Soal Koperasi Desa Merah Putih, DPMD Lotim masih menunggu petunjuk

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman mangatakan, pemerintah akan merencanakan pembentukan Koprasi Desa Merah Putih di desa. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu kepastian kapan pelaksaan program tersebut akan dimulai.

"Kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut," ucap Salmun Rahman kepada opsintb.com, Selasa (25/3/2025).

Ia menyebut, Jumlah desa di Indonesia sebayak 75 ribu lebih. Sementara target untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu ada 70 ribu. “Berati kan ada desa yang tidak dapat," jelasnya.

Dijelaskan, tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih ini untuk menumbuhkan dan menghidupkan perekonomian yang ada di desa. Sehingga peruntukannya kembali lagi ke suasembada pangan.

"Intinya potensi-potensi di desa itu bisa dikelola, sehingga nantinya masyarakat bisa mengakses pangannya dengan mudah, cepat dan murah," ujar Salmun.

"Sehingga desa itu baru dikatakan berketahanan pangan apabila ada ketersediaan, keterjangkauan dan ada kemampaatan," tambahnya.

Dengan adanya rencana akan dibentukan Koperasi Desa Merah Putih putih ini, pihaknya mau tidak mau harus mendukung. 

"Tugas kita di dinas itu bagaimana arah kebijakan pembangunan di desa itu kita laksanakan," tutupnya. (zaa)

15 ribu anak putus sekolah di KEK Mandalika, 'bom waktu' menuju persaingan global

 

Foto: Kepala PGRI Loteng, HM Amir

OPSINTB.com - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) di balik bentang alamnya yang memukau serta pesonanya yang indah, ternyata menjadi bagian kelam dunia pendidikan. 

Bayangkan, 15.000 anak usia SD-SMP mengalami putus sekolah di kawasan berlabel 'super prioritas' ini.

Kepala PGRI Loteng, HM Amir mengungkapkan, akar permasalahannya adalah bukan hanya sekadar faktor ekonomi, tetapi anak-anak tersebut ternyata dimanfaatkan oleh orang tua mereka untuk berjualan di sekitar KEK Mandalika.

''Setelah ditelusuri, bukan itu (ekonomi) saja sebenarnya. Jadi ada eksploitasi anak di sini. Mereka dimanfaatkan oleh orang tua mereka untuk berjualan di kawasan pariwisata Mandalika,'' ujar Amir di kantor bupati setempat, Kamis (20/3/2025).

Bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Amir sudah melakukan berbagai cara melakukan pendekatan dengan orang tua mereka, termasuk membiayai sekolah mereka. Tapi, apa yang didapat Amir hanyalah kecewa.

Pendekatan yang lebih impresif pun dilakukan, yakni dengan membuatkan mereka stan di dekat Masjid Nurul Bilad (masih di KEK Mandalika) dengan harapan mereka bisa belajar sambil jualan.

''Kami biayai, kerjasama dengan yayasan-yayasan sudah sering kami lakukan. Sampai begitu dengan harapan kami tidak ingin anak-anak itu jadi beban orang tuanya,'' Amir menambahkan.

Menurut Amir, angka putus sekolah yang begitu banyak di kawasan pariwisata yang sangat menjanjikan adalah hal yang kontradiktif. Bukan hanya itu, bahkan banyak orang tua anak-anak tersebut adalah orang berada atau dengan kemampuan ekonomi mencukupi.

Maka, Amir mengharapkan peran perangkat pemerintahan terbawah seperti kepala lingkungan, tokoh masyarakat, dan desa untuk memberikan penyadaran bagi orang tua mereka.

''Mereka harus berbuat, karena mereka lebih mengetahui keadaan di bawah. Tidak bisa bupati, dinas yang turun langsung,'' tegas Amir.

Terpisah, Ketua DPRD Loteng, Lalu Ramdan yang juga merupakan legislator dari wilayah selatan mengemukakan hal yang sama dengan Amir. Yang paling berperan memecahkan permasalahan-permasalahan ini adalah tokoh agama, tokoh adat, dan orang yang disegani di daerah itu.

Meski Ramdan memaklumi bahwa di setiap daerah pariwisata, putus sekolah seolah sudah menjadi permasalahan klasik. Sebab, anak-anak di kawasan wisata sejak kecil sudah pandai berbicara bahasa asing sebagai modal mereka mencari uang.

''Sehingga ketika mereka bisa memperoleh uang dari hasil kerja mereka, seolah-olah sekolah sudah tidak berguna lagi,'' sesal Ramdan.

Parahnya lagi, orang tua mereka terlena dengan uang yang didapat anak-anak mereka, sehingga mereka juga enggan menyuruh anak mereka bersekolah.

Yang jelas, pemerintah sudah berupaya melakukan hal terbaik bagi pendidikan anak-anak tersebut dengan memberikan fasilitas yang memadai. 

''Masih kecil mereka sudah bisa bahasa Inggris, jadi guide dan dapat uang. Jadi, mereka hanya mementingkan ekonomi di sini. Tapi, ini bisa menjadi bom waktu bagi generasi kita ke depan.''

''Sebab, di era globalisasi ini kita sudah tidak bersaing lagi dengan sesama orang lokal, tetapi orang luar,'' pungkas pentolan Fraksi Gerindra tersebut. (iwn)

Serah terima SPAM Sembalun, Wabup Edwin gelisah

 

Foto: Wabup Lotim, H Moh Edwin Hadiwijaya menyampaikan sambutan di acara serah terima SPAM Sembalun. (prokopimlotim)

OPSINTB.com - Hibah aset sementara dan pengelolaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Integrated Tourism Development Program (ITDP) Sembalun resmi diserahterimakan pada Rabu (19/3/2025) di Kantor Camat Sembalun. 

Acara ini menyusul peresmian SPAM Selatan yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, pekan sebelumnya. Kedua proyek SPAM ini merupakan program Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) dalam rangka mendukung penetapan Lombok sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Wakil Bupati Lombok Timur, H Edwin Hadiwijaya yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa proyek SPAM Sembalun memiliki kapasitas 80 liter per detik dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan wisatawan di kawasan Sembalun. 

Terkait pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur, Wabup Edwin berpesan, “Tanggung jawab kita berat, konstruksinya tidak main-main. Ketika melakukan maintenance tidak bisa sendiri dan butuh tenaga-tenaga yang bisa mengoperasionalkan, yang maintenance dan sebagainya. Mari kita teliti lagi betul-betul.”

Wabup menyebutkan bahwa salah satu kegelisahan yang muncul adalah terkait dengan kapasitas awal desain proyek yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, jalur pipa yang berliku di bawah tanah juga menimbulkan potensi masalah seperti udara yang terperangkap.

“Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, PDAM, dan masyarakat. Saya siap untuk memberikan dukungan penuh demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Edwin menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan proyek SPAM Sembalun sesuai dengan desain awal. Program senilai Rp39 miliar itu diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan air bersih. 

Ia menyadari pentingnya proyek ini dalam mendukung pengembangan pariwisata di Sembalun. Oleh karena itu, segala upaya akan dilakukan untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain masalah air bersih, isu sampah juga menjadi perhatian serius di kawasan Sembalun. Wabup Edwin pun berencana untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sampah di Sembalun guna menjaga kebersihan kawasan wisata.

"Dengan sinergi dan komitmen bersama, diharapkan proyek SPAM Sembalun dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pariwisata Lombok," katanya. (red)

Paket sembako Rp40 miliar mulai disalurkan

 

Foto: Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin melakukan penyerahan simbolis paket bantuan sembako di Kelurahan Denggen.

OPSINTB.com - Proses pengadaan 237 ribu paket sembako untuk warga Lombok Timur telah rampung. Program yang menelan anggaran Rp40 milar itu mulai disalurkan dari Kecamatan Selong pada Senin (17/3/2025).

Bupati  Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, program bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, sekaligus menekan inflasi.

“Kita sama-sama dapat menyaksikan dan menyerahkan sekaligus pembagian perdana paket sembako yang tentunya diniatkan oleh Pemkab Lotim sebagai upaya bagaimana kita melakukan penekanan inflasi,” kata Bupati Iron saat launching bantuan sembako bagi masyarakat di halaman Kantor Lurah Selong.

Dia menyebut bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga barang pokok meningkat, sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Kondisi ini sering terjadi umumnya pada bulan Ramadan atau hari besar keagamaan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil langkah proaktif dengan menyalurkan bantuan sembako.

“Semoga bantuan sembako ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan meringankan beban ekonomi mereka, terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri,” harapnua.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Kelurahan Selong yang sudah menjadi contoh bagi kelurahan dan desa lainnya dalam penyaluran bantuan. Titik distribusi bantuan sembako ini dipusatkan di kelurahan dan desa, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. 

Sekda Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik dalam laporannya menyampaikan pentingnya peran camat, kades, dan lurah dalam memastikan paket sembako diterima oleh 237 ribu warga yang berhak. 

Dengan adanya bantuan sembako ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Lotim dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama di tengah potensi kenaikan harga.

Selain Kelurahan Selong, pada hari yang sama penyerahan paket secara simbolis juga dilakukan bupati di Kelurahan Pancor dan Lurah Denggen. (red)

Kabar baik! THR ASN dan P3K akan dibayarkan dalam hitungan hari

 

OPSINTB.com - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp91 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), insentif perangkat desa, serta honor bagi tenaga non-ASN.

Kepala BPKAD Lombok Timur, H Hasni menyampaikan, pembayaran akan dimulai pada 17 hingga 27 Maret 2025. Kendati demikian, pihaknya akan berupaya menuntaskannya dalam tiga hari yakni tanggal 17 sampai 19 Maret.

“Yang kita bayar, sesuai regulasi adalah THR untuk ASN dan P3K sebesar Rp53 miliar, ditambah TPP THR ASN dan P3K sebesar Rp7 miliar,” ucap Hasni, Jumat (14/3/2025).

Selain itu, insentif desa dan perangkatnya, termasuk hingga tingkat RT, juga akan dibayarkan bulan Maret dengan total anggaran Rp16 miliar.

Sementara itu, paparnya, bagi tenaga non-ASN, akan dicairkan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret dengan total Rp15 miliar.

Sementara itu, pembayaran gaji K13 dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Juni mendatang sesuai regulasi yang berlaku.

Hasni menegaskan, belum ada regulasi yang menjadi dasar memberika honorer tunjangan hari raya, sebab sejak dulu tidak pernah ada. Tapi dia menjamin untuk mereka menerima honor yang tiga bulan tersebut.

Mengenai kemungkinan kendala dalam penyaluran dana dalam waktu singkat, Hasni memastikan bahwa proses distribusi akan berjalan lancar. 

“Tidak ada kendala. Mekanisme pembayaran sama seperti gaji, yang penting dana tersedia. Dalam dua hingga tiga hari, proses distribusi akan selesai oleh Bank NTB,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tujuan pemberian THR ini bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan P3K, tetapi juga untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah berharap dengan pencairan THR di bulan Ramadan, roda ekonomi akan bergerak, terutama menjelang libur panjang setelah Idul Fitri.

"Silaturahmi, wisata, dan belanja akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif bagi ekonomi daerah,” pungkasnya. (zaa)

Anak usia SD dan SMP di Loteng banyak terjerumus narkoba, Bupati: Edukasi jadi prioritas

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, menangani masalah narkoba harus dirumuskan dengan baik dan tidak bisa hanya sebatas penyampaian di forum diskusi dan Musrenbang.

Menurut dia, sinergi dengan pihak TNI dan Polri perlu diperkuat untuk memberantas barang penghancur masa depan anak bangsa tersebut.

''Di mana-mana kami sampaikan harus diperkuat,'' kata Pathul Bahri di Kantor Camat Praya, Rabu (12/3/2025).

Ia melihat anak-anak usia SD dan SMP di Lombok Tengah saat ini sudah banyak yang terjerumus narkoba. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi terkait bahaya narkoba perlu ditingkatkan.

''Maka edukasi dari Dinas Pendidikan tentu menjadi prioritas,'' ujarnya.

Ia mengakui memberantas narkoba merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Bahaya laten narkoba, kata dia, berimplikasi pula terhadap ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Selain narkoba, judi online atau judol juga menjadi perhatian pihaknya. Dikatakan telah banyak keluarga yang cerai berai akibat judol.

Sementara itu Camat Praya, Lalu Balya Wiranegara mengatakan kondisi wilayahnya saat ini sudah masuk zona bahaya. Bahkan, lanjut dia, Badan Narkoba Nasional (BNN) sudah mengecap tiga kelurahan di wilayahnya masuk zona merah narkoba.

Untuk itu, pihaknya menekankan kepada setiap desa dan kelurahan mengeluarkan anggaran untuk penanganan narkoba. Mengatasi kedaruratan itu, mulai tahun kemarin pihaknya telah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) peduli narkoba. 

''Ini diharapkan membantu kami untuk kampanye pencegahan dan peredaran narkoba ini,'' jelas Balya.

Ia menuturkan rata-rata pengguna narkoba di wilayahnya saat ini adalah pengangguran. Namun, ia menilai orang yang bekerja atau bahkan ASN juga rentan terkena narkoba.

''Makanya ini tergantung ahlak dan iman sebenarnya. Karena kita tau juga yang bekerja masih bisa terperangkap narkoba,'' pungkas Balya. (iwn)

Tak lunasi setoran hingga 14 Maret, calon jemaah haji dianggap mengudurkan diri

 

Foto: Makinuddin, Kasi Haji dan Umroh Kemenag Lotim.

OPSINTB.com - Pemberangkatan haji tinggal sebentar, tepatnya pada bulan Mei mendatang. Semua calon jemaah haji harus melunasi biaya adminstrasi, sedangkan batasnya hingga 14 Maret 2025 mendatang.

Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Lombok Timur, Makinuddin ditemui opsintb.com di ruang kerjanya pada Jumat (7/3/2025) mengatakan, jika belum melunasi biaya haji sampai tanggal 14 Maret, jamaah dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa ikut pemberangkatan.

"Per tanggal 6 Maret 2025 kemarin, jumlah jamaah haji yang sudah melunasi biaya sekitar 63 persen atau sekitar 448 orang dari 722 yang sudah mendaftar," terangnya.

Makinuddin menerangkan, untuk besaran biaya yang disesuaikan dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 tahun 2025, pelunasan untuk embarkasi Lombok, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebanyak Rp 90.743.309. Kemudian untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH)  yang harus diselesaikan sebesar Rp 56.764.801.

"Ada penurunan dari tahun yang kemarin, ada Rp2 sampai Rp3 juta," terangnya. (zaa)

Pidato perdana, Bupati beberkan enam jurus jitu bangun Lotim SMART

 

OPSINTB.com - Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lombok Timur, H Haerul Warisin dan H Moh Edwin Hadiwijaya, melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, setelah pulang retreat dari Magelang, beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Berkoordinasi dengan DPRD, baru hari ini kami bisa laksanakan sertijab," kata Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, saat pidato perdananya dalam acara Sertijab Bupati Lotim, Rabu (05/02/2025).

Dia mengatakan, berkomitmen untuk menjalankan amanah rakyat Lotim. Yang bakal dituangkan dalam bentuk program kerja, sesuai dengan saat berkempanye.

Sebab amanah itu disebutnya merupakan kehormatan dan penghargaan dari rakyat Lombok Timur. Di lain sisi merupakan tanggung jawab yang harus diemban.

Tanggung jawab itu disebutnya, bisa terlaksana dengan baik apabila masyarakat ikut berkolaborasi. 

Amanah itu lanjutnya, merupakan melanjutkan kerja-kerja para pemimpin terdahulu yang telah meninggalkan jejak kebaikan bagi masyarakat di daerah ini.

"Kami sadari untuk melanjutkan perjuangan mereka bukanlah perkara mudah. Namun kami belajar dari kepemimpinan mereka bahwa satu kunci utama membangun daerah ini ialah senantiasa menjaga semangat kebersamaan," paparnya.

Lantaran itu pihaknya akan merawat semangat tersebut. Dirinya mengajak agar menciptakan keharmonisan yang telah dibangun. 

Dengan menjaga kolaborasi dengan legeslatif, Kodim 1615, Kapolres, Pengadilan Negeri dan Agama, Kajari, juga dengan instasi veritikal, dunia usaha, parati politik, organisasi keagamaan, oragnisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, pelajar, kepemudaan, organisasi profesi, serta tokoh agama dan pendidik.

Tantangan yang harus dibenahi sebutnya ialah birokrasi, agar waktu ke waktu semakin baik. Prinsip good goverment dan clean government bakal menjadi acuan kerja.

"Kami juga akan berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi, dan pihak swasta yang lain," sebutnya.

Dalam membangun daerah menuju lebih baik pasangan tersebut mengusung visi Lombok Timur Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (Lotim SMART).

Visi itu disebut Iron, sebuah cita-cita yang digali dari nilai hidup dan kehidupan masyarakat di Gumi Patuh Karya. 

Untuk mengejawantahkannya visi itu dengan misi yakni pertama, mewjudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa yang didukung dengan sistem teknologi. 

Kedua, mewujudkan Lotim sehat, cerdas, berkarakter, berbudaya yang berlandaskan iman dan taqwa. 

Ketiga, mewujudkan bangunan infrastruktur lingkungan hidup, energi, air, mitigasi bencana dengan memperhatikan pemerataan wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Empat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan profesional.

Lima, meningkatkan tatanan masyakat  yang religius, berbudaya, dan berakhlakulkarimah, yang berlandasakan keimanan kepada tuhan yang Mahas Esa, serta dapat memelihara keurukunan, ketentraman dan ketertiban. 

Enam, mewujudkan Lotim yang informatif, transparan, serta mendukung kolaborasi, serta mendukung menggunakan teknologi untuk pelayanan pabrik yang lebih baik dan berkesinambungan. 

"Sebagai komitmen politik kami dalam membangun daerah ini maka kami akan menyusun rencana kerja jangka menengah yang sinkron dengan pembangunan 20 tahunan baik rencana nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Bara," ucapnya. (kin)