenaikan harga cabai juga karena adanya hukum pasar. Dalam artian pada bulan puasa kebutuhan pasti meningkat di tengah ketersediaan yang sedikit.

''Ya itu, harga pasti naik. Itu hukum pasar,'' jelasnya.

Adapun solusi dari masalah harga cabai mahal adalah harus ada keberanian dari pihak-pihak tertentu. Semisal BUMDes yang harus mengakomodir petani desa setempat untuk tidak menjual cabainya ke luar.

Selain itu, untuk memastikan stok tetap terjaga pihaknya bekerjasama dengan kepolisian telah menggerakkan Program Pangan Lestari (P2L), yang dimana masyarakat diminta untuk lebih bijak memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai dan tanaman lainnya.

''Misalkan pekarangan kita bisa nampung 10 polibag untuk tanam cabai 10 batang, itu sudah cukup kok,'' bebernya.

Lebih lanjut, Zainal menjelaskan Progam P2L sendiri sudah berjalan selama dua tahun, dengan jumlah binaan 10 Kelompok Wanita Tani (KWT). Program ini didanai melalui dana desa, yakni 20 persen.

Program ini disebut juga untuk mendukung Program MBG. Pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa Program P2L harus terselenggara di seluruh desa dengan catatan masing-masing kelompok minimal harus memiliki lahan 20 are, yang kemudian dikelola dengan binaan dinas terkait dan pemerintah desa setempat.

''Pemerintah sekarang ingin kolaborasi dengan Kementerian Desa untuk memanfaatkan dana desa 20 persen untuk mengelola lahan pekarangan,'' pungkas Zainal. (iwn)