Ekonomi

28/03/25

Panen raya di Lombok Timur terkendala tenaga kerja

 
Panen raya lombok timur

OPSINTB.com - Panen raya sudah tiba. Namun demikian, tanpaknya kondisinya sedikit berbeda, terutama soal tenaga kerja.


Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lalu Fathul Kasturi, mengakui kendala tersebut. Menurut Kasturi, penyebabnya ialah perayaan Idul Fitri 1446 Hijriyah yang tinggal menghitung hari.


"Petani tidak bisa panen karena masyarakat yang menjadi tenaga kerja untuk panen mempersiapkan diri untuk Idul Fiitri," ucapnya Kepada opsintb.com di ruang kerjanya, Kamis (27/3/2025).


Di seluruh wilayah Lombok Timur, kata dia, mulai dari Kecamatan Terara sampai Sambelia masa panen sudah tiba. Pada masa panen tiba ini, ujarnya, kondisi hujan angin yang menyebabkan padi petani rebah.


Pihaknya berharap, petani segera memanen padi tersebut, agar hasilnya baik.


Dia menerangkan, kondisi cuaca seperti saat ini berinplikasi pada menurunnya hasil panen. Sebab, jika kelamaan padi akan berkecambah.


Dia berharap petani juga harus melakukan hal-hal yang sifatnya teknis, untuk segera mengangkat padinya dan mengikatnya agar tetap berdiri tegak agar saar dipanen tidak memberatkan di ongkos buruh.


Ke depanya pihaknya bakal melalukan mitigasi dalam kondisi seperti saat ini.


"Tentunya dengan tetap pengalaman-pengalaman setiap tahun sekarang kita lagi mengusulkan alat paca panen, baik dia sifatnya power dresser dan combat, nah kita harus berbicara mekanisasi pada saat panen secara serempak," tutupnya. (zaa)

27/03/25

Bupati Pathul serahkan laporan keuangan Unaudited kepada BPK

 
bupati lombok tengah pathul bahri

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Kantor Perwakilan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB di Mataram, Kamis (27/3/2025).


Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemkab Lombok Tengah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga sesuai amanat undang-undang yang berlaku.


''Pemkab Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),'' kata Bupati dalam rilisnya.


Bupati berharap agar laporan yang diserahkan dapat menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan audit dan memberikan rekomendasi yang konstruktif demi peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.


Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa penyelenggaraan laporan keuangan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pemkab Lombok Tengah dalam mempertahankan opini terbaik dari BPK.


''Terpenting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan demi kesejahteraan masyarakat,'' pungkasnya. (wan)

Bukan hanya BUMDes yang bisa kelola dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan

 
Bukan hanya BUMDes yang bisa kelola dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman mengatakan, penggunaan 20 persen dari Dana Desa (DD) tahun 2025, dialokasikan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).


Dikatakannya, peruntukan itu untuk memndukung kegiatan suasembada pangan dan makan bergizi geratis.


Lebih lanjut, bukan hanya BUMDes yang bisa mengelola dana tersebut. Namun bisa juga diberikan kepada lembaga ekonomi, jika tidak ada maka desa membentuk tim khusus.


"Pada tahun 2025 ini DD 20 persen di peruntukan untuk penyertaan modal ke BUMDes, itu petunjuknya. Artinya 20 persen itu nantinya di pembiayaan masuknya," ucapnya kepada opsintb.com, Selasa (25/3/2025).


Ia menganalogikan, semisal BUMDes belum sehat atau belum ada lembaga ekonomi di desa tersebut makan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mengelola dana itu.


"Jadi bukan pemerintah desa yang mengelola dana tersebut, tetapi nanti akan dibentuk TPK dari hasil musyawarah desa. Jadi ini yang menjadi cikal bakal menjadi BUMDes,” tutupnya. (zaa)

25/03/25

Soal Koperasi Desa Merah Putih, DPMD Lotim masih menunggu petunjuk

 
Soal Koperasi Desa Merah Putih, DPMD Lotim masih menunggu petunjuk

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman mangatakan, pemerintah akan merencanakan pembentukan Koprasi Desa Merah Putih di desa. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu kepastian kapan pelaksaan program tersebut akan dimulai.


"Kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut," ucap Salmun Rahman kepada opsintb.com, Selasa (25/3/2025).


Ia menyebut, Jumlah desa di Indonesia sebayak 75 ribu lebih. Sementara target untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu ada 70 ribu. “Berati kan ada desa yang tidak dapat," jelasnya.


Dijelaskan, tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih ini untuk menumbuhkan dan menghidupkan perekonomian yang ada di desa. Sehingga peruntukannya kembali lagi ke suasembada pangan.


"Intinya potensi-potensi di desa itu bisa dikelola, sehingga nantinya masyarakat bisa mengakses pangannya dengan mudah, cepat dan murah," ujar Salmun.


"Sehingga desa itu baru dikatakan berketahanan pangan apabila ada ketersediaan, keterjangkauan dan ada kemampaatan," tambahnya.


Dengan adanya rencana akan dibentukan Koperasi Desa Merah Putih putih ini, pihaknya mau tidak mau harus mendukung. 


"Tugas kita di dinas itu bagaimana arah kebijakan pembangunan di desa itu kita laksanakan," tutupnya. (zaa)

24/03/25

Gubernur Iqbal kickoff NTB Makmur Mendunia

 
Gubernur ntb lalu iqbal

OPSINTB.com - Pemprov NTB mengadakan acara bukber bersama Anggota DPR RI, DPD, pejabat negara dari Nusa Tenggara Barat dan Diaspora. Pemprov mengharapkan kerjasama dan koordinasi sebagai langkah awal mewujudkan NTB Makmur Mendunia.


"Ini merupakan kickoff (awal) bagi kita semua untuk setiap peluang membangun daerah terutama putra daerah yang kini berkarierdi pemerintahan pusat agar bersama-sama menjalin kerjasama dan koordinasi yang intens dengan kami di daerah", kata Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal di Pendopo Gubernur, Senin (24/3/2023).


Pada kesempatan itu, Gubernur Iqbal didampingi Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Daerah HL Gita Ariadi, para kepala OPD dan pimpinan DPRD NTB menerima anggota DPR RI di antaranya H Nanang Samodra, Johan Rosihan, H Fauzan Halid, Hj Evi Apita Maya, Muhammad Rifki Farabi dan lain-lain. Masing-masing menyampaikan beberapa peluang program dan kebijakan yang dinilai berpotensi untuk NTB.


Bahkan H Fauzan Halid mengatakan, keberadaan putra daerah di tingkat pusat bisa saja memperkuat daerah untuk bersaing dengan daerah lain.


Sebagai contoh, seperti yang disampaikan anggota DPR RI, H Nanang Samodra yang menawarkan penggunaan dana haji melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), mengingat jumlah jemaah haji NTB yang cukup besar untuk pembangunan.


Sementara Anggota DPR RI, H Johan Rosihan mengemukakan program ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus komisi untuk NTB dapat menawarkan konsep dan perencanaan program ini di daerah. Begitu juga dengan infrastruktur yang sejalan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan NTB, perbaikan pariwisata, serta program unggulan Pemprov NTB lainnya dapat dibuat buku saku dan dikoordinasikan dengan intensif.


Pemerintah provinsi NTB berharap, acara buka puasa bersama ini selain sebagai ajang silaturahmi juga membuka peluang hadirnya acara-acara nasional dan internasional dari pejabat negara yang hadir serta mengawal program dan kebijakan pembangunan di tingkat pusat. 


Sebagai informasi, NTB memiliki 11 anggota DPR RI Dapil NTB dan 4 anggota DPD yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal mewujudkan visi misi NTB Makmur Mendunia. (red)

Bupati Iron janji bakal benahi fasilitas Pasar Hewan Masbagik

 
Bupati lotim haerul warisin
Foto: Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin sidak di Pasar Hewan Masbagik.

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Hewan Masbagik, Minggu sore (23/3/2025). Dalam sidak tersebut, Bupati Iron menekankan pentingnya pembenahan fasilitas pasar untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, termasuk perbaikan Musala dan penataan area transaksi hewan ternak.


Pasar Hewan Masbagik, lanjutnya, merupakan salah satu pasar utama di Lombok Timur, terus mengalami penataan fasilitas untuk memudahkan aktivitas jual beli. Kini pasar tersebut telah dilengkapi dengan los-los khusus sesuai jenis hewan, seperti los sapi potong, sapi bibit, dan los kuda. Hal ini demi mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli.


“Meskipun ini pasar hewan, tidak berarti kondisi harus kotor. Justru harus bersih, terutama Musala, mengingat mayoritas pengunjung beragama Islam,” ujar Bupati Iron di sela-sela sidak.


Diketahui, Pasar Hewan Masbagik telah menjadi pusat perdagangan ternak sejak zaman kolonial Belanda. Pasar ini tidak hanya ramai dikunjungi oleh warga Lombok Timur, tetapi juga oleh pembeli dan penjual dari luar kabupaten. Sejak 2020, jadwal oprasional pasa telah ditingkatkan dari satu kali seminggu (hari Senin) menjadi tiga kali, yakni setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.


Penambahan jadwal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan transaksi ternak di pasar terbesar di Nusa Tenggara Barat ini.


Prestasi Pasar Hewan Masbagik juga patut diapresiasi. Pasar ini telah dua kali meraih penghargaan nasional sebagai Pengelola Pasar Terbaik, salah satunya pada tahun 2014 silam.


Dengan komitmen pembenahan fasilitas yang dijanjikan Bupati Iron, diharapkan Pasar Hewan Masbagik dapat terus menjadi pusat perdagangan ternak yang nyaman, bersih, dan efisien bagi seluruh masyarakat Lombok Timur dan sekitarnya. (yan)

21/03/25

Bupati minta PT Finansial Selaparang terus jemput bola

 
Bupati lotim haerul warisin

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin berharap PT Finansial Selaparang (SF) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berkontribusi besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 


Dia mengaku menyoroti badan usaha tersebut berberapa tahun trakhir memiliki kinerja positif. 


"Meskipun sejak tahun 2019 hingga 2024 Pemda Lotim tidak pernah menambahkan modal penyertaan, namun BUMD ini mampu menunjukkan kinerja yang positif," kata pria yang karib disapa Iron ini, saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) XVIII PT Selaparang Finansial Tahun Buku 2024, Jumat (21/03/2025).


Dalam kesempatan itu dirinya menginginkan porsi deviden sebesar 72,5 persen kepada Pemda, agar dirubah menjadi 70 persen. Sementara 2,5 persennya diperuntukan untuk zakat melalui Baznas. Tujuannya, untuk memberdayakan Baznas serta memberikan manfaat untuk masyarakat. 


Selain itu, Bupati Iron mendorong jajaran PT Selaparang Finansial untuk meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam menjalankan usahanya. Dengan cara lebih proaktif mencari peluang dan meraih bola, serta tidak kalah dengan bank-bank nasional.


Dia mengatakan, pentingnya kemitraan dengan para pengusaha dan kontraktor, serta aktif dalam komunitas UMKM yang potensial. Mengingat tujuan didirikannya BUMD adalah membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha. “Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” imbuhnya.


Maka penting langkah verifikasi, penelitian, jaminan, serta penilaian pengangkutan usaha dan karakter calon peminjam. Oleh karena itu ia menekankan pentingnya SDM yang kompeten dan memahami bisnis UMKM.


Di lain sisi, dia meminta jajaran PT SF untuk segera menyelesaikan permasalahan hutang dan piutang.


"Itu pentingnya keberadaan dewan pengawas yang terdiri dari orang-orang yang profesional dan memahami hukum serta bisnis," paparnya.


Dirut PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani menyampaikan, RUPS menyoroti kondisi perekonomian yang penuh tantangan di tahun 2024, yang juga merupakan tahun politik. Tantangan ini berdampak pada kinerja BUMD dengan beberapa target yang belum tercapai sepenuhnya.


"Meskipun demikian PT SF tetap mencatat beberapa pencapaian positif, termasuk penurunan biaya operasional dan penyaluran zakat," pungkasnya. (red)

20/03/25

Perkuat ekonomi umat, Gubernur Iqbal kutip pemikiran filsuf Austria Ivan Illich

 
Perkuat ekonomi umat, Gubernur Iqbal kutip pemikiran filsuf Austria Ivan Illich

OPSINTB.com - Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya dalam acara NTB Berzakat, yang digelar di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB pada Kamis (20/3/2025).


“Salah satu fokus kita dalam lima tahun ke depan, dan saya yakin ini juga fokus dari pendahulu-pendahulu saya, adalah pengentasan kemiskinan,” ujar Gubernur.


Mengutip pemikiran filsuf Austria, Ivan Illich, Gubernur Iqbal menekankan bahwa zakat harus mampu mengubah penerima (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). “Setiap zakat yang kita salurkan harus dipastikan mampu mengonversi seorang mustahik menjadi muzakki,” imbuhnya.


Ia juga menyebutkan empat pilar yang harus berperan dalam kerja sosial keumatan, yaitu Pemerintah Provinsi NTB, Kanwil Kementerian Agama, BAZNAS, dan forum CSR. Menurutnya, potensi zakat di NTB masih sangat besar, mengingat Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di dunia (most charitable country).


Dalam kesempatan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB secara simbolis menyerahkan berbagai bantuan produktif kepada penerima manfaat. 


Bantuan tersebut meliputi santunan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp 300 ribu, bantuan untuk mualaf sebesar Rp 3.000 ribu, serta dana penelitian bagi mahasiswa, yaitu Rp1 juta untuk S1, Rp2 juta untuk S2, dan Rp3 juta untuk S3. Selain itu, diberikan pula insentif bagi guru TPQ sebesar Rp2 juta hingga Rp3, serta bantuan usaha produktif binaan BAZNAS sebesar Rp8 juta dan gerobak usaha.


Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, pejabat pemerintah, rektor universitas serta BUMD. Di akhir acara, Gubernur, Wakil Gubernur NTB serta Sekda Provinsi NTB turut menyerahkan zakat mereka, yang diterima langsung oleh Pimpinan BAZNAS NTB. (red)

19/03/25

Potensi zakat di NTB Rp 2,8 triliun per tahun

 
Ketua baznas ntb m said
Foto: Ketua BAZNAS NTB, M Said saat silaturahmi di ruang kerja Gubernur Iqbal. (kominfotik)

OPSINTB.com - Ketua BAZNAS NTB, M Said menyampaikan, nilai potensi zakat di NTB sebesar Rp 2,8 triliun per tahun, tapi baru mencapai Rp 1,90 miliar. Hal itu dikarenakan banyaknya obyek-obyek yang belum digarap.


“Untuk mengoptimalisasi capaian zakat perlu adanya peningkatan kopengumpulan di tingkat instansi vertikal seperti perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di NTB dan proyek-proyek lain yang harus mengeluarkan zakat perusahaannya ke BAZNAS NTB,” harap Said saat silaturahmi dengan Gubernur NTB, H Muhamad Iqbal di ruang kerjanya, Rabu (19/3/2025).


Menanggapi hal itu, Gubernur Iqbal memberikan apresiasi atas pengelolaan zakat dan program-program unggulan BAZNAS NTB. Menurutnya, BAZNS NTB sangat berkompeten dalam melaksanakan segala program unggulan yang dilakukan.


"Saya bersyukur bahwa BAZNAS NTB mampu menjalankan program-program unggulannya dengan baik. Ke depan saya berharap pengumpulan ditingkat ASN agar lebih dioptimalkan,” ungkap Miq Iqbal. (red)

Islamic Relief tawarkan program untuk dukung misi besar Gubernur Iqbal

 
Islamic Relief tawarkan program untuk dukung misi besar Gubernur Iqbal

OPSINTB.com - Membangun Gumi Gora, mewujudkan NTB Makmur Mendunia tidak bisa dilakukan dengan bekerja sendiri. Pemprov NTB harus kolaborasi dan melibatkan para NGO termasuk lembaga swasta lainnya yang berada di NTB. 


Hal itu disampakian Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal saat menerima kunjungan Yayasan Islamic Relief di ruang kerjanya, Selasa (18/3/2025).


Pada pertemuan itu, Gubernur Iqbal memberikan apresiasi atas program-program yang ditawarkan Yayasan Islamic Relief bagi Pemprov NTB dengan Misi NTB Makmur Mendunia.


Disebutkan pula, terkait masalah sosial akar permasalahannya adalah kemiskinan di NTB, yang berdampak pada sektor pendidikan, ekonomi dan lainnya.


"Mudahan Islamic Relief bisa memberikan kontribusi dalam memberikan perhatian kepada masyarakat NTB, dengan program pengentasan kemiskinan yang relevan dengan misi NTB Makmur Mendunia," pungkasnya.


Sementara itu CEO Islamic Relief, Nanang Subana Dirja mengatakan, program yang ditawarkan berkaitan dengan misi besar gubernur dalam pengentasan kemiskinan ekstream di NTB.


"Kita menggunakan pendekatan baru dari hasil praktik baik di dunia global yang ada unsur islamnya, semoga ini cocok sehingga pengentasan kemiskinan bisa lebih sustainable dan lebih berdaya," ungkapnya. 


Adapun program Islamic Relief di antaranya program Ultra Poor Graduation yang mengarah pada bagaimana peningkatan pendapatan bagi masyarakat melalui dukungan usaha mikro, program perubahan iklim yang bertumpu pada pembangunan karbon dan ketahanan iklim.


Selain itu Islamic Relief tawarkan program peningkatan kualitas pendidikan anak-anak yatim-piatu dan program perumahan serta berbagai program lainnya. (diskominfotik)

Wagub NTB buka gerakan pangan murah

 
Gerakan pangan murah gpm 2025

OPSINTB.com - Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman LPP TVRI NTB, Mataram, Rabu (19/3/2025).


Wagub mengatakan kegiatan GPM ini dalam rangka memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi. Terlebih pemerintah bisa memantau harga agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.


"Dengan cara ini, masyarakat bisa terjangkau dengan kebutuhan pokok terutama ibu-ibu, perbedaan harga bisa memenuhi kebutuhan keluarga menjelang idul fitri," ungkap Umi Dinda sapaan akrab Wagub.


Lanjut Umi Dinda, GPM ini merupakan ikhtiar pemerintah dalam menyediakan pangan murah bagi masyarakat karena keberlanjutan penyediaan barang murah adalah kunci bagaimana hak masyarakat bisa dinikmati.


"Adanya GPM ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau karena pangan adalah hak untuk didapatkan oleh setiap individu masyarakat," ungkap mantan Bupati Bima dua periode itu.


Sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, H Abdul Azis, melaporkan kegiatan GPM ini merupakan instrumen untuk memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan baik secara fisik, secara ekonomi dan komunikasi efektif, sehingga masyarakat luas mengetahui ketersediaan pangan di NTB tercukupi.


"GPM ini selain untuk memastikan ketersediaan pangan, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menekan inflasi," ungkap Aziz.


Disebutkan pula, komuditas bahan pangan yang disediakan di antaranya beras, cabe, telur, gula dan lain sebagainya yang disediakan oleh para pelaku usaha pangan, baik dari Bulog, Bank BI serta lainnya. 


Untuk diketahui, GPM yang akan dilaksanakan sebagak 13 kali, 6 dari anggaran APBD dan 7 dari anggaran APBN.


Sementara itu Kepala LPP TVRI Mataram, Ina Djara mengatakan, kegiatan GPM ini seretak dilaksanakan seluruh Indonesia di 22 titik stasiun salah satunya di NTB.


"Kita melakukan siaran live kolaborasi dengan 3 stasiun siaran di antaranya NTB, Bali, dan NTT," tuturnya. 


Selanjutnya, pembagian sembako ramadhan diwakil oleh 5 orang penerima manfaat.


Turut hadir pula, para Kepala OPD lingkup pemprov NTB, diantaranya  Sekdis Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bappenda dan perwakilan OPD lainnya. (red)

© Copyright 2021 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama