Usulan pembangunan RTLH meningkat

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Firman Wijaya membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan tahun 2025 di Aula Kantor Camat Praya Timur, Selasa (11/3/2025).

Pada kesempatan itu, Camat Praya Timur, H Lalu Fathurrahman menyatakan, keberhasilan suatu program pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang terarah, cermat, dan terukur.

''Musrenbang hari ini adalah lanjutan proses Musrenbang dan Musdes di masing-masing desa, yang dilanjutkan dengan verifikasi usulan kegiatan Musrenbangdes baik secara administrasi maupun lapangan,'' kata Fathurrahman.

Menurutnya, Musrenbang penting dilakukan agar kegiatan Musrenbang tidak membias. Artinya kegiatan yang sudah direncanakan dalam Musrenbangdes sinkron atau sejalan dengan rencana OPD.

''Kita satu pemahaman dengan OPD dalam perencanaan pembangunan untuk tahun 2026 mendatang,'' tambahnya.

Sementara itu, Sekda Firman Wijaya mengatakan, Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Hal itu dalam rangka mengisi masukan perencanaan APBD tahun berikutnya.

''Jadi, perlu saya sampaikan bahwa masukan ke RAPBD bersumber dari beberapa jalur. Pertama melalui Musrenbang, melalui rencana teknokratik oleh OPD, dan melalui reses DPRD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,'' ujar Sekda.

Sekda meminta kepala OPD bisa menjelaskan kepada utusan desa yang hadir dalam Musrenbang tersebut secara jelas. Perlu diketahui, kata dia, di setiap pelaksanaan Musrenbang, pemerintah menyediakan menu khusus, yaitu pagu kewilayahan.

''Harapan kami untuk pagu kewilayahan ini seyogyanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang memberi manfaat antar wilayah/desa,'' kata Sekda.

Sementara dalam Musrenbang ini, tercatat ada 30 usulan yang masuk dari 14 desa di Kecamatan Praya Timur. Rinciannya masing-masing desa mengemukakan dua usulan. Diketahui, dari usulan-usulan tersebut, usulan terkait pembangunan RTLH adalah yang paling banyak.

Usulan tersebut paling banyak dari Desa Beleka Lebe Sane, Bilelando, dan Montong Sager dengan usulan mencapai ratusan RTLH.

Kepala Bapperida Loteng, Lalu Wiranata mengemukakan, pembangunan RTLH adalah salah satu dari sekian program yang tidak terdampak efisiensi anggaran, karena berkaitan langsung dengan masalah sosial.

''Pembangunan RTLH itu tidak terdampak efisiensi anggaran, karena ini menyangkut masalah sosial,'' tandasnya.

Selain RTLH terdapat juga usulan terkait pembangunan sumur bor, sebab jika sedang musim kemarau wilayah Praya Timur adalah wilayah yang paling terdampak kekeringan. (wan)