OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Repok Sadu, Desa Taman Indah, Kecamatan Batukliang, Jumat (11/4/2025). Di lokasi, Pathul terlihat berbincang dengan warga yang mendiami lahan tersebut.
Dari pantauan opsintb.com, beberapa warga terlihat kebingungan karena didatangi pejabat daerah. Seorang warga bernama Muladi bahkan mengira lokasi ini akan dijadikan asrama haji. Sebab, pada masa pemerintahan Bupati Lombok Tengah sebelumnya, yakni H Lalu Suhaili FT, lokasi ini disebut akan dijadikan asrama haji.
''Tapi, waktu itu saya yang menolak. Jadi, dia (Suhaili FT) tidak pernah datang lagi ke sini,'' cerita Muladi.
Cerita soal lokasi ini sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat pun belum diketahuinya. Ia sempat menarik napas ketika meninggalkan sebuah gazebo tempat Bupati dan warga lainnya bermusyawarah. ''Masalah apalagi ini,'' gumamnya.
Adapun tujuan kedatangan Bupati siang tadi adalah untuk melihat keadaan beberapa warga yang mendiami lokasi itu. Menurut Bupati, jika lokasi itu sudah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, maka tentu saja mereka akan direlokasi.
''Ya, tentu saja ada tali asih. Karena, mereka ada tanam cabai, jagung, singkong, dsb,'' kata Pathul.
Ada empat KK yang mendiami lokasi ini. Mereka berprofesi sebagai petani dan mengaku sudah lama mendiami lokasi. Dalam waktu dekat, Pemda akan membuat jalan dengan lebar 20 meter sebagai jalan masuk khusus.
Rencananya Sekolah Rakyat di Lombok Tengah akan mengambil tiga jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA. Rencana ini berpatokan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dimana jumlahnya mencapai 1.600 KK.
''Mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Harapannya agar rakyat jauh lebih pintar dalam upaya peningkatan SDM dalam bidang pendidikan,'' ujarnya.
Sekolah Rakyat sendiri rencana akan mulai merekrut murid baru pada tahun ajaran 2025/2026. Desain gedung Sekolah Rakyat masih digodok pemerintah pusat. Adapun hasil hasil survei hari ini akan segera dilaporkan ke Direktorat Jendral Prasarana Strategis.
''Secara luas lahan sudah masuk kriteria. Di sini luasnya 9,5 hektar,'' kata Agung Setiawan, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB.
Pihaknya saat ini sangat membutuhkan dukungan aksesibilitas dari Pemda. Sebab, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proyek ini segera terlaksana. ''Jadi, semuanya serba cepat dan harus segera sesuai instruksi Presiden,'' kata Agung. (wan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami