Nelayan di Labuhan Lombok tolak aturan pemasangan VMS

Redaksi
Lombok Timur - 4/10/2025

Nelayan di Labuhan Lombok tolak aturan pemasangan VMS

OPSINTB.com - Sejumlah nelayan di Labuan Lombok, mogok berlayar. Aksi itu sebagai bentuk penolakan aturan pemasangan alat Vessel Monitoring System (VMS).

Pasalnya kebijakan ini disebutnya tak berpihak kepada nelayan kecil. Mereka tak akan mendapatkan izin berlayar lantaran harus ada VMS.

Ketua Forum Nelayan Lombok, yang juga Koordinator aksi, Satriadi, meminta pemerintah untuk mendalami kebijakan yang sudah diterapkan. Kewajiban memasang VMS disebutnya, berdampak pada nelayan kecil yang tak bisa melaut sebab izin tak akan dikeluarkan.

Harga VMS serta pajak yang disebutnya mahal. Hal tersebut menurutnya sangat memberatkan nelayan kecil.

"Kami mohon kepada para petinggi dan pemerintah tolong lihat dan perhatikan kami," ucap Satriadi, kepada opsintb.com, Kamis (10/5/2025).

Sebagai nelayan kecil, lanjut Satriadi, sangat terbebani dengan peraturan menteri tersebut. Dia mengaku beberapa minggu tidak pernah melaut lantaran tidak diterbitkannya Surat Layak Operasi (SLO) lantaran tak memasang alat tersebut.

Dia merasa dipaksa lantaran hal tersebut. Lantaran itu nelayan, teriaknya, menolak adanya sistem tersebut.

Menurutnya Presiden Prabowo Subianto, harus turun membantu masyarakat. Sebab, kata dia, aturan itu berdampak pada nelayan-nelayan kecil.

"Lihat kami pak Presiden, Lihat kami, kami menjerit dari aturan yang telah bapak mentri buat, tolong ditindak lanjuti lagi pak Presiden," teriaknya

Ia menerangkan, harga VMS mencapai Rp10 juta lebih. Pembayaran per tahunnya Rp4 sampai Rp7 juta.

Belum lagi ditambah dengan biaya pemasangan, perawatan dan lain sebagainya. Hasil dari laut, kata dia, tak sesuai dengan biaya pemasangan alat tersebut.

Diperburuk lagi dengan harga ikan yang sangat rendah. Buntutnya membuat nelayan semakin kesulitan, belum lagi dibebani dengan pengadaan VMS.

"Hal ini yang membuat kami mogok untuk melaut dan penghasilan melaut," sebutnya.

Jadi kata dia, penolakan terhadap aturan itu bukan tanpa dasar. Melainkan nelayan sangat dirugikan.

Bahkan, dirinya menyebut, alat tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali untuk para nelayan.

Ia mengancam jika tak ditanggapi, akan melakukan aksi seluruh Indonesia, sebab dampaknya sangat luar biasa merugikan.

"Kami tidak pernah meminta di pemerintah, kami tidak pernah. Tapi tiba-tiba pemerintah merampas sebagian dari apa yang menjadi hak kami," tutupnya dengan nada kecewa. (zaa)